Pejabat-pejabat birokrasi rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana dengan standar-standar yang jelas.https://news.okezone.com/read/2019/01/17/605/2005990/rekrutmen-aparatur-negara-tanpa-nepotisme-jokowi-anak-saya-saja-tidak-diterimaidhttps://news.okezone.com/read/2019/01/17/605/2005990/rekrutmen-aparatur-negara-tanpa-nepotisme-jokowi-anak-saya-saja-tidak-diterimahttps://news.okezone.com/read/2019/01/17/605/2005990/rekrutmen-aparatur-negara-tanpa-nepotisme-jokowi-anak-saya-saja-tidak-diterimaKamis 17 Januari 2019 21:40 WIBHarits Tryan AkhmadJokowi-Maruf (Foto: Arief/Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/01/17/605/2005990/rekrutmen-aparatur-negara-tanpa-nepotisme-jokowi-anak-saya-saja-tidak-diterima-DUDJ8K7TTG.jpgJAKARTA - Rekrutmen aparatur negara harus berbasis kompetensi, bukan finansial atau nepotisme. Hal tersebut disampaikan Capres Nomor Urut 01, Joko Widodo (Jokowi) pada Debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. "Oleh sebab itu, untuk pejabat-pejabat birokrasi rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana dengan standar-standar yang jelas," ujar Jokowi, Rabu (17/1/2019). Proses seleksi tersebut, kata Jokowi, saat ini sudah dijalankan. (Baca Juga: Prabowo Sebut Aparat Hukum Tebang Pilih, Jokowi: Jangan Menuduh Pak) (Baca Juga: Sandiaga: Jangan Hukum Dipakai untuk Pukul Lawan, Tapi Melindungi Kawan) "Sekarang sudah kita lakukan. Contoh, rekrutmen PNS kita lakukan terbuka. Semua bisa dicek, hasilnya bisa dicek. Anak saya saja tidak diterima, di situ karena anak saya tidak lulus," kata Jokowi Dan untuk jabatan-jabatan politik, kata Jokowi, perlu sebuah penyerderhaan sistem di dalam sistem kepartaian. Sehingga pemilu jadi murah. "Pejabat-pejabat tidak lagi terbenani oleh biaya pemilu. Sehingga diharapkan kita bisa memangkas politik uang, bisa memangkas suap, bisa menangkal korupsi, dan kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memilik integritas," kata Jokowi. Dengan begitu, kepala daerah mulai dari Bupati, Wali Kota, hingga Gubernur akan diisi oleh putra-putri terbaik negeri ini. "Karena rekrutmen berjalan akuntabel dan bisa semua orang melihat," ujar Jokowi.JAKARTA - Rekrutmen aparatur negara harus berbasis kompetensi, bukan finansial atau nepotisme. Hal tersebut disampaikan Capres Nomor Urut 01, Joko Widodo (Jokowi) pada Debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. "Oleh sebab itu, untuk pejabat-pejabat birokrasi rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana dengan standar-standar yang jelas," ujar Jokowi, Rabu (17/1/2019). Proses seleksi tersebut, kata Jokowi, saat ini sudah dijalankan. (Baca Juga: Prabowo Sebut Aparat Hukum Tebang Pilih, Jokowi: Jangan Menuduh Pak) (Baca Juga: Sandiaga: Jangan Hukum Dipakai untuk Pukul Lawan, Tapi Melindungi Kawan) "Sekarang sudah kita lakukan. Contoh, rekrutmen PNS kita lakukan terbuka. Semua bisa dicek, hasilnya bisa dicek. Anak saya saja tidak diterima, di situ karena anak saya tidak lulus," kata Jokowi Dan untuk jabatan-jabatan politik, kata Jokowi, perlu sebuah penyerderhaan sistem di dalam sistem kepartaian. Sehingga pemilu jadi murah. "Pejabat-pejabat tidak lagi terbenani oleh biaya pemilu. Sehingga diharapkan kita bisa memangkas politik uang, bisa memangkas suap, bisa menangkal korupsi, dan kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memilik integritas," kata Jokowi. Dengan begitu, kepala daerah mulai dari Bupati, Wali Kota, hingga Gubernur akan diisi oleh putra-putri terbaik negeri ini. "Karena rekrutmen berjalan akuntabel dan bisa semua orang melihat," ujar Jokowi.