KPK telah memasang papan penyitaan di tanah yang terkait kasus korupsi Zainudin Hasan.https://news.okezone.com/read/2018/11/01/337/1972140/kpk-sita-16-bidang-tanah-terkait-pencucian-uang-adik-zulkifli-hasanidhttps://news.okezone.com/read/2018/11/01/337/1972140/kpk-sita-16-bidang-tanah-terkait-pencucian-uang-adik-zulkifli-hasanhttps://news.okezone.com/read/2018/11/01/337/1972140/kpk-sita-16-bidang-tanah-terkait-pencucian-uang-adik-zulkifli-hasanKamis 01 November 2018 19:36 WIBArie Dwi SatrioJuru bicara KPK Febri Diansyah (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)https://img.okezone.com/content/2018/11/01/337/1972140/kpk-sita-16-bidang-tanah-terkait-pencucian-uang-adik-zulkifli-hasan-Aebau50p28.jpgJAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 16 bidang tanah di Lampung Selatan dengan luas masing-masing bidangnya sekira 1 sampai 2 hektare. Sebanyak 16 bidang tanah tersebut disita terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati non-aktif Lampung Selatan, Z‎ainudin Hasan. ‎"Papan penyitaan telah dipasang agar menjadi pengetahuan bagi pihak terkait dan agar tidak dipindahtangankan," ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/11/2018). KPK menelisik 16 bidang tanah tersebut yang telah ‎disamarkan oleh Zainuddin Hasan dengan mengatasnamakan anaknya serta pihak-pihak lain. Saat ini, KPK masih menelusuri aset-aset lain hasil pencucian uang adik kandung Zuklifli Hasan (Zulhas) tersebut. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wNy8yNy8xLzExNDk1OC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> ‎"Kami akan terus melakukan penelusuran aset untuk kasus TPPU ini. Jadi jika ada informasi dari masyarakat terkait kepemilikan aset ZH, silakan menyampaikan pada KPK‎," pungkasnya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan adik Zulkifli Hasan, Zainudin Hasan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). ‎Zainudin Hasan diduga telah menerima fee dari sejumlah proyek sebesar Rp57 miliar.   Uang tersebut diterima Zainudin melalui Anggota DPRD Lampung, Agus Bhakti Nugraha yang berasal dari sejumlah proyek pada Dinas PUPR. KPK menduga Zainudin melalu Agus Bhakti membelanjakan penerimaan dana-dana tersebut untuk membayar aset berupa tanah dan bangunan serta kendaraan dengan mengatasnamakan keluarga. Atas perbuatannya, Zainudin disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto ‎Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Baca Juga : Dokter RS Pondok Indah Dipanggil KPK Terkait Pencucian Uang Adik Zulhas) Zainudin Hasan telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan sejumlah proyek di Lampung Selatan. ‎ Zainudin Hasan dan kroni-kroninya‎ diduga menerima suap sebesar Rp56 miliar dari sejumlah proyek milik Dinas PUPR. Dalam perkara suap, Zainuddin Hasan ditetapkan sebagai tersangka bersama‎ tiga orang lainnya. Tiga tersangka tersebut yakni, Anggota DPRD Lampsel, Agus Bhakti Nugraha; Kadis PUPR Lampsel, Anjar Asmara; serta Bos CV 9 Naga, Gilang Ramadhan. (Baca Juga : Jadi Terdakwa Korupsi, Bupati Lampung Selatan Nonaktif Menangis Usai Sidang) JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 16 bidang tanah di Lampung Selatan dengan luas masing-masing bidangnya sekira 1 sampai 2 hektare. Sebanyak 16 bidang tanah tersebut disita terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati non-aktif Lampung Selatan, Z‎ainudin Hasan. ‎"Papan penyitaan telah dipasang agar menjadi pengetahuan bagi pihak terkait dan agar tidak dipindahtangankan," ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/11/2018). KPK menelisik 16 bidang tanah tersebut yang telah ‎disamarkan oleh Zainuddin Hasan dengan mengatasnamakan anaknya serta pihak-pihak lain. Saat ini, KPK masih menelusuri aset-aset lain hasil pencucian uang adik kandung Zuklifli Hasan (Zulhas) tersebut. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wNy8yNy8xLzExNDk1OC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> ‎"Kami akan terus melakukan penelusuran aset untuk kasus TPPU ini. Jadi jika ada informasi dari masyarakat terkait kepemilikan aset ZH, silakan menyampaikan pada KPK‎," pungkasnya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan adik Zulkifli Hasan, Zainudin Hasan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). ‎Zainudin Hasan diduga telah menerima fee dari sejumlah proyek sebesar Rp57 miliar.   Uang tersebut diterima Zainudin melalui Anggota DPRD Lampung, Agus Bhakti Nugraha yang berasal dari sejumlah proyek pada Dinas PUPR. KPK menduga Zainudin melalu Agus Bhakti membelanjakan penerimaan dana-dana tersebut untuk membayar aset berupa tanah dan bangunan serta kendaraan dengan mengatasnamakan keluarga. Atas perbuatannya, Zainudin disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto ‎Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Baca Juga : Dokter RS Pondok Indah Dipanggil KPK Terkait Pencucian Uang Adik Zulhas) Zainudin Hasan telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan sejumlah proyek di Lampung Selatan. ‎ Zainudin Hasan dan kroni-kroninya‎ diduga menerima suap sebesar Rp56 miliar dari sejumlah proyek milik Dinas PUPR. Dalam perkara suap, Zainuddin Hasan ditetapkan sebagai tersangka bersama‎ tiga orang lainnya. Tiga tersangka tersebut yakni, Anggota DPRD Lampsel, Agus Bhakti Nugraha; Kadis PUPR Lampsel, Anjar Asmara; serta Bos CV 9 Naga, Gilang Ramadhan. (Baca Juga : Jadi Terdakwa Korupsi, Bupati Lampung Selatan Nonaktif Menangis Usai Sidang)