Dimasa cuti kampanye, Ganjar Pranowo masih tetap melayani warganya yang alami kesulitan terhadap layanan kesehatan publik.https://news.okezone.com/read/2018/02/17/512/1860942/cuti-kampanye-ganjar-pranowo-masih-tanggapi-keluhan-wargaidhttps://news.okezone.com/read/2018/02/17/512/1860942/cuti-kampanye-ganjar-pranowo-masih-tanggapi-keluhan-wargahttps://news.okezone.com/read/2018/02/17/512/1860942/cuti-kampanye-ganjar-pranowo-masih-tanggapi-keluhan-wargaSabtu 17 Februari 2018 22:00 WIBTaufik BudiGanjar Pranowo saat jenguk warganya (Foto: Taufik/Okezone) https://img.okezone.com/content/2018/02/17/512/1860942/cuti-kampanye-ganjar-pranowo-masih-tanggapi-keluhan-warga-zv8yWloKj0.jpg JEPARA - Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak sekadar melakukan pencitraan pada masa kampanye, tetapi juga masih melayani keluhan warga. Bahkan, dia pun tak segan menghubungi pejabat terkait untuk melayani keluhan warga. Saat roadshow kampanye di Jepara, politikus PDIP itu bertemu dengan kader Muslimat NU Jepara di Klinik Masyithoh. Usai menjelaskan tentang kasus dugaan korupsi e-KTP yang membelit namanya, Ganjar menerima aduan mengenai lamanya pengurusan perizinan Klinik Masyitoh. Menurut Ketua Muslimat Kabupaten Jepara, Nuraini, pihaknya sudah mengajukan izin pengurusan untuk rawat inap dua tahun yang lalu padahal semua persyaratan sudah dipenuhi. "Kalau rawat jalan izin sudah ada, untuk yang rawat inap kita sudah mengajukan dua tahun padahal semua syarat komplit," papar Nuraini, Sabtu (17/2/2018).  (Baca Juga: PAN "Suntik" Dukungan ke Sudirman Said dan Ida Fauziyah di Pilgub Jateng) Nuraini mengatakan di Jepara total anggotanya mencapai 24 ribu orang. Organisasi perempuan itu terus melakukan beragam kegiatan di berbagai bidang yang bertujuan untuk pemberdayaan umat. Namun, dia kerap berhadapan dengan rumitnya birokrasi untuk mengurus perizinan. "Kami terus bergerak di bidang pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perekonomian," ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Ganjar langsung menelefon Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Sholih. Dia meminta agar penanganan perizinan di daerah bisa dipercepat dan tidak mempersulit rakyat. "Urusan perizinan ini sebetulnya ranah bupati, tapi karena ada laporan ya harus kita tanggapi. Pesan saya satu, reformasi birokrasi itu harus memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat. Pemerintah harusnya terima kasih karena ada masyarakat yang ingin memberikan pelayanan kesehatan. Jangan malah dibuat sulit, mahal, dan lama," paparnya. JEPARA - Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak sekadar melakukan pencitraan pada masa kampanye, tetapi juga masih melayani keluhan warga. Bahkan, dia pun tak segan menghubungi pejabat terkait untuk melayani keluhan warga. Saat roadshow kampanye di Jepara, politikus PDIP itu bertemu dengan kader Muslimat NU Jepara di Klinik Masyithoh. Usai menjelaskan tentang kasus dugaan korupsi e-KTP yang membelit namanya, Ganjar menerima aduan mengenai lamanya pengurusan perizinan Klinik Masyitoh. Menurut Ketua Muslimat Kabupaten Jepara, Nuraini, pihaknya sudah mengajukan izin pengurusan untuk rawat inap dua tahun yang lalu padahal semua persyaratan sudah dipenuhi. "Kalau rawat jalan izin sudah ada, untuk yang rawat inap kita sudah mengajukan dua tahun padahal semua syarat komplit," papar Nuraini, Sabtu (17/2/2018).  (Baca Juga: PAN "Suntik" Dukungan ke Sudirman Said dan Ida Fauziyah di Pilgub Jateng) Nuraini mengatakan di Jepara total anggotanya mencapai 24 ribu orang. Organisasi perempuan itu terus melakukan beragam kegiatan di berbagai bidang yang bertujuan untuk pemberdayaan umat. Namun, dia kerap berhadapan dengan rumitnya birokrasi untuk mengurus perizinan. "Kami terus bergerak di bidang pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perekonomian," ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Ganjar langsung menelefon Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Sholih. Dia meminta agar penanganan perizinan di daerah bisa dipercepat dan tidak mempersulit rakyat. "Urusan perizinan ini sebetulnya ranah bupati, tapi karena ada laporan ya harus kita tanggapi. Pesan saya satu, reformasi birokrasi itu harus memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat. Pemerintah harusnya terima kasih karena ada masyarakat yang ingin memberikan pelayanan kesehatan. Jangan malah dibuat sulit, mahal, dan lama," paparnya.