Penganut Ahmadiyah memohon uji materi UU P3A. MK menolak permohonan itu untuk seluruhnya.https://news.okezone.com/read/2018/07/23/337/1926146/mk-tolak-gugatan-penganut-ahmadiyahidhttps://news.okezone.com/read/2018/07/23/337/1926146/mk-tolak-gugatan-penganut-ahmadiyahhttps://news.okezone.com/read/2018/07/23/337/1926146/mk-tolak-gugatan-penganut-ahmadiyahSenin 23 Juli 2018 16:06 WIBAntaraRuang sidang MK (Harits/Okezone)https://img.okezone.com/content/2018/07/23/337/1926146/mk-tolak-gugatan-penganut-ahmadiyah-srSccfRrl4.jpgJAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menolak permohonan uji materi Pasal 1, 2, dan 3 Undang-Undang 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang diajukan sejumlah penganut Ahmadiyah. "Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Senin (23/7/2018). Para pemohon meminta agar larangan dan ancaman sanksi administrasi atau sanksi pidana bagi orang yang melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama sebagaimana dimuat dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, jika dimaknai untuk meniadakan hak untuk menganut aliran agama. Ketidakpastian hukum yang dialami para pemohon diakibatkan oleh pemberlakuan norma dalam UU 1/PNPS/1965 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Ahmadiyah, peraturan kepala daerah, dan keputusan-keputusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang dijadikan dasar untuk melakukan penyegelan bahkan perusakan terhadap masjid tempat para pemohon biasa beribadah. "Mahkamah berpendapat bahwa para pemohon pada dasarnya telah mencampuradukkan persoalan konstitusionalitas norma dalam UU 1/PNPS/1965 dengan tindak lanjut pelaksanaan ketentuan undang-undang a quo melalui SKB maupun peraturan dan keputusan kepala daerah," jelas Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna.   Mahkamah berpendapat dengan adanya norma UU dimaksud, setiap umat beragama tetap dijamin hak dan kebebasannya untuk beragama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. "Hanya saja, ketika hendak menafsirkan ajaran agama, seseorang terikat dengan rujukan pokok agama itu, di antaranya berupa kitab suci," kata Palguna. Penafsiran dinilai Mahkamah tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya atas dasar hak dan kebebasan individu untuk menjalankan agama dan keyakinan. "Sebab, pada saat kebebasan menafsirkan agama dilakukan atau diserahkan secara bebas kepada masing-masing individu, maka kekacauan dalam menjalankan agama akan terjadi," kata Palguna membacakan pertimbangan Mahkamah. Mahkamah juga menegaskan bahwa substansi permohonan a quo bukanlah persoalan Ahmadiyah, melainkan pengujian konstitusionalitas undang undang. "Hal ini penting ditegaskan karena permohonan a quo diajukan oleh para pemohon penganut Ahmadiyah," ujar Palguna. Adapun substansi persoalan konstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian berlaku terhadap setiap warga negara Indonesia. JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menolak permohonan uji materi Pasal 1, 2, dan 3 Undang-Undang 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang diajukan sejumlah penganut Ahmadiyah. "Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Senin (23/7/2018). Para pemohon meminta agar larangan dan ancaman sanksi administrasi atau sanksi pidana bagi orang yang melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama sebagaimana dimuat dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, jika dimaknai untuk meniadakan hak untuk menganut aliran agama. Ketidakpastian hukum yang dialami para pemohon diakibatkan oleh pemberlakuan norma dalam UU 1/PNPS/1965 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Ahmadiyah, peraturan kepala daerah, dan keputusan-keputusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang dijadikan dasar untuk melakukan penyegelan bahkan perusakan terhadap masjid tempat para pemohon biasa beribadah. "Mahkamah berpendapat bahwa para pemohon pada dasarnya telah mencampuradukkan persoalan konstitusionalitas norma dalam UU 1/PNPS/1965 dengan tindak lanjut pelaksanaan ketentuan undang-undang a quo melalui SKB maupun peraturan dan keputusan kepala daerah," jelas Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna.   Mahkamah berpendapat dengan adanya norma UU dimaksud, setiap umat beragama tetap dijamin hak dan kebebasannya untuk beragama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. "Hanya saja, ketika hendak menafsirkan ajaran agama, seseorang terikat dengan rujukan pokok agama itu, di antaranya berupa kitab suci," kata Palguna. Penafsiran dinilai Mahkamah tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya atas dasar hak dan kebebasan individu untuk menjalankan agama dan keyakinan. "Sebab, pada saat kebebasan menafsirkan agama dilakukan atau diserahkan secara bebas kepada masing-masing individu, maka kekacauan dalam menjalankan agama akan terjadi," kata Palguna membacakan pertimbangan Mahkamah. Mahkamah juga menegaskan bahwa substansi permohonan a quo bukanlah persoalan Ahmadiyah, melainkan pengujian konstitusionalitas undang undang. "Hal ini penting ditegaskan karena permohonan a quo diajukan oleh para pemohon penganut Ahmadiyah," ujar Palguna. Adapun substansi persoalan konstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian berlaku terhadap setiap warga negara Indonesia.