Tjahjo Kumolo menyampaikan keprihatinannya dengan masih maraknya OTT terhadap kepala daerah.https://news.okezone.com/read/2018/12/12/340/1990457/bupati-cianjur-ditangkap-kpk-mendagri-saya-prihatin-dan-sangat-sedihidhttps://news.okezone.com/read/2018/12/12/340/1990457/bupati-cianjur-ditangkap-kpk-mendagri-saya-prihatin-dan-sangat-sedihhttps://news.okezone.com/read/2018/12/12/340/1990457/bupati-cianjur-ditangkap-kpk-mendagri-saya-prihatin-dan-sangat-sedihRabu 12 Desember 2018 19:43 WIBMendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Ist)https://img.okezone.com/content/2018/12/12/340/1990457/bupati-cianjur-ditangkap-kpk-mendagri-saya-prihatin-dan-sangat-sedih-f2C1kEjBro.jpgBANGGAI – Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan keprihatinannya dengan masih maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Terbaru, adalah penangkapan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Hal tersebut ungkapkan Mendagri pada saat tiba di Luwuk untuk peringati Hari Nusantara, Rabu (12/12/2018). “Tentu saya prihatin OTT kepala daerah terus terjadi. Beberapa jam yang lalu tersiar kabar Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap enam orang dalam kegiatan operasi tangkap tangan di Cianjur, Jawa Barat. Salah satu yang ditangkap adalah kepala daerah yang dalam hal ini bupatinya,” ujarnya. (Baca Juga: Ditangkap KPK, Bupati Cianjur Punya Harta hingga Rp2 Miliar) Padahal, Mendagri Tjahjo Kumolo pada setiap forum apapun dan pada kesempatan di manapun selalu ingatkan semua aparat, kepala daerah dan termasuk aparat di internal Kemendagri sendiri selalu ingatkan area rawan korupsi. "Sebagai Mendagri dan pribadi jujur sangat sedih masih terjadi OTT. Mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Ketua KPK serta saya sendiri selalu ingatkan area rawan korupsi, di antaranya perencanaan anggaran, dana hibah dan Bansos, retribusi pajak, jual beli jabatan, perizinan serta mekanisme pembelian barang dan jasa," paparnya. Kemendagri mendukung penuh segala bentuk dan upaya pencegahan serta penindakan dari tindak pidana korupsi dalam rangka pemberantasan korupsi sebagai ancaman keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara negara.  "Mari kita hindari dan ikut mekanisme sesuai dengan aturan dan etika yang ada. Pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semangat progresif revolusioner dari semua pihak," tegasnya. (Baca Juga: Bupati Cianjur Diduga Terima Uang Suap Pendidikan dari Para Kepala Sekolah) Menyikapi hal tersebut, ia juga menyatakan agar setiap kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi agar kooperatif dengan KPK dengan tetap berpegang asas praduga tidak bersalah sampai berkekuatan hukum tetap, pungkasnya. Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar menerima uang suap yang dikumpulkan dari para kepala sekolah di daerahnya. Uang suap tersebut diduga berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Dinas Pendidikan di Cianjur.BANGGAI – Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan keprihatinannya dengan masih maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Terbaru, adalah penangkapan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Hal tersebut ungkapkan Mendagri pada saat tiba di Luwuk untuk peringati Hari Nusantara, Rabu (12/12/2018). “Tentu saya prihatin OTT kepala daerah terus terjadi. Beberapa jam yang lalu tersiar kabar Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap enam orang dalam kegiatan operasi tangkap tangan di Cianjur, Jawa Barat. Salah satu yang ditangkap adalah kepala daerah yang dalam hal ini bupatinya,” ujarnya. (Baca Juga: Ditangkap KPK, Bupati Cianjur Punya Harta hingga Rp2 Miliar) Padahal, Mendagri Tjahjo Kumolo pada setiap forum apapun dan pada kesempatan di manapun selalu ingatkan semua aparat, kepala daerah dan termasuk aparat di internal Kemendagri sendiri selalu ingatkan area rawan korupsi. "Sebagai Mendagri dan pribadi jujur sangat sedih masih terjadi OTT. Mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Ketua KPK serta saya sendiri selalu ingatkan area rawan korupsi, di antaranya perencanaan anggaran, dana hibah dan Bansos, retribusi pajak, jual beli jabatan, perizinan serta mekanisme pembelian barang dan jasa," paparnya. Kemendagri mendukung penuh segala bentuk dan upaya pencegahan serta penindakan dari tindak pidana korupsi dalam rangka pemberantasan korupsi sebagai ancaman keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara negara.  "Mari kita hindari dan ikut mekanisme sesuai dengan aturan dan etika yang ada. Pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semangat progresif revolusioner dari semua pihak," tegasnya. (Baca Juga: Bupati Cianjur Diduga Terima Uang Suap Pendidikan dari Para Kepala Sekolah) Menyikapi hal tersebut, ia juga menyatakan agar setiap kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi agar kooperatif dengan KPK dengan tetap berpegang asas praduga tidak bersalah sampai berkekuatan hukum tetap, pungkasnya. Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar menerima uang suap yang dikumpulkan dari para kepala sekolah di daerahnya. Uang suap tersebut diduga berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Dinas Pendidikan di Cianjur.