TKN KIK menepis adanya politik pencitraan pasca-Presiden Jokowi menggratiskan Jalan Tol Jembatan Suramadu.https://news.okezone.com/read/2018/10/29/605/1970174/wasekjen-tkn-jokowi-tepis-tudingan-politik-pencitraan-terkait-tol-suramaduidhttps://news.okezone.com/read/2018/10/29/605/1970174/wasekjen-tkn-jokowi-tepis-tudingan-politik-pencitraan-terkait-tol-suramaduhttps://news.okezone.com/read/2018/10/29/605/1970174/wasekjen-tkn-jokowi-tepis-tudingan-politik-pencitraan-terkait-tol-suramaduSenin 29 Oktober 2018 04:48 WIBMuhamad RizkyPresiden Jokowi dan rombongan di Tol Suramadu. (Foto: Rusman/Biro Pers Setpres)https://img.okezone.com/content/2018/10/29/605/1970174/wasekjen-tkn-jokowi-tepis-tudingan-politik-pencitraan-terkait-tol-suramadu-BdIVavlxMJ.jpgJAKARTA – Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggratiskan biaya Jalan Tol Jembatan Suramadu menuai sejumlah kritik. Tak jarang mereka menilai hal tersebut bagian dari politik pencitraan yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan 2019. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK), Ahmad Rofiq, menepis kritikan tersebut. Sebab, kebijakan ini dinilai selaras dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di Pulau Madura, Jawa Timur, yang tingkat perekonomiannya timpang dengan Kota Surabaya. (Baca juga: TKN Jokowi-Maruf: Penggratisan Tol Suramadu Sudah Disetujui DPR) "Kebijakan ini sangat positif bagi masyarakat Madura dan Surabaya. Jadi, kebijakan ini bukan pencitraan," kata Rofiq kepada Okezone, Senin (29/10/2018). Menurut dia, dengan adanya penggratisan tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan nilai tambah yang cukup besar bagi masyarakat sekitar. "Sebagai presiden, tentu Pak Jokowi punya keinginan yang sangat kuat agar ada perimbangan ekonomi antara Madura dan Surabaya," paparnya. Di sisi lain, kata Rofiq, langkah tersebut bagian dari pekerjaan Jokowi sebagai presiden untuk memerhatikan kesejahteraan masyarakat. Maka itu, dirinya menilai kritik politik pencitraan tidak tepat untuk mengomentari hal tersebut. (Baca juga: Salam Jempol, Materi Kampanye Baru Jokowi-Maruf Amin) "Presiden masih setahun memimpin. Tidak boleh ada waktu yanh terbuang untuk berbuat dan bekerja. Pemilu mah lama, kalau pencitraan pasti kebijakan ini dilakukan seminggu sebelum pemilu," tukasnya.JAKARTA – Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggratiskan biaya Jalan Tol Jembatan Suramadu menuai sejumlah kritik. Tak jarang mereka menilai hal tersebut bagian dari politik pencitraan yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan 2019. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK), Ahmad Rofiq, menepis kritikan tersebut. Sebab, kebijakan ini dinilai selaras dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di Pulau Madura, Jawa Timur, yang tingkat perekonomiannya timpang dengan Kota Surabaya. (Baca juga: TKN Jokowi-Maruf: Penggratisan Tol Suramadu Sudah Disetujui DPR) "Kebijakan ini sangat positif bagi masyarakat Madura dan Surabaya. Jadi, kebijakan ini bukan pencitraan," kata Rofiq kepada Okezone, Senin (29/10/2018). Menurut dia, dengan adanya penggratisan tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan nilai tambah yang cukup besar bagi masyarakat sekitar. "Sebagai presiden, tentu Pak Jokowi punya keinginan yang sangat kuat agar ada perimbangan ekonomi antara Madura dan Surabaya," paparnya. Di sisi lain, kata Rofiq, langkah tersebut bagian dari pekerjaan Jokowi sebagai presiden untuk memerhatikan kesejahteraan masyarakat. Maka itu, dirinya menilai kritik politik pencitraan tidak tepat untuk mengomentari hal tersebut. (Baca juga: Salam Jempol, Materi Kampanye Baru Jokowi-Maruf Amin) "Presiden masih setahun memimpin. Tidak boleh ada waktu yanh terbuang untuk berbuat dan bekerja. Pemilu mah lama, kalau pencitraan pasti kebijakan ini dilakukan seminggu sebelum pemilu," tukasnya.