Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Faldo Maldini menanggapi coloteh La Nyalla Mattalitti hanya sebatas umpatan.https://news.okezone.com/read/2018/12/13/605/1990733/jubir-bpn-prabowo-sandi-anggap-celoteh-la-nyalla-hanya-sebatas-umpatan-sajaidhttps://news.okezone.com/read/2018/12/13/605/1990733/jubir-bpn-prabowo-sandi-anggap-celoteh-la-nyalla-hanya-sebatas-umpatan-sajahttps://news.okezone.com/read/2018/12/13/605/1990733/jubir-bpn-prabowo-sandi-anggap-celoteh-la-nyalla-hanya-sebatas-umpatan-sajaKamis 13 Desember 2018 13:34 WIBAchmad Fardiansyah La Nyalla Mattalitti (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2018/12/13/605/1990733/jubir-bpn-prabowo-sandi-anggap-celoteh-la-nyalla-hanya-sebatas-umpatan-saja-H618WmC1PL.jpgJAKARTA - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Faldo Maldini menanggapi coloteh eks politikus Partai Gerindra, La Nyalla Mattalitti yang mengungkapkan akan potong leher bila Prabowo menang di Pulau Madura pada Pilpres 2019. Menurut Faldo, ungkapannya itu sebenarnya telah melanggar hukum, hal ini telah diatur dalam pasal 344 KUHP yang menyatakan merampas nyawa orang orang lain atau diri sendiri dapat diancaman hukuman selama 12 tahun. (Baca Juga: La Nyalla Yakin Prabowo Tidak Akan Menang di Madura)  "Beliau sepertinya buat nazar tidak baca UU kita dulu. Setahu saya, orang yang terpotong lehernya, kepala sama badan putus, biasanya mati kan itu? Melanggar hukum itu," kata Faldo kepada Okezone, Kamis (13/12/2018).   Seharusnya, seorang tokoh seperti La Nyalla memberikan contoh dalam memberikan pernyataan yang mendidik, sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi masrayakat. "Saya harap tidak ada pernyataan yang tidak mengedukasi publik lagi dari barisan petahana ini, apalagi melanggar hukum. Kemarin sudah asik pecah belah orang. Saya pancasila, Anda bukan. Anda Orba, Saya bukan. Anda radikal, Saya toleran. Anda hoax, Saya malaikat. Sekarang, pernyataannya melanggar hukum," urainya. Dia berharap, pernyataan para pendukung petahanan benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat. "Kita ngomong ekonomi terus, tim petahana malah bicara ke mana-mana," ucapnya. Faldo juga mempercai, masyarakat dapat menilai dengan baik terhadap coletehan La Nyalla. Oleh sebab itu pernyataan soal berani potong leher dan sebagainya tida akan menimbulkan efek apa pun terhadap pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. "Soal La Nyalla Effect, saya sih anggap masyarakat sudah mulai paham hukum. Pernyataan itu akan dianggap ekspresi umpatan saja. Saya setuju sama Pak Denny JA, harus door to door gerakannya, jangan hanya teriak macam-macam, malah kontraproduktif," tegas dia. (Baca Juga: Gerindra ke La Nyalla: Satu Musuh Terlalu Banyak bagi Prabowo)  "Kalau tugas kami, berikan edukasi dan alternatif kepada publik, memang pemerintah hari ini tidak punya performa baik. Kami sudah mulai tawarkan berbagai solusi. Menurut survei dukungan bertambah sedikit demi sedikit, artinya pikiran kami mulai diterima dan dicerna masyarakat," sambung Faldo. Kendati demikian, BPN tetap fokus terhadap pemenagan pemilu dengan cara-cara yang baik dan santun. Sehingga masyarakat terdidik dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahunan. "Target kami tentu memenangkan pemilu, tetapi lebih dari itu melakukan edukasi politik kepada publik. Berpolitik gagasan dan pikiran. Tidak mengeluarkan pernyataan yang memecah belah. Tidak mengeluarkan ancaman pelanggaran hukum," cetusnya. "Kami ingin menang dengan publik yang siap mengawal semua janji dan kebijakan kami. Publik yang kritis, bukan yang mengultuskan. Semua warga akan merasakan manfaatnya pasti," tutup Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN tersebut. JAKARTA - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Faldo Maldini menanggapi coloteh eks politikus Partai Gerindra, La Nyalla Mattalitti yang mengungkapkan akan potong leher bila Prabowo menang di Pulau Madura pada Pilpres 2019. Menurut Faldo, ungkapannya itu sebenarnya telah melanggar hukum, hal ini telah diatur dalam pasal 344 KUHP yang menyatakan merampas nyawa orang orang lain atau diri sendiri dapat diancaman hukuman selama 12 tahun. (Baca Juga: La Nyalla Yakin Prabowo Tidak Akan Menang di Madura)  "Beliau sepertinya buat nazar tidak baca UU kita dulu. Setahu saya, orang yang terpotong lehernya, kepala sama badan putus, biasanya mati kan itu? Melanggar hukum itu," kata Faldo kepada Okezone, Kamis (13/12/2018).   Seharusnya, seorang tokoh seperti La Nyalla memberikan contoh dalam memberikan pernyataan yang mendidik, sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi masrayakat. "Saya harap tidak ada pernyataan yang tidak mengedukasi publik lagi dari barisan petahana ini, apalagi melanggar hukum. Kemarin sudah asik pecah belah orang. Saya pancasila, Anda bukan. Anda Orba, Saya bukan. Anda radikal, Saya toleran. Anda hoax, Saya malaikat. Sekarang, pernyataannya melanggar hukum," urainya. Dia berharap, pernyataan para pendukung petahanan benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat. "Kita ngomong ekonomi terus, tim petahana malah bicara ke mana-mana," ucapnya. Faldo juga mempercai, masyarakat dapat menilai dengan baik terhadap coletehan La Nyalla. Oleh sebab itu pernyataan soal berani potong leher dan sebagainya tida akan menimbulkan efek apa pun terhadap pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. "Soal La Nyalla Effect, saya sih anggap masyarakat sudah mulai paham hukum. Pernyataan itu akan dianggap ekspresi umpatan saja. Saya setuju sama Pak Denny JA, harus door to door gerakannya, jangan hanya teriak macam-macam, malah kontraproduktif," tegas dia. (Baca Juga: Gerindra ke La Nyalla: Satu Musuh Terlalu Banyak bagi Prabowo)  "Kalau tugas kami, berikan edukasi dan alternatif kepada publik, memang pemerintah hari ini tidak punya performa baik. Kami sudah mulai tawarkan berbagai solusi. Menurut survei dukungan bertambah sedikit demi sedikit, artinya pikiran kami mulai diterima dan dicerna masyarakat," sambung Faldo. Kendati demikian, BPN tetap fokus terhadap pemenagan pemilu dengan cara-cara yang baik dan santun. Sehingga masyarakat terdidik dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahunan. "Target kami tentu memenangkan pemilu, tetapi lebih dari itu melakukan edukasi politik kepada publik. Berpolitik gagasan dan pikiran. Tidak mengeluarkan pernyataan yang memecah belah. Tidak mengeluarkan ancaman pelanggaran hukum," cetusnya. "Kami ingin menang dengan publik yang siap mengawal semua janji dan kebijakan kami. Publik yang kritis, bukan yang mengultuskan. Semua warga akan merasakan manfaatnya pasti," tutup Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN tersebut.