MAKI menilai rencana pembebasan Nazaruddin oleh Lapas Sukamiskin dinilai sebagai langkah yang tak seharusnya dilakukan.https://news.okezone.com/read/2018/02/03/337/1854144/nazaruddin-diusulkan-bebas-maki-haram-hukumnyaidhttps://news.okezone.com/read/2018/02/03/337/1854144/nazaruddin-diusulkan-bebas-maki-haram-hukumnyahttps://news.okezone.com/read/2018/02/03/337/1854144/nazaruddin-diusulkan-bebas-maki-haram-hukumnyaSabtu 03 Februari 2018 07:30 WIBAchmad Fardiansyah Nazaruddin (Foto: Okezone) https://img.okezone.com/content/2018/02/03/337/1854144/nazaruddin-diusulkan-bebas-maki-haram-hukumnya-gqTjoPnJuw.jpgJAKARTA- Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menentang keras atas usulan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin bahwa Nazaruddin bebas bersyarat. "Haram hukumnya," tegasnya kepada Okezone, Sabtu (3/2/2018). Boyamin menambahkan bahwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat sangat tidak pantas mendapatkan rekomendasi bebas bersyarat. pasalnya. Nazar merupakan salah satu pelaku utama kejahatan korupsi. "Karena dia pelaku utama korupsi goreng anggaran dari dua sisi yaitu DPR dan Pemborong, termasuk menyuap pejabat pemerintah, jadi dosanya bertumpuk-tumpuk sehingga sangat tidak layak dapat asimilasi,"tuturnya. "Juga selama dalam penjara masih kendalikan perusahaan untuk dapat proyek-proyek negara, akan lebih parah jika dapat asimilasi sehingga berpeluang untuk kendalikan perusahaannya dengan leluasa," lanjutnya.  (Baca juga: Simak! Ini Tanggapan Mahkamah Agung soal Status Nazaruddin sebagai Justice Collaborator) Boyamin menduga pemberian asimilasi untuk Nazar sangat berhubungan dengan Menkumham Yasona Laoly yang tidak lagi disebut-sebut dalam kasus e- KTP. "Nampaknya asimilasi diduga sebagai hadiah dari Menkumham Yasona Laoly karena Nazarudin sudah tidak sebut dan seret nama Yasona dalam perkara korupsi e-KTP,"tutupnya. JAKARTA- Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menentang keras atas usulan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin bahwa Nazaruddin bebas bersyarat. "Haram hukumnya," tegasnya kepada Okezone, Sabtu (3/2/2018). Boyamin menambahkan bahwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat sangat tidak pantas mendapatkan rekomendasi bebas bersyarat. pasalnya. Nazar merupakan salah satu pelaku utama kejahatan korupsi. "Karena dia pelaku utama korupsi goreng anggaran dari dua sisi yaitu DPR dan Pemborong, termasuk menyuap pejabat pemerintah, jadi dosanya bertumpuk-tumpuk sehingga sangat tidak layak dapat asimilasi,"tuturnya. "Juga selama dalam penjara masih kendalikan perusahaan untuk dapat proyek-proyek negara, akan lebih parah jika dapat asimilasi sehingga berpeluang untuk kendalikan perusahaannya dengan leluasa," lanjutnya.  (Baca juga: Simak! Ini Tanggapan Mahkamah Agung soal Status Nazaruddin sebagai Justice Collaborator) Boyamin menduga pemberian asimilasi untuk Nazar sangat berhubungan dengan Menkumham Yasona Laoly yang tidak lagi disebut-sebut dalam kasus e- KTP. "Nampaknya asimilasi diduga sebagai hadiah dari Menkumham Yasona Laoly karena Nazarudin sudah tidak sebut dan seret nama Yasona dalam perkara korupsi e-KTP,"tutupnya.