Jika masalah e-KTP itu bisa diselesaikan di tingkat rapat kerja (Raker) maka tidak lagi diperlukan pansus.https://news.okezone.com/read/2018/12/12/337/1990300/komisi-ii-nilai-pansus-terkait-e-ktp-tercecer-belum-diperlukanidhttps://news.okezone.com/read/2018/12/12/337/1990300/komisi-ii-nilai-pansus-terkait-e-ktp-tercecer-belum-diperlukanhttps://news.okezone.com/read/2018/12/12/337/1990300/komisi-ii-nilai-pansus-terkait-e-ktp-tercecer-belum-diperlukanRabu 12 Desember 2018 16:03 WIBHarits Tryan AkhmadAchmad Baidowi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2018/12/12/337/1990300/komisi-ii-nilai-pansus-terkait-e-ktp-tercecer-belum-diperlukan-2bJfZCK3bN.jpgJAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya belum menentukan sikap tindak lanjut seperti membuat pansus untuk mengatasi kasus e-KTP yang tercecer di beberapa daerah. “Di Komisi II belum memutuskan apa yang akan dilakukan termasuk membentuk sebuah pansus,” ujar Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018). Dia melanjutkan, jika masalah e-KTP itu bisa diselesaikan di tingkat rapat kerja (Raker) maka tidak lagi diperlukan pansus. Dimana menurutnya, yang terpenting adalah masalah e-KTP ini bisa cepat selesai. “Kalau itu sudah selesai di tingkat Raker RDP ngapain harus panja kalau sudah di tingkat panja, ngapain bentuk pansus kan gitu,” imbuh dia. Baca Juga: Ribuan E-KTP Dalam Karung Kembali Ditemukan di Pekarangan Warga Pariaman Baidowi juga memandang, soal e-KTP ini bukan hanya permasalahan Kemendagri, tetapi juga pemerintah daerah. Oleh karena itu dia berharap operasional di lapangan bisa saja tak sesuai instruksi Kemendagri. “Bisa saja Kemendagri sudah perintah ke kepala daerah, tapi operasional di lapangan tak sesuai,” tandasnya.JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya belum menentukan sikap tindak lanjut seperti membuat pansus untuk mengatasi kasus e-KTP yang tercecer di beberapa daerah. “Di Komisi II belum memutuskan apa yang akan dilakukan termasuk membentuk sebuah pansus,” ujar Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018). Dia melanjutkan, jika masalah e-KTP itu bisa diselesaikan di tingkat rapat kerja (Raker) maka tidak lagi diperlukan pansus. Dimana menurutnya, yang terpenting adalah masalah e-KTP ini bisa cepat selesai. “Kalau itu sudah selesai di tingkat Raker RDP ngapain harus panja kalau sudah di tingkat panja, ngapain bentuk pansus kan gitu,” imbuh dia. Baca Juga: Ribuan E-KTP Dalam Karung Kembali Ditemukan di Pekarangan Warga Pariaman Baidowi juga memandang, soal e-KTP ini bukan hanya permasalahan Kemendagri, tetapi juga pemerintah daerah. Oleh karena itu dia berharap operasional di lapangan bisa saja tak sesuai instruksi Kemendagri. “Bisa saja Kemendagri sudah perintah ke kepala daerah, tapi operasional di lapangan tak sesuai,” tandasnya.