Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin menilai masih ada yang perlu diperbaiki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).https://news.okezone.com/read/2018/11/16/605/1978881/tkn-jokowi-ma-ruf-setuju-kpu-matangkan-dpt-pemilu-2019idhttps://news.okezone.com/read/2018/11/16/605/1978881/tkn-jokowi-ma-ruf-setuju-kpu-matangkan-dpt-pemilu-2019https://news.okezone.com/read/2018/11/16/605/1978881/tkn-jokowi-ma-ruf-setuju-kpu-matangkan-dpt-pemilu-2019Jum'at 16 November 2018 18:34 WIBBayu SeptiantoKPU (Okezone)https://img.okezone.com/content/2018/11/16/605/1978881/tkn-jokowi-ma-ruf-setuju-kpu-matangkan-dpt-pemilu-2019-mxyTmL0Zkw.jpgJAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin menilai masih ada yang perlu diperbaiki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Sehingga, TKN Jokowi-Ma'ruf menyetujui langkah yang dilakukan KPU yang memutuskan akan memperpanjang pencermatan DPT selambat-lambatnya sampai 15 Desember 2018.  Baca juga: KPU Tunda Penetapan DPT, Ini Alasannya Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf, I Gusti Putu Artha mengatakan TKN akan memberikan beberapa catatan kepada KPU agar masalah DPT ini dapat sempurna. "Sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sampai kemudian sempurna dan diterima oleh semua pihak. Karena prinsip dasarnya adalah melindungi hak memilih warga negara adalah hak yang paling dasar dan diatur oleh konstitusi," ujar Putu di Media Center Jokowi-Ma'ruf, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (16/11/2018).   Putu yang merupakan mantan komisioner KPU ini berharap adanya sinergi antara KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam penyusunan DPT.  Baca juga: Bawaslu Usulkan Perpanjangan Waktu 30 Hari untuk KPU Sempurnakan DPT "KPU dan Bawaslu kita percaya dan kita pilih mereka untuk bisa bekerja secara independen dan profesional," ucapnya. Politikus Partai Nasdem itu mengatakan koordinasi ini untuk menghilangkan ego sektoral dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan DPT. "Untuk itu agar segera dipetakan potensi persoalan, dilakukan inventarisasi, ditemukan dan dicari solusi bersama yang efisian dan efektif sehingga tidak menimbulkan kecurigaan," paparnya. Menurut Putu, kesempurnaan DPT amatlah penting demi mewujudkan terciptanya demokrasi yang baik dan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena diketahui ada beberapa persoalan yang disinyalir bisa terjadi.  Baca juga: Kubu Jokowi-Ma'ruf Klaim Lebih Solid Dibanding Kubu Prabowo-Sandiaga "Misalnya, katakanlah karena keterlambatan pelayanan e-KTP oleh pemerintah misalnya. Maka potensi besar itu tim kami akan dirugikan calon presiden. Karena itu berarti pemilih-pemilih yang di pinggiran, yang di kepulauan, di beberapa tempat itu punya potensi tidak terlayani dengan baik," pungkasnya. Sebelumnya, KPU memutuskan untuk menunda pengumuman rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), karena ada enam provinsi belum selesai melakukan perbaikan. KPU memutuskan itu di dalam rapat pleno dan meminta penambahan waktu sebanyak 30 hari. "Rapat pleno memutuskan menetapkan penambahan waktu paling lama 30 hari untuk menyempurnakan DPT hasil perbaikan bersama Kemendagri dan jajarannya sampai tingkat kabupaten kota,” kata Ketua KPU Arief Budiman saat rapat pleno di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis 15 November 2018 malam. Menurut dia, belum selesainya proses tersebut karena ada 6 provinsi yang masih dalam proses pemutakhiran data. Dari 28 provinsi ini masih terdapat 6 provinsi yang alami dan harus tindaklanjuti pelaksanaan rekomendasi rapat pleno 16 September. "Itu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Maluku. NTT dan Maluku sedang berproses,” ucapnya.JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin menilai masih ada yang perlu diperbaiki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Sehingga, TKN Jokowi-Ma'ruf menyetujui langkah yang dilakukan KPU yang memutuskan akan memperpanjang pencermatan DPT selambat-lambatnya sampai 15 Desember 2018.  Baca juga: KPU Tunda Penetapan DPT, Ini Alasannya Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf, I Gusti Putu Artha mengatakan TKN akan memberikan beberapa catatan kepada KPU agar masalah DPT ini dapat sempurna. "Sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sampai kemudian sempurna dan diterima oleh semua pihak. Karena prinsip dasarnya adalah melindungi hak memilih warga negara adalah hak yang paling dasar dan diatur oleh konstitusi," ujar Putu di Media Center Jokowi-Ma'ruf, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (16/11/2018).   Putu yang merupakan mantan komisioner KPU ini berharap adanya sinergi antara KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam penyusunan DPT.  Baca juga: Bawaslu Usulkan Perpanjangan Waktu 30 Hari untuk KPU Sempurnakan DPT "KPU dan Bawaslu kita percaya dan kita pilih mereka untuk bisa bekerja secara independen dan profesional," ucapnya. Politikus Partai Nasdem itu mengatakan koordinasi ini untuk menghilangkan ego sektoral dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan DPT. "Untuk itu agar segera dipetakan potensi persoalan, dilakukan inventarisasi, ditemukan dan dicari solusi bersama yang efisian dan efektif sehingga tidak menimbulkan kecurigaan," paparnya. Menurut Putu, kesempurnaan DPT amatlah penting demi mewujudkan terciptanya demokrasi yang baik dan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena diketahui ada beberapa persoalan yang disinyalir bisa terjadi.  Baca juga: Kubu Jokowi-Ma'ruf Klaim Lebih Solid Dibanding Kubu Prabowo-Sandiaga "Misalnya, katakanlah karena keterlambatan pelayanan e-KTP oleh pemerintah misalnya. Maka potensi besar itu tim kami akan dirugikan calon presiden. Karena itu berarti pemilih-pemilih yang di pinggiran, yang di kepulauan, di beberapa tempat itu punya potensi tidak terlayani dengan baik," pungkasnya. Sebelumnya, KPU memutuskan untuk menunda pengumuman rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), karena ada enam provinsi belum selesai melakukan perbaikan. KPU memutuskan itu di dalam rapat pleno dan meminta penambahan waktu sebanyak 30 hari. "Rapat pleno memutuskan menetapkan penambahan waktu paling lama 30 hari untuk menyempurnakan DPT hasil perbaikan bersama Kemendagri dan jajarannya sampai tingkat kabupaten kota,” kata Ketua KPU Arief Budiman saat rapat pleno di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis 15 November 2018 malam. Menurut dia, belum selesainya proses tersebut karena ada 6 provinsi yang masih dalam proses pemutakhiran data. Dari 28 provinsi ini masih terdapat 6 provinsi yang alami dan harus tindaklanjuti pelaksanaan rekomendasi rapat pleno 16 September. "Itu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Maluku. NTT dan Maluku sedang berproses,” ucapnya.