Selain kepala daerah dan hakim, KPK juga menangkap anggota DPR dan pejabat kementerian pada 2018. Berikut nama-namanya.https://news.okezone.com/read/2018/12/19/337/1993468/daftar-22-kepala-daerah-dan-3-hakim-yang-ditangkap-kpk-sepanjang-2018idhttps://news.okezone.com/read/2018/12/19/337/1993468/daftar-22-kepala-daerah-dan-3-hakim-yang-ditangkap-kpk-sepanjang-2018https://news.okezone.com/read/2018/12/19/337/1993468/daftar-22-kepala-daerah-dan-3-hakim-yang-ditangkap-kpk-sepanjang-2018Rabu 19 Desember 2018 16:14 WIBHarits Tryan AkhmadGedung KPK (Arie/Okezone)https://img.okezone.com/content/2018/12/19/337/1993468/daftar-22-kepala-daerah-dan-3-hakim-yang-ditangkap-kpk-sepanjang-2018-Vr3BliGLMH.jpgJAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 22 kepala daerah dan tiga hakim yang terjerat kasus korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2018. Semuanya sudah dijadikan tersangka korupsi dan sebagiannya sudah diadili. Hal itu terungkap dalam Laporan Akhir Tahun dirilis KPK kepada pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/12/2018). Para pimpinan KPK memaparkan kinerja institusinya sepanjang tahun ini. Kecuali Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, 21 kepala daerah yang diciduk KPK adalah bupati dan wali kota. Kemudian dari tiga hakim yang ditangkap, dua di antaranya pengadil di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan sisanya hakim PN Medan. KPK juga menangkap anggota DPR dan Kepala Lapas Sukamiskin tahun ini karena terlibat praktik suap. Selama 2018, KPK melancarkan 29 OTT, lebih banyak dibanding 2017u yang hanya 19 kali dan melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya. “Terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri,” ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Dari 29 kali OTT, 108 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sebagian sudah diadili. Satu OTT yang belum diumumkan tersangkanya adalah OTT di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang dilakukan, Selasa 18 Desember kemarin. Berikut daftar kepala daerah yang kena OTT KPK selama 2018: 1. Bupati Hulu Sungai Tengah : Abdul Latief 2. Bupati Jombang: Nyono Suharli Wihandoko 3. Bupati Ngada: Marianus Sae 4. Bupati Subang: Imas Aryumnigsih 5. Bupati Lampung Tengah: Mustafa 6. Walikota Kendari: Adriatma Dwi Putra 7. Bupati Bandung Barat: Abu Bakar 8. Bupati Bengkulu Selatan: Dirwan Mahmud 9. Bupati Buton Selatan: Agus Feisal Hidayat 10. Bupati Purbalingga: Tasdi 11. Bupati Tulung Agung: Syahri Mulyo 12. Walikota Blitar: Samanhudi Anwar 13. Bupati Bener Meriah: Ahmadi 14. Gubernur Aceh: Irwandi Yusuf 15. Bupati Labuhanbatu: Pangonal Harahap 16. Bupati Lampung Selatan: Zainuddin Hasan 17. Walikota Pasuruan: Setiyono 18. Bupati Bekasi: Neneng Hasanah Yasin 19. Bupati Pakpak Bharat: Remigo Yolando Berutu 20. Bupati Jepara: Ahmad Marzuqi 21. Bupati Cianjur: Irvan Rivano Muchtar 22. Bupati Cirebon: Sunjaya Purwadi Sastra Hakim yang Ditangkap KPK pada 2018: 1. Hakim PN Medan: Merry Purba 2. Hakim PN Jakarta Selatan: Iswahyudi Widodo dan Irwan Anggota DPR yang Ditangkap KPK pada 2018: Anggota DPRD Kalimantan Tengah: Borak Milton, Arisavanah, Edy Rosada, Punding LH Bangkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI: Eni Maulani Saragih Pejabat Kementerian/Lembaga yang kena OTT KPK selama 2018: 1. Kepala Kantor Pajak KPP Pratama Ambon: La Masikamba 2. Kalapas Sukamiskin: Wahid Husen JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 22 kepala daerah dan tiga hakim yang terjerat kasus korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2018. Semuanya sudah dijadikan tersangka korupsi dan sebagiannya sudah diadili. Hal itu terungkap dalam Laporan Akhir Tahun dirilis KPK kepada pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/12/2018). Para pimpinan KPK memaparkan kinerja institusinya sepanjang tahun ini. Kecuali Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, 21 kepala daerah yang diciduk KPK adalah bupati dan wali kota. Kemudian dari tiga hakim yang ditangkap, dua di antaranya pengadil di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan sisanya hakim PN Medan. KPK juga menangkap anggota DPR dan Kepala Lapas Sukamiskin tahun ini karena terlibat praktik suap. Selama 2018, KPK melancarkan 29 OTT, lebih banyak dibanding 2017u yang hanya 19 kali dan melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya. “Terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri,” ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Dari 29 kali OTT, 108 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sebagian sudah diadili. Satu OTT yang belum diumumkan tersangkanya adalah OTT di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang dilakukan, Selasa 18 Desember kemarin. Berikut daftar kepala daerah yang kena OTT KPK selama 2018: 1. Bupati Hulu Sungai Tengah : Abdul Latief 2. Bupati Jombang: Nyono Suharli Wihandoko 3. Bupati Ngada: Marianus Sae 4. Bupati Subang: Imas Aryumnigsih 5. Bupati Lampung Tengah: Mustafa 6. Walikota Kendari: Adriatma Dwi Putra 7. Bupati Bandung Barat: Abu Bakar 8. Bupati Bengkulu Selatan: Dirwan Mahmud 9. Bupati Buton Selatan: Agus Feisal Hidayat 10. Bupati Purbalingga: Tasdi 11. Bupati Tulung Agung: Syahri Mulyo 12. Walikota Blitar: Samanhudi Anwar 13. Bupati Bener Meriah: Ahmadi 14. Gubernur Aceh: Irwandi Yusuf 15. Bupati Labuhanbatu: Pangonal Harahap 16. Bupati Lampung Selatan: Zainuddin Hasan 17. Walikota Pasuruan: Setiyono 18. Bupati Bekasi: Neneng Hasanah Yasin 19. Bupati Pakpak Bharat: Remigo Yolando Berutu 20. Bupati Jepara: Ahmad Marzuqi 21. Bupati Cianjur: Irvan Rivano Muchtar 22. Bupati Cirebon: Sunjaya Purwadi Sastra Hakim yang Ditangkap KPK pada 2018: 1. Hakim PN Medan: Merry Purba 2. Hakim PN Jakarta Selatan: Iswahyudi Widodo dan Irwan Anggota DPR yang Ditangkap KPK pada 2018: Anggota DPRD Kalimantan Tengah: Borak Milton, Arisavanah, Edy Rosada, Punding LH Bangkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI: Eni Maulani Saragih Pejabat Kementerian/Lembaga yang kena OTT KPK selama 2018: 1. Kepala Kantor Pajak KPP Pratama Ambon: La Masikamba 2. Kalapas Sukamiskin: Wahid Husen