KPK kembali memeriksa puluhan mantan Anggota DPRD Sumut terkait suap Gatot.https://news.okezone.com/read/2018/04/17/337/1887828/kpk-kembali-periksa-puluhan-mantan-anggota-dprd-sumut-dicecar-soal-iniidhttps://news.okezone.com/read/2018/04/17/337/1887828/kpk-kembali-periksa-puluhan-mantan-anggota-dprd-sumut-dicecar-soal-inihttps://news.okezone.com/read/2018/04/17/337/1887828/kpk-kembali-periksa-puluhan-mantan-anggota-dprd-sumut-dicecar-soal-iniSelasa 17 April 2018 17:45 WIBWahyudi Aulia SiregarGedung KPK.https://img.okezone.com/content/2018/04/17/337/1887828/kpk-kembali-periksa-puluhan-mantan-anggota-dprd-sumut-dicecar-soal-ini-7kzwJP3FZ4.jpgMEDAN - Puluhan orang mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mako Brimob Polda Sumut, Jalan KH Wahid Hasyum Medan, Selasa (17/4/2018). Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terhadap 38 orang anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir, yang hadir memenuhi undangan pemeriksaan mengataan korupkan, dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mencecarnya dengan beberapa pertanyaan terkait interpelasi. Dia juga menampik menerima uang dari hasil pengesahan Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD). (M Nasir. Foto: Wahyudi/Okezone) "Biasalah seperti yang lalu juga terkait dengan interpelasi. Saya ditanya apakah ada menerima uang atau tidak dari proses interpelasi-permintaan anggota badan legislatif kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah di bidang tertentu. Lalu juga ditanya adakah menerima uang dari hasil pengesahan APBD. Ya saya jawab tidak ada menerima uang," ujarnya. (Baca juga: Dalami Kasus Suap DPRD Sumut, KPK Periksa Gatot Pujo Nugroho) Sementara itu, saksi lain dari PDI Perjuangan, Syamsul Hilal juga terlihat menjadi saksi atas dugaan korupsi massal di Provinsi Sumut itu. Namun, Samsul Hilal enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaan dirinya sebagai saksi. "Masih pertanyaan yang lama. Ini saya belum selesai masih mau ke dalam lagi," kata Syamsul sambil berlalu. (Syamsul Hilal. Foto: Wahyudi/Okezone) Seperti diketahui, KPK telah menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Gatot terkait fungsi dan kewenangan mereka sebagai anggota dewan pada periode tersebut. Para tersangka yang berjumlah 38 orang itu diduga telah menyalahgunakan wewenang sebagai anggota DPRD Sumut dengan menerima suap berupa hadiah atau janji dari Gatot. <div><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wNC8xMi8xLzExMTA0OC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> MEDAN - Puluhan orang mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mako Brimob Polda Sumut, Jalan KH Wahid Hasyum Medan, Selasa (17/4/2018). Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terhadap 38 orang anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir, yang hadir memenuhi undangan pemeriksaan mengataan korupkan, dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mencecarnya dengan beberapa pertanyaan terkait interpelasi. Dia juga menampik menerima uang dari hasil pengesahan Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD). (M Nasir. Foto: Wahyudi/Okezone) "Biasalah seperti yang lalu juga terkait dengan interpelasi. Saya ditanya apakah ada menerima uang atau tidak dari proses interpelasi-permintaan anggota badan legislatif kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah di bidang tertentu. Lalu juga ditanya adakah menerima uang dari hasil pengesahan APBD. Ya saya jawab tidak ada menerima uang," ujarnya. (Baca juga: Dalami Kasus Suap DPRD Sumut, KPK Periksa Gatot Pujo Nugroho) Sementara itu, saksi lain dari PDI Perjuangan, Syamsul Hilal juga terlihat menjadi saksi atas dugaan korupsi massal di Provinsi Sumut itu. Namun, Samsul Hilal enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaan dirinya sebagai saksi. "Masih pertanyaan yang lama. Ini saya belum selesai masih mau ke dalam lagi," kata Syamsul sambil berlalu. (Syamsul Hilal. Foto: Wahyudi/Okezone) Seperti diketahui, KPK telah menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Gatot terkait fungsi dan kewenangan mereka sebagai anggota dewan pada periode tersebut. Para tersangka yang berjumlah 38 orang itu diduga telah menyalahgunakan wewenang sebagai anggota DPRD Sumut dengan menerima suap berupa hadiah atau janji dari Gatot. <div><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wNC8xMi8xLzExMTA0OC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>