Kasus jual-beli blangko e-KTP dikhawatirkan mengancam data dan privasi rakyat.https://news.okezone.com/read/2018/12/08/605/1988439/kasus-penjualan-blangko-e-ktp-bpn-prabowo-sandi-khawatirkan-data-rakyatidhttps://news.okezone.com/read/2018/12/08/605/1988439/kasus-penjualan-blangko-e-ktp-bpn-prabowo-sandi-khawatirkan-data-rakyathttps://news.okezone.com/read/2018/12/08/605/1988439/kasus-penjualan-blangko-e-ktp-bpn-prabowo-sandi-khawatirkan-data-rakyatSabtu 08 Desember 2018 08:01 WIBBayu SeptiantoIlustrasi e-KTP. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2018/12/08/605/1988439/kasus-penjualan-blangko-e-ktp-bpn-prabowo-sandi-khawatirkan-data-rakyat-kdnRKfw0yx.jpgJAKARTA – Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika, khawatir dengan adanya temuan blangko kosong e-KTP yang dijualbelikan secara bebas di pasar daring (online). Menurut dia, peristiwa ini "puncak dari gunung es" ketidakprofesionalan pengelolaan KTP sebagai salah satu dokumen identitas diri paling penting bagi masyarakat Indonesia. "Dasar dari gunung es tersebut sebenarnya adalah kurang kuatnya prosedur (SOP) pengamanan dokumen dan blangko E-KTP," ungkap Harryadin dalam keterangan yang diterima Okezone, Sabtu (8/12/2018). (Baca juga: Kemendagri Tegaskan Tidak Benar Sistem Pengamanan KTP-el Jebol) Ia mengatakan, temuan adanya blangko kosong e-KTP yang dijual bebas di pasaran berpotensi bisa disalahgunakan oknum-oknum tertentu untuk berbagai aksi kejahatan. Tidak hanya terkait isu politik, hukum, dan demokrasi, namun juga kejahatan yang berkaitan erat dengan ekonomi dan bisnis. Harryadin memperkirakan setiap 1.000 jumlah pemalsuan e-KTP yang berhasil dilakukan, kerugian ekonomi yang ditanggung dunia usaha kira-kira setara dengan Rp1 miliar per tahun. Kerugian ini bisa lebih besar lagi jika dugaan bahwa e-KTP palsu tersebut juga ternyata digunakan oleh para tenaga kerja asing dan imigran ilegal yang masuk ke Indonesia bisa dibuktikan. "Setiap 1.000 warga negara asing (WNA) yang bekerja dan berusaha di Indonesia secara ilegal bisa mengurangi penerimaan yang seharusnya dinikmati oleh pekerja dan pengusaha lokal sebesar Rp100 miliar per tahun," jelasnya. (Baca juga: Dukcapil Imbau Seluruh Toko Online Tidak Menjual Blangko E-KTP) Oleh karena itu, Harryadin mendorong adanya perbaikan sistem, transparansi dan audit menyeluruh. Tiga hal ini harus segera dilakukan untuk menunjukkan kesungguhan pemerintah untuk menjaga dan melindungi data dan privasi rakyatnya. "Dengan pesta demokrasi yang semakin dekat, keamanan sistem e-KTP tersebut semakin relevan dan penting. Rakyat menanti keberpihakan aparatur dan birokrasi terhadap kepentingan negara, yaitu penyelenggaraan demokrasi yang bersih, adil, dan jujur," pungkasnya. (han)JAKARTA – Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika, khawatir dengan adanya temuan blangko kosong e-KTP yang dijualbelikan secara bebas di pasar daring (online). Menurut dia, peristiwa ini "puncak dari gunung es" ketidakprofesionalan pengelolaan KTP sebagai salah satu dokumen identitas diri paling penting bagi masyarakat Indonesia. "Dasar dari gunung es tersebut sebenarnya adalah kurang kuatnya prosedur (SOP) pengamanan dokumen dan blangko E-KTP," ungkap Harryadin dalam keterangan yang diterima Okezone, Sabtu (8/12/2018). (Baca juga: Kemendagri Tegaskan Tidak Benar Sistem Pengamanan KTP-el Jebol) Ia mengatakan, temuan adanya blangko kosong e-KTP yang dijual bebas di pasaran berpotensi bisa disalahgunakan oknum-oknum tertentu untuk berbagai aksi kejahatan. Tidak hanya terkait isu politik, hukum, dan demokrasi, namun juga kejahatan yang berkaitan erat dengan ekonomi dan bisnis. Harryadin memperkirakan setiap 1.000 jumlah pemalsuan e-KTP yang berhasil dilakukan, kerugian ekonomi yang ditanggung dunia usaha kira-kira setara dengan Rp1 miliar per tahun. Kerugian ini bisa lebih besar lagi jika dugaan bahwa e-KTP palsu tersebut juga ternyata digunakan oleh para tenaga kerja asing dan imigran ilegal yang masuk ke Indonesia bisa dibuktikan. "Setiap 1.000 warga negara asing (WNA) yang bekerja dan berusaha di Indonesia secara ilegal bisa mengurangi penerimaan yang seharusnya dinikmati oleh pekerja dan pengusaha lokal sebesar Rp100 miliar per tahun," jelasnya. (Baca juga: Dukcapil Imbau Seluruh Toko Online Tidak Menjual Blangko E-KTP) Oleh karena itu, Harryadin mendorong adanya perbaikan sistem, transparansi dan audit menyeluruh. Tiga hal ini harus segera dilakukan untuk menunjukkan kesungguhan pemerintah untuk menjaga dan melindungi data dan privasi rakyatnya. "Dengan pesta demokrasi yang semakin dekat, keamanan sistem e-KTP tersebut semakin relevan dan penting. Rakyat menanti keberpihakan aparatur dan birokrasi terhadap kepentingan negara, yaitu penyelenggaraan demokrasi yang bersih, adil, dan jujur," pungkasnya. (han)