Budi terlihat mengenakan kursi roda saat digiring ke mobil tahanan oleh para petugas KPK.https://news.okezone.com/read/2018/12/30/337/1997689/ditahan-kpk-pasangan-suami-istri-penyuap-pejabat-kemenpupr-kompak-kenakan-rompi-orangeidhttps://news.okezone.com/read/2018/12/30/337/1997689/ditahan-kpk-pasangan-suami-istri-penyuap-pejabat-kemenpupr-kompak-kenakan-rompi-orangehttps://news.okezone.com/read/2018/12/30/337/1997689/ditahan-kpk-pasangan-suami-istri-penyuap-pejabat-kemenpupr-kompak-kenakan-rompi-orangeMinggu 30 Desember 2018 08:57 WIBArie Dwi SatrioBudi Suharto menaiki kursi roda saat keluar gedung KPK, sedangkan Lily Sundarsih di belakangnya (rompi oranye). Foto: Okezone/Arie Dwi Satriohttps://img.okezone.com/content/2018/12/30/337/1997689/ditahan-kpk-pasangan-suami-istri-penyuap-pejabat-kemenpupr-kompak-kenakan-rompi-orange-7bBNtVJeJ4.jpg JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Direktur Utama (Dirut) PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE), Budi Suharto dan istrinya, Direktur PT WKE Lily Sundarsih. Keduanya resmi mengenakan rompi tahanan KPK berwarna orange setelah diperiksa intensif. Budi Suharto dan Lily Sundarsih merupakan tersangka kasus dugaan suap terhadap pejabat KemenPUPR terkait sejumlah proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018. Pasangan suami istri tersebut ditahan di Rutan yang berbeda-beda. Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati ‎mengatakan Lily Sundarsih ditahan di Rutan Gedung Lama KPK C-1. Sedangkan Budi Suharto ditahan di rutan belakang Gedung Merah Putih KPK. "BSU (Budi Suharto) ditahan di Rutan KPK C1, LSU (Lily Sundarsih) di ‎Rutan KPK K4," kata Yuyuk melalui pesan singkat, Minggu (30/12/2018). Pantauan Okezone, Lily dan Budi rampung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sekira pukul 06.15 WIB. Budi terlihat mengenakan kursi roda saat digiring ke mobil tahanan oleh para petugas KPK. Sang istri, Lily Sundarsih tampak mendampingi Budi di belakangnya saat digiring untuk menuju Rutan KPK. ‎Keduanya kompak mengenakan rompi tahanan KPK berwarna orange dan enggan buka suara terkait kasus yang menyeretnya.   Pasangan tersebut tampak pasrah menjalani proses hukum di KPK. Dengan dipapah petugas, keduanya memasuki mobil tahanan KPK untuk menuju rutannya masing-masing. Budi dan Lily pun akan menjalani masa penahanan pertamanya selama 20 hari ke depan. Baca: KPK Bidik Pejabat KemenPUPR Lainnya di Kasus Proyek Air Minum  Baca: Kronologi OTT KPK di Kementerian PUPR Selain pasangan suami-istri tersebut, KPK juga telah resmi menahan ‎enam tersangka kasus dugaan terhadap pejabat KemenPUPR terkait sejumlah proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018 lainnya. KPK menahan Satker SPAM Strategis, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare dan PPK SPAM Toba2 1 di Rutan Guntur Pomdam Jaya. Sedangkan Meina Woro Kusdinah dititipkan di Rutan Mapolre Jaksel dan Kasatker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar di Rutan Mapolres Jakpus. Sementara itu, satu anak Lily dan Budi yakni rene Irma yang me‎rupakan Diretktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma‎ dititipkan di Polda Metro Jaya dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo ditahan di ‎Mapolres Jaksel.Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka terkait kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018. Delapan tersangka tersebut. yakni ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE), Budi Suharto (BSU); Direktur PT WKE, Lily Sundarsih Wahyudi (LSU), Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma (IIR); dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap. Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menetapkan empat pejabat KemenPUPR. Keempatnya yakni, Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare (ARE); PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah (MWR); Kepala Satker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar (TMN); serta PPK SPAM Toba 1, Donny Sofyan Arifin (DSA). Diduga, empat pejabat KemenPUPR telah menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Empat pejabat KemenPUPR mendapatkan jatah suap yang berbeda-beda dalam men‎gatur lelang terkait proyek SPAM. Diduga, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare m‎enerima Rp350 juta dan 5.000 Dollar Amerika Serikat untuk pembangunan SPAM Lampung serta Rp500 juta untuk pembangunan SPAM di Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian, Meina Woro Kustinah diduga menerima sebesar Rp1,42 miliar dan 22.100 Dollar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Sedangkan, Teuku Moch Nazar disinyalir menerima Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulawesi Tengah; serta Donny Sofyan Arifin‎ menerima Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1. Lelang proyek tersebut diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh orang yang sama. PT WKE sendiri diatur untuk mengerjakan proyek bernilai diatas Rp50 miliar. Sedangkan PT TSP diatur untuk mengerjakan proyek dibawah Rp50 miliar. Ada 12 paket proyek KemenPUPR tahun anggaran 2017-2018 yang dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP dengan nilai total Rp429 miliar. Proyek terbesar yang didapat oleh dua perusahaan tersebut yakni, pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung dengan nilai total proyek Rp210 miliar. Sebagai pihak yang diduga penerima, empat pejabat KemenPUPR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi, Budi, Lily, Irene Irma, dan Yuliana disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Direktur Utama (Dirut) PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE), Budi Suharto dan istrinya, Direktur PT WKE Lily Sundarsih. Keduanya resmi mengenakan rompi tahanan KPK berwarna orange setelah diperiksa intensif. Budi Suharto dan Lily Sundarsih merupakan tersangka kasus dugaan suap terhadap pejabat KemenPUPR terkait sejumlah proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018. Pasangan suami istri tersebut ditahan di Rutan yang berbeda-beda. Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati ‎mengatakan Lily Sundarsih ditahan di Rutan Gedung Lama KPK C-1. Sedangkan Budi Suharto ditahan di rutan belakang Gedung Merah Putih KPK. "BSU (Budi Suharto) ditahan di Rutan KPK C1, LSU (Lily Sundarsih) di ‎Rutan KPK K4," kata Yuyuk melalui pesan singkat, Minggu (30/12/2018). Pantauan Okezone, Lily dan Budi rampung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sekira pukul 06.15 WIB. Budi terlihat mengenakan kursi roda saat digiring ke mobil tahanan oleh para petugas KPK. Sang istri, Lily Sundarsih tampak mendampingi Budi di belakangnya saat digiring untuk menuju Rutan KPK. ‎Keduanya kompak mengenakan rompi tahanan KPK berwarna orange dan enggan buka suara terkait kasus yang menyeretnya.   Pasangan tersebut tampak pasrah menjalani proses hukum di KPK. Dengan dipapah petugas, keduanya memasuki mobil tahanan KPK untuk menuju rutannya masing-masing. Budi dan Lily pun akan menjalani masa penahanan pertamanya selama 20 hari ke depan. Baca: KPK Bidik Pejabat KemenPUPR Lainnya di Kasus Proyek Air Minum  Baca: Kronologi OTT KPK di Kementerian PUPR Selain pasangan suami-istri tersebut, KPK juga telah resmi menahan ‎enam tersangka kasus dugaan terhadap pejabat KemenPUPR terkait sejumlah proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018 lainnya. KPK menahan Satker SPAM Strategis, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare dan PPK SPAM Toba2 1 di Rutan Guntur Pomdam Jaya. Sedangkan Meina Woro Kusdinah dititipkan di Rutan Mapolre Jaksel dan Kasatker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar di Rutan Mapolres Jakpus. Sementara itu, satu anak Lily dan Budi yakni rene Irma yang me‎rupakan Diretktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma‎ dititipkan di Polda Metro Jaya dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo ditahan di ‎Mapolres Jaksel.Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka terkait kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018. Delapan tersangka tersebut. yakni ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE), Budi Suharto (BSU); Direktur PT WKE, Lily Sundarsih Wahyudi (LSU), Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma (IIR); dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap. Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menetapkan empat pejabat KemenPUPR. Keempatnya yakni, Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare (ARE); PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah (MWR); Kepala Satker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar (TMN); serta PPK SPAM Toba 1, Donny Sofyan Arifin (DSA). Diduga, empat pejabat KemenPUPR telah menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Empat pejabat KemenPUPR mendapatkan jatah suap yang berbeda-beda dalam men‎gatur lelang terkait proyek SPAM. Diduga, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare m‎enerima Rp350 juta dan 5.000 Dollar Amerika Serikat untuk pembangunan SPAM Lampung serta Rp500 juta untuk pembangunan SPAM di Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian, Meina Woro Kustinah diduga menerima sebesar Rp1,42 miliar dan 22.100 Dollar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Sedangkan, Teuku Moch Nazar disinyalir menerima Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulawesi Tengah; serta Donny Sofyan Arifin‎ menerima Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1. Lelang proyek tersebut diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh orang yang sama. PT WKE sendiri diatur untuk mengerjakan proyek bernilai diatas Rp50 miliar. Sedangkan PT TSP diatur untuk mengerjakan proyek dibawah Rp50 miliar. Ada 12 paket proyek KemenPUPR tahun anggaran 2017-2018 yang dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP dengan nilai total Rp429 miliar. Proyek terbesar yang didapat oleh dua perusahaan tersebut yakni, pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung dengan nilai total proyek Rp210 miliar. Sebagai pihak yang diduga penerima, empat pejabat KemenPUPR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi, Budi, Lily, Irene Irma, dan Yuliana disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.