Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas peraturannya.https://news.okezone.com/read/2018/07/02/337/1916805/presiden-jokowi-hormati-pkpu-larang-eks-napi-koruptor-nyalegidhttps://news.okezone.com/read/2018/07/02/337/1916805/presiden-jokowi-hormati-pkpu-larang-eks-napi-koruptor-nyaleghttps://news.okezone.com/read/2018/07/02/337/1916805/presiden-jokowi-hormati-pkpu-larang-eks-napi-koruptor-nyalegSenin 02 Juli 2018 18:34 WIBFakhrizal Fakhri Presiden RI, Joko Widodo (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2018/07/02/337/1916805/presiden-jokowi-hormati-pkpu-larang-eks-napi-koruptor-nyaleg-7DaMmSME5C.jpg JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas peraturannya yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mengikuti pemilihan anggota legislatif di Pemilu 2019. Menurut dia, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut. "Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan," ujar Jokowi dari keterangan resmi dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Senin (2/7/2018).   Meski demikian, Kepala Negara menilai, bila kemudian ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan aturan tersebut, ia mempersilakan pihak-pihak tersebut untuk menggunakan mekanisme yang ada dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas peraturannya yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mengikuti pemilihan anggota legislatif di Pemilu 2019. Menurut dia, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut. "Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan," ujar Jokowi dari keterangan resmi dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Senin (2/7/2018).   Meski demikian, Kepala Negara menilai, bila kemudian ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan aturan tersebut, ia mempersilakan pihak-pihak tersebut untuk menggunakan mekanisme yang ada dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).