Berikut tiga kunci yang dirasa bisa meminimalisir mahar politik dan politik uang di Pilkada Serentak.https://news.okezone.com/read/2018/02/13/337/1859207/tiga-kunci-meminimalisir-mahar-politik-dan-politik-uang-saat-pilkadaidhttps://news.okezone.com/read/2018/02/13/337/1859207/tiga-kunci-meminimalisir-mahar-politik-dan-politik-uang-saat-pilkadahttps://news.okezone.com/read/2018/02/13/337/1859207/tiga-kunci-meminimalisir-mahar-politik-dan-politik-uang-saat-pilkadaSelasa 13 Februari 2018 23:46 WIBTaufik FajarIlustrasi.https://img.okezone.com/content/2018/02/13/337/1859207/tiga-kunci-meminimalisir-mahar-politik-dan-politik-uang-saat-pilkada-EnLxXt2HJU.jpegJAKARTA - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan, ada kunci yang menurutnya harus dilakukan untuk meminimalisir mahar dan politik uang saat Pilkada Serentak 2018 di Indonesia. Kunci pertama adalah mengubah budaya politik yang beranggapan bahwa kemenangan bisa dibeli dengan politik uang. Padahal, kemenangan didapat dari gabungan antara figur dengan mesin politik yang menggerakkan. "Calon kepala daerah bisa memenangkan, dengan konsep menggabungkan figur dan mesin politik, tanpa harus ada politik uang," ujar Adi dalam diskusi Redbons di kantor Okezone, jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2018). (Baca juga: PPATK Sebut Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK, Kumpulkan Dana untuk Kampanye) Menurutnya, mahar politik marak karena calon kepala daerah tidak punya elektabilitas tinggi. "Jadi kalau ada, mahar politik calon kepala daerah kepada parpol itu adalah bentuk barter, angkanya cukup besar, seperti membuat baliho, meningkatkan elektabilitas. Tidak seperti yang sudah kepala daerah yang populer," ungkapnya. "Kedua, kita harus mempunyai regulasi yang tepat, untuk calon kepala daerah yang terjerat OTT KPK langsung diganti," kata dia. Ketiga, lanjut Adi, parpol harus menyapa masyarakat bukan saat pemilihan umum saja, tapi secara berkelanjutan. "Jadi parpol harus benar-benar kerja berdakwah dan mengabdi kepada rakyat, agar saat pemilu dikenal," pungkasnya.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wMi8xMy8xLzEwOTA2NS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>JAKARTA - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan, ada kunci yang menurutnya harus dilakukan untuk meminimalisir mahar dan politik uang saat Pilkada Serentak 2018 di Indonesia. Kunci pertama adalah mengubah budaya politik yang beranggapan bahwa kemenangan bisa dibeli dengan politik uang. Padahal, kemenangan didapat dari gabungan antara figur dengan mesin politik yang menggerakkan. "Calon kepala daerah bisa memenangkan, dengan konsep menggabungkan figur dan mesin politik, tanpa harus ada politik uang," ujar Adi dalam diskusi Redbons di kantor Okezone, jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2018). (Baca juga: PPATK Sebut Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK, Kumpulkan Dana untuk Kampanye) Menurutnya, mahar politik marak karena calon kepala daerah tidak punya elektabilitas tinggi. "Jadi kalau ada, mahar politik calon kepala daerah kepada parpol itu adalah bentuk barter, angkanya cukup besar, seperti membuat baliho, meningkatkan elektabilitas. Tidak seperti yang sudah kepala daerah yang populer," ungkapnya. "Kedua, kita harus mempunyai regulasi yang tepat, untuk calon kepala daerah yang terjerat OTT KPK langsung diganti," kata dia. Ketiga, lanjut Adi, parpol harus menyapa masyarakat bukan saat pemilihan umum saja, tapi secara berkelanjutan. "Jadi parpol harus benar-benar kerja berdakwah dan mengabdi kepada rakyat, agar saat pemilu dikenal," pungkasnya.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wMi8xMy8xLzEwOTA2NS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>