Kemendagri mencabut aturan yang melarang menggulurkan jilbab bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya. https://news.okezone.com/read/2018/12/14/337/1991361/kemendagri-cabut-larangan-menggulurkan-jilbab-panjangidhttps://news.okezone.com/read/2018/12/14/337/1991361/kemendagri-cabut-larangan-menggulurkan-jilbab-panjanghttps://news.okezone.com/read/2018/12/14/337/1991361/kemendagri-cabut-larangan-menggulurkan-jilbab-panjangJum'at 14 Desember 2018 16:36 WIBFakhrizal Fakhri Foto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2018/12/14/337/1991361/kemendagri-cabut-larangan-menggulurkan-jilbab-panjang-f6tTQkzbUB.jpg JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencabut aturan yang melarang menggulurkan jilbab bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya. Aturan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 225/10770/SJ Tahun 2018 tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan di Lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tertanggal 4 Desember 2018. "Instruksi itu bersifat internal di Kemendagri tidak mengatur sampai ke daerah," kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo di Kemendagri, Jumat (14/12/2018). Hadi memaparkan, pencabutan aturan larangan penggunaan jilbab panjang itu sebagai respon Mendagri Tjahajo Kumolo dalam mendengar masukan dari banyak pihak.   Ia memaparkan bahwa aturan tersebut pada awalnya diterbitkan untuk mengatur kerapian ASN yang ada di lingkungan Kemendagri. "Dan hal ini agar penyelenggaraan negara rapi dan agar terlihat tanda pengenal. Dan ini tentang kerapian dan keseragaman karena dibutuhkan dalam pelayanan masyarakat," tandasnya. JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencabut aturan yang melarang menggulurkan jilbab bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya. Aturan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 225/10770/SJ Tahun 2018 tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan di Lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tertanggal 4 Desember 2018. "Instruksi itu bersifat internal di Kemendagri tidak mengatur sampai ke daerah," kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo di Kemendagri, Jumat (14/12/2018). Hadi memaparkan, pencabutan aturan larangan penggunaan jilbab panjang itu sebagai respon Mendagri Tjahajo Kumolo dalam mendengar masukan dari banyak pihak.   Ia memaparkan bahwa aturan tersebut pada awalnya diterbitkan untuk mengatur kerapian ASN yang ada di lingkungan Kemendagri. "Dan hal ini agar penyelenggaraan negara rapi dan agar terlihat tanda pengenal. Dan ini tentang kerapian dan keseragaman karena dibutuhkan dalam pelayanan masyarakat," tandasnya.