Menurut Jokowi, kasus tersebut merupakan kasus lama sebelum Idrus menjabat Mensos di Kabiner Kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK).https://news.okezone.com/read/2018/08/24/337/1941004/komentari-kasus-idrus-marham-jokowi-ya-ini-kan-kasus-lamaidhttps://news.okezone.com/read/2018/08/24/337/1941004/komentari-kasus-idrus-marham-jokowi-ya-ini-kan-kasus-lamahttps://news.okezone.com/read/2018/08/24/337/1941004/komentari-kasus-idrus-marham-jokowi-ya-ini-kan-kasus-lamaJum'at 24 Agustus 2018 18:03 WIBFakhrizal Fakhri Presiden Joko Widodo (Foto: Ist)https://img.okezone.com/content/2018/08/24/337/1941004/komentari-kasus-idrus-marham-jokowi-ya-ini-kan-kasus-lama-CBpXKjcCVq.jpegJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengomentari kasus PLTU Riau-1 yang diduga menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Jokowi, kasus tersebut merupakan kasus lama sebelum Idrus menjabat Mensos di Kabiner Kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Namun, Jokowi irit bicara soal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang telah dikirimkan penyidik lembaga antirasuah kepada Idrus. "Ya ini kan kasus lama, ya. Kita menghargai apa yang menjadi wilayah kewenangan KPK," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/8/2018).   Diketahui, Idrus pun telah mengundurkan diri dari jabatannya setelah menerima SPDP dari KPK. Ia pun berkeyakinan akan segera ditetapkan sebagai tersangka setelah menerima surat dari KPK. KPK sebelumnya juga telah mengisyaratkan akan menjerat tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, hal tersebut berdasarkan sejumlah fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan terhadap para tersangka dalam kasus ini. "Kami melihat fakta-fakta baru yang berkembang dalam proses penyidikan untuk mencari siapa pihak-pihak lain yang harus bertanggung jawab dalam kasus PLTU Riau-1," ujar Febri. Febri belum bersedia merinci siapa pihak-pihak yang diduga terlibat dan harus bertanggung jawab dalam proyek senilai USD900 juta ini. Ia hanya mengatakan, bahwa lembaga antirasuah sudah menemukan adanya aliran dana sebesar Rp4,8 miliar yang masuk ke pihak-pihak tertentu. "Jadi KPK mendalami hal tersebut untuk memastikan secara lebih rinci karena ada dugaan penerimaan sekitar Rp4,8 miliar yang sejauh ini sudah kami identifikasi dalam kasus ini," terangnya.   Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johanes B Kotjo selaku pemilik Blackgold Natural Resources Limited sebagai tersangka. Eni diduga menerima suap sebesar Rp4,8 miliar dari Johanes secara bertahap. Proyek PLTU Riau-I sendiri masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd. KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap ini, di antaranya Menteri Sosial Idrus Marham, Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, serta Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi Gunawan Y Hariyanto. Kemudian, Direktur Utama PT Pembangunan Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara dan Direktur Utama PT Samantaka Batubara Rudi Herlambang. Pemeriksaan terhadap mereka untuk mendalami kongkalikong PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) dengan petinggi PT PLN terkait penunjukan langsung perusahaan Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd menjadi satu konsorsium yang menggarap proyek tersebut. Apalagi, dari balik jeruji besi, Eni Saragih sempat mengungkap peran Sofyan Basir dan Kotjo sampai PT PJB menguasai 51 persen aset. Nilai aset itu memungkinkan PT PJB menunjuk langsung Blackgold sebagai mitranya. JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengomentari kasus PLTU Riau-1 yang diduga menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Jokowi, kasus tersebut merupakan kasus lama sebelum Idrus menjabat Mensos di Kabiner Kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Namun, Jokowi irit bicara soal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang telah dikirimkan penyidik lembaga antirasuah kepada Idrus. "Ya ini kan kasus lama, ya. Kita menghargai apa yang menjadi wilayah kewenangan KPK," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/8/2018).   Diketahui, Idrus pun telah mengundurkan diri dari jabatannya setelah menerima SPDP dari KPK. Ia pun berkeyakinan akan segera ditetapkan sebagai tersangka setelah menerima surat dari KPK. KPK sebelumnya juga telah mengisyaratkan akan menjerat tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, hal tersebut berdasarkan sejumlah fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan terhadap para tersangka dalam kasus ini. "Kami melihat fakta-fakta baru yang berkembang dalam proses penyidikan untuk mencari siapa pihak-pihak lain yang harus bertanggung jawab dalam kasus PLTU Riau-1," ujar Febri. Febri belum bersedia merinci siapa pihak-pihak yang diduga terlibat dan harus bertanggung jawab dalam proyek senilai USD900 juta ini. Ia hanya mengatakan, bahwa lembaga antirasuah sudah menemukan adanya aliran dana sebesar Rp4,8 miliar yang masuk ke pihak-pihak tertentu. "Jadi KPK mendalami hal tersebut untuk memastikan secara lebih rinci karena ada dugaan penerimaan sekitar Rp4,8 miliar yang sejauh ini sudah kami identifikasi dalam kasus ini," terangnya.   Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johanes B Kotjo selaku pemilik Blackgold Natural Resources Limited sebagai tersangka. Eni diduga menerima suap sebesar Rp4,8 miliar dari Johanes secara bertahap. Proyek PLTU Riau-I sendiri masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd. KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap ini, di antaranya Menteri Sosial Idrus Marham, Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, serta Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi Gunawan Y Hariyanto. Kemudian, Direktur Utama PT Pembangunan Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara dan Direktur Utama PT Samantaka Batubara Rudi Herlambang. Pemeriksaan terhadap mereka untuk mendalami kongkalikong PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) dengan petinggi PT PLN terkait penunjukan langsung perusahaan Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd menjadi satu konsorsium yang menggarap proyek tersebut. Apalagi, dari balik jeruji besi, Eni Saragih sempat mengungkap peran Sofyan Basir dan Kotjo sampai PT PJB menguasai 51 persen aset. Nilai aset itu memungkinkan PT PJB menunjuk langsung Blackgold sebagai mitranya.