Aksi OTT oleh KPK terhadap pejabat daerah yang korupsi dinilai Kemendagri menjadi tanggung jawab semua pihak.https://news.okezone.com/read/2018/10/27/337/1969659/kepala-daerah-korupsi-kemendagri-justru-nilai-masyarakat-dan-pemilih-juga-bertanggung-jawabidhttps://news.okezone.com/read/2018/10/27/337/1969659/kepala-daerah-korupsi-kemendagri-justru-nilai-masyarakat-dan-pemilih-juga-bertanggung-jawabhttps://news.okezone.com/read/2018/10/27/337/1969659/kepala-daerah-korupsi-kemendagri-justru-nilai-masyarakat-dan-pemilih-juga-bertanggung-jawabSabtu 27 Oktober 2018 11:47 WIBBayu SeptiantoDiskusi MNC Trijaya (Foto: Bayu/Okezone) https://img.okezone.com/content/2018/10/27/337/1969659/kepala-daerah-korupsi-kemendagri-justru-nilai-masyarakat-dan-pemilih-juga-bertanggung-jawab-Tcrn3JxN31.jpg JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjerat kepala-kepala daerah yang tertangkap tangan melakukan praktik korupsi. Terakhir, Rabu 24 Desember 2018 lalu KPK menangkap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra karena terjerat kasus dugaan suap terkait mutasi jabatan, proyek dan perizinan. Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik Piliang menilai semua pihak, termasuk masyarakat sebagai pemilih turut bertanggungjawab terkait maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi.   "Ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab, semua bertanggung jawab masyarakat pemilih, partai pengusung, pemerintah," jelas Akmal dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertema 'Kepala Daerah Terjerat, Siapa Tanggung Jawab' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10/2018). Akmal berharap semua pihak mulai dari masyarakat sebagai pemilih, partai pengusung serta pemerintah untuk melakukan evaluasi agar perilaku koruptif dapat diminimalisir. "Saya kira ini menjadi sebuah momentum bersama untuk muhasabah diri, untuk melihat apa yang salah," ucapnya. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjerat kepala-kepala daerah yang tertangkap tangan melakukan praktik korupsi. Terakhir, Rabu 24 Desember 2018 lalu KPK menangkap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra karena terjerat kasus dugaan suap terkait mutasi jabatan, proyek dan perizinan. Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik Piliang menilai semua pihak, termasuk masyarakat sebagai pemilih turut bertanggungjawab terkait maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi.   "Ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab, semua bertanggung jawab masyarakat pemilih, partai pengusung, pemerintah," jelas Akmal dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertema 'Kepala Daerah Terjerat, Siapa Tanggung Jawab' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10/2018). Akmal berharap semua pihak mulai dari masyarakat sebagai pemilih, partai pengusung serta pemerintah untuk melakukan evaluasi agar perilaku koruptif dapat diminimalisir. "Saya kira ini menjadi sebuah momentum bersama untuk muhasabah diri, untuk melihat apa yang salah," ucapnya.