Polisi menjelaskan peran MIK, seorang guru SMP di Cilegon dalam kasus hoaks 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos.https://news.okezone.com/read/2019/01/11/337/2003138/ini-peran-mik-guru-yang-jadi-tersangka-hoaks-7-kontainer-surat-suaraidhttps://news.okezone.com/read/2019/01/11/337/2003138/ini-peran-mik-guru-yang-jadi-tersangka-hoaks-7-kontainer-surat-suarahttps://news.okezone.com/read/2019/01/11/337/2003138/ini-peran-mik-guru-yang-jadi-tersangka-hoaks-7-kontainer-surat-suaraJum'at 11 Januari 2019 15:20 WIBHarits Tryan AkhmadKombes Argo Yuwono saat konferensi pers penetapan tersangka MIK. (Foto: Harits Tryan/Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/01/11/337/2003138/ini-peran-mik-guru-yang-jadi-tersangka-hoaks-7-kontainer-surat-suara-yOM9VXDO8d.jpgJAKARTA - Polda Metro Jaya menetapkan MIK yang berprofesi sebagai guru SMP sebagai tersangka dalam kasus hoaks 7 kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos. MIK ditangkap pada 6 Januari 2019 di kediamannya di Cilegon. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono menjelaskan, peran MIK adalah mengunggah hoaks surat suara ke akun Twitter-nya, @chiecilihie80. Pelaku me-mention akun Jubir Badan Pemenganan Pemilu (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, @dahnilanzar. ‘Harap ditindaklanjuti, informasi berikut: di Tanjung Priok ada 7 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah di coblos. Hayo Padi merapat pasti dari Tiongkok tuh' tulis MIK, seperti disampaikan Argo di Mapolda Metro, Jumat (11/1/2019). Dalam unggahan tersebut, pelaku juga menyisipkan capture dari WhatsApp bertuliskan, 'Viralkan Info dari sumber yang dipercaya, posisi paslon nomor 1 unggul hanya tinggal di 4 propinsi Jateng, NTT, Bali dan Papua’. (Baca juga: Guru di Cilegon Jadi Tersangka Kasus Hoax Surat Suara) “Hasil pemeriksaan tersangka bahwa postingan di akun Twitter tersebut dibuat sendiri olehnya dengan maksud memberi tahu kepada para tim pendukung paslon 02 mengenai informasi itu,” ujar Argo. Alasan MIK nekat membuat unggahan di akun pribadinya lantaran mengaku sebagai simpatisan dari paslon nomor urut 02. “Bahwa beliau adalah simpatisan dari paslon nomor urut 02,” katanya. Tersangka dikenakan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda Paling banyak Rp1 miliar, dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun.JAKARTA - Polda Metro Jaya menetapkan MIK yang berprofesi sebagai guru SMP sebagai tersangka dalam kasus hoaks 7 kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos. MIK ditangkap pada 6 Januari 2019 di kediamannya di Cilegon. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono menjelaskan, peran MIK adalah mengunggah hoaks surat suara ke akun Twitter-nya, @chiecilihie80. Pelaku me-mention akun Jubir Badan Pemenganan Pemilu (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, @dahnilanzar. ‘Harap ditindaklanjuti, informasi berikut: di Tanjung Priok ada 7 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah di coblos. Hayo Padi merapat pasti dari Tiongkok tuh' tulis MIK, seperti disampaikan Argo di Mapolda Metro, Jumat (11/1/2019). Dalam unggahan tersebut, pelaku juga menyisipkan capture dari WhatsApp bertuliskan, 'Viralkan Info dari sumber yang dipercaya, posisi paslon nomor 1 unggul hanya tinggal di 4 propinsi Jateng, NTT, Bali dan Papua’. (Baca juga: Guru di Cilegon Jadi Tersangka Kasus Hoax Surat Suara) “Hasil pemeriksaan tersangka bahwa postingan di akun Twitter tersebut dibuat sendiri olehnya dengan maksud memberi tahu kepada para tim pendukung paslon 02 mengenai informasi itu,” ujar Argo. Alasan MIK nekat membuat unggahan di akun pribadinya lantaran mengaku sebagai simpatisan dari paslon nomor urut 02. “Bahwa beliau adalah simpatisan dari paslon nomor urut 02,” katanya. Tersangka dikenakan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda Paling banyak Rp1 miliar, dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun.