Terdapat proyek ‎KemenPUPR yang dikorupsi, berkaitan dengan daerah bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengahhttps://news.okezone.com/read/2018/12/30/337/1997662/kpk-buka-peluang-terapkan-hukuman-mati-dalam-suap-proyek-air-minum-daerah-bencanaidhttps://news.okezone.com/read/2018/12/30/337/1997662/kpk-buka-peluang-terapkan-hukuman-mati-dalam-suap-proyek-air-minum-daerah-bencanahttps://news.okezone.com/read/2018/12/30/337/1997662/kpk-buka-peluang-terapkan-hukuman-mati-dalam-suap-proyek-air-minum-daerah-bencanaMinggu 30 Desember 2018 04:35 WIBArie Dwi SatrioJumpa Pers di KPK (Foto: Arie Dwi/Okezone)https://img.okezone.com/content/2018/12/30/337/1997662/kpk-buka-peluang-terapkan-hukuman-mati-dalam-suap-proyek-air-minum-daerah-bencana-mrnl9cMefv.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menerapkan hukuman mati terhadap tersangka kasus dugaan suap sejumlah proyek Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terkait pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018. Sebab, terdapat proyek ‎KemenPUPR yang dikorupsi, berkaitan dengan daerah bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Proyek tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan pipa HDPE untuk Palu dan Donggala. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ‎mengaku bahwa pihaknya sedang mendalami penerapan hukuman mati dalam kasus ini. Menurut Saut, penerapan hukuman mati yang termasuk dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, dapat digunakan jika para tersangka terbukti melakukan korupsi bantuan bencana. "Kalau menurut penjelasan Pasal 2 (UU Tipikor), itu kan bisa dihukum mati, kalau korupsinya menyengsarakan orang banyak," kata Saut di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (30/12/2018), dini hari. Baca Juga: KPK Bidik Pejabat KemenPUPR Lainnya di Kasus Proyek Air Minum ‎Pidana mati sendiri tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hukuman pidana mati merupakan terusan dari Pasal 2 ayat 1 tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga mengakibatkan kerugian negara dalam pengadaan barang/jasa. Secara utuh, Pasal 2 ayat 2 berbunyi, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan." Pada penjelasan Pasal 2 ayat 2 tertuang bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai pemberatan pelaku tipikor apabila korupsinya dilakukan dengan empat syarat. Pertama, pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku. Kedua, pada waktu terjadi bencana alam nasional. Ketiga, sebagai pengulangan tipikor (perbuatan korupsi dilakukan berulang-ulang). Keempat, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. "Ya kalau lihat dari uu paling atas ini, kalau bicara, minimal ada kaitan dengan putusan MK, segala macam tentang sumber daya alam, air, menjadi hal yang penting dari bagian kita, diambil oleh pemerintah untuk menangungjawabi mengurusi itu," kata Saut. Baca Juga: KPK Tetapkan 8 Tersangka Kasus Dugaan Suap Pejabat Kementerian PUPR Saut menambahkan, korupsi terkait bencana dapat diterapkan pidana mati berdasarkan salah satu syarat dalam Pasal 2 ayat (2). Namun, sambung Saut, pihaknya masih mendalami penerapan hukuman mati terkait kasus ini. "Bagaimana ini bisa di korupsi bahkan ada didaerah yang masih bencana, kita lihat dulu, apakah masuk kategori pasal 2 yang korupsi bencana alam yang menyengsarakan hidup orang banyak itu kalau menurut penjelasan pasal 2, itu kan," terangnya.‎Sejauh ini, KPK baru menetapkan delapan tersangka kasus dugaan suap ‎terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018. Empat tersangka dari pejabat KemenPUPR yakni, Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare (ARE); PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah (MWR); Kepala Satker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar (TMN); serta PPK SPAM Toba 1, Donny Sofyan Arifin (DSA). Selain empat pejabat KemenPUPR, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya yakni, Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE), Budi Suharto (BSU); Direktur PT WKE, Lily Sundarsih Wahyudi (LSU), Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma (IIR); dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Diduga, empat pejabat KemenPUPR telah menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Baca Juga: Kronologi OTT KPK di Kementerian PUPR Empat pejabat KemenPUPR mendapatkan jatah suap yang berbeda-beda dalam men‎gatur lelang terkait proyek SPAM. Diduga, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare m‎enerima Rp350 juta dan 5.000 Dollar Amerika Serikat untuk pembangunan SPAM Lampung serta Rp500 juta untuk pembangunan SPAM di Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian, Meina Woro Kustinah diduga menerima sebesar Rp1,42 miliar dan 22.100 Dollar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Sedangkan, Teuku Moch Nazar disinyalir menerima Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulawesi Tengah; serta Donny Sofyan Arifin‎ menerima Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1. Lelang proyek tersebut diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh orang yang sama. PT WKE sendiri diatur untuk mengerjakan proyek bernilai diatas Rp50 miliar. Sedangkan PT TSP diatur untuk mengerjakan proyek dibawah Rp50 miliar. Ada 12 paket proyek KemenPUPR tahun anggaran 2017-2018 yang dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP dengan nilai total Rp429 miliar. Proyek terbesar yang didapat oleh dua perusahaan tersebut yakni, pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung dengan nilai total proyek Rp210 miliar. Sebagai pihak yang diduga penerima, empat pejabat KemenPUPR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi, Budi, Lily, Irene Irma, dan Yuliana disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menerapkan hukuman mati terhadap tersangka kasus dugaan suap sejumlah proyek Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terkait pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018. Sebab, terdapat proyek ‎KemenPUPR yang dikorupsi, berkaitan dengan daerah bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Proyek tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan pipa HDPE untuk Palu dan Donggala. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ‎mengaku bahwa pihaknya sedang mendalami penerapan hukuman mati dalam kasus ini. Menurut Saut, penerapan hukuman mati yang termasuk dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, dapat digunakan jika para tersangka terbukti melakukan korupsi bantuan bencana. "Kalau menurut penjelasan Pasal 2 (UU Tipikor), itu kan bisa dihukum mati, kalau korupsinya menyengsarakan orang banyak," kata Saut di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (30/12/2018), dini hari. Baca Juga: KPK Bidik Pejabat KemenPUPR Lainnya di Kasus Proyek Air Minum ‎Pidana mati sendiri tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hukuman pidana mati merupakan terusan dari Pasal 2 ayat 1 tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga mengakibatkan kerugian negara dalam pengadaan barang/jasa. Secara utuh, Pasal 2 ayat 2 berbunyi, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan." Pada penjelasan Pasal 2 ayat 2 tertuang bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai pemberatan pelaku tipikor apabila korupsinya dilakukan dengan empat syarat. Pertama, pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku. Kedua, pada waktu terjadi bencana alam nasional. Ketiga, sebagai pengulangan tipikor (perbuatan korupsi dilakukan berulang-ulang). Keempat, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. "Ya kalau lihat dari uu paling atas ini, kalau bicara, minimal ada kaitan dengan putusan MK, segala macam tentang sumber daya alam, air, menjadi hal yang penting dari bagian kita, diambil oleh pemerintah untuk menangungjawabi mengurusi itu," kata Saut. Baca Juga: KPK Tetapkan 8 Tersangka Kasus Dugaan Suap Pejabat Kementerian PUPR Saut menambahkan, korupsi terkait bencana dapat diterapkan pidana mati berdasarkan salah satu syarat dalam Pasal 2 ayat (2). Namun, sambung Saut, pihaknya masih mendalami penerapan hukuman mati terkait kasus ini. "Bagaimana ini bisa di korupsi bahkan ada didaerah yang masih bencana, kita lihat dulu, apakah masuk kategori pasal 2 yang korupsi bencana alam yang menyengsarakan hidup orang banyak itu kalau menurut penjelasan pasal 2, itu kan," terangnya.‎Sejauh ini, KPK baru menetapkan delapan tersangka kasus dugaan suap ‎terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018. Empat tersangka dari pejabat KemenPUPR yakni, Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare (ARE); PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah (MWR); Kepala Satker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar (TMN); serta PPK SPAM Toba 1, Donny Sofyan Arifin (DSA). Selain empat pejabat KemenPUPR, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya yakni, Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE), Budi Suharto (BSU); Direktur PT WKE, Lily Sundarsih Wahyudi (LSU), Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma (IIR); dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Diduga, empat pejabat KemenPUPR telah menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Baca Juga: Kronologi OTT KPK di Kementerian PUPR Empat pejabat KemenPUPR mendapatkan jatah suap yang berbeda-beda dalam men‎gatur lelang terkait proyek SPAM. Diduga, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare m‎enerima Rp350 juta dan 5.000 Dollar Amerika Serikat untuk pembangunan SPAM Lampung serta Rp500 juta untuk pembangunan SPAM di Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian, Meina Woro Kustinah diduga menerima sebesar Rp1,42 miliar dan 22.100 Dollar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Sedangkan, Teuku Moch Nazar disinyalir menerima Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulawesi Tengah; serta Donny Sofyan Arifin‎ menerima Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1. Lelang proyek tersebut diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh orang yang sama. PT WKE sendiri diatur untuk mengerjakan proyek bernilai diatas Rp50 miliar. Sedangkan PT TSP diatur untuk mengerjakan proyek dibawah Rp50 miliar. Ada 12 paket proyek KemenPUPR tahun anggaran 2017-2018 yang dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP dengan nilai total Rp429 miliar. Proyek terbesar yang didapat oleh dua perusahaan tersebut yakni, pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung dengan nilai total proyek Rp210 miliar. Sebagai pihak yang diduga penerima, empat pejabat KemenPUPR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi, Budi, Lily, Irene Irma, dan Yuliana disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.