Hasil Operasi Tangkap Tangan KPK yang menjaring kepala Daerah diduga merupakan cara untuk kumpulkan dana kampanye.https://news.okezone.com/read/2018/02/13/337/1859162/ppatk-sebut-kepala-daerah-yang-terjaring-ott-kpk-kumpulkan-dana-untuk-kampanyeidhttps://news.okezone.com/read/2018/02/13/337/1859162/ppatk-sebut-kepala-daerah-yang-terjaring-ott-kpk-kumpulkan-dana-untuk-kampanyehttps://news.okezone.com/read/2018/02/13/337/1859162/ppatk-sebut-kepala-daerah-yang-terjaring-ott-kpk-kumpulkan-dana-untuk-kampanyeSelasa 13 Februari 2018 20:33 WIBAchmad Fardiansyah Uang hasil OTT KPK dari kepala daerah (Foto: Okezone) https://img.okezone.com/content/2018/02/13/337/1859162/ppatk-sebut-kepala-daerah-yang-terjaring-ott-kpk-kumpulkan-dana-untuk-kampanye-imIPR91moV.jpgJAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ki Agus Ahmad Badarudin berpendapat banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diduga untuk mengumpulkan dana kampanye Pilkada 2018. "Benar, bisa jadi arahnya kesana (mengumpulkan dana kampanye)," Katanya di Gedung PPATK, Jalan Juanda, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2018). Ditambahkannya, dalam OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah kepala daerah lantaran sudah mempunyai bukti kuat. "Ya kalau dilihat, sudah ada dua alat bukti (untuk melakukan OTT)," tegasnya. Sebagaimana diketahui, KPK telah melakukan OTT terhadap Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, yakni Abdul Latif. Kemudian KPK menangkap Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, dia diduga menerima suap diduga menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti dan terakhir Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae menerima suap atas sejumlah proyek di Kabupaten Ngada, Provinsi NTT. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sendiri telah melakukan kerjasama melalui nota kesepahaman terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pengawasan dana kampanye pilkada, pileg hingga pilpres. Ketua PPATK Ki Agus Ahmad Badarudin menegaskan Memorandum of Understanding (MoU) ini sangat penting mengingat dalam pesta demokrasi yang akan berlangsung, akan diselenggarakan di 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota. JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ki Agus Ahmad Badarudin berpendapat banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diduga untuk mengumpulkan dana kampanye Pilkada 2018. "Benar, bisa jadi arahnya kesana (mengumpulkan dana kampanye)," Katanya di Gedung PPATK, Jalan Juanda, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2018). Ditambahkannya, dalam OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah kepala daerah lantaran sudah mempunyai bukti kuat. "Ya kalau dilihat, sudah ada dua alat bukti (untuk melakukan OTT)," tegasnya. Sebagaimana diketahui, KPK telah melakukan OTT terhadap Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, yakni Abdul Latif. Kemudian KPK menangkap Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, dia diduga menerima suap diduga menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti dan terakhir Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae menerima suap atas sejumlah proyek di Kabupaten Ngada, Provinsi NTT. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sendiri telah melakukan kerjasama melalui nota kesepahaman terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pengawasan dana kampanye pilkada, pileg hingga pilpres. Ketua PPATK Ki Agus Ahmad Badarudin menegaskan Memorandum of Understanding (MoU) ini sangat penting mengingat dalam pesta demokrasi yang akan berlangsung, akan diselenggarakan di 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota.