https://news.okezone.com/read/2019/01/17/605/2006003/prabowo-dinilai-blunder-sebut-presiden-itu-chief-of-law-enforcementidhttps://news.okezone.com/read/2019/01/17/605/2006003/prabowo-dinilai-blunder-sebut-presiden-itu-chief-of-law-enforcementhttps://news.okezone.com/read/2019/01/17/605/2006003/prabowo-dinilai-blunder-sebut-presiden-itu-chief-of-law-enforcementKamis 17 Januari 2019 22:26 WIBFakhri RezyHasto Kristiyanto (Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/01/17/605/2006003/prabowo-dinilai-blunder-sebut-presiden-itu-chief-of-law-enforcement-PIL7HRBW9Z.jpgJAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) menilai Prabowo Subianto membuat pernyataan yang keliru mengenai tugas pemerintah. Di mana Prabowo menyebutkan Presiden itu sebagai Chief of Law Enforcement. “Pernyataan yang berbahaya. Presiden menentukan kebijakan politik hukum sebagai penjabaran fungsinya sebagai kepala pemerintahan. Presiden tidak boleh intervensi atas masalah hukum,” ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan PDIP, Hasto Kristiyanto, Jakarta, Kamis (17/1/2019).  Baca juga: PDIP Sebut Visi-Misi Prabowo-Sandi Terkesan Melupakan HAM Jadi, lanjutnya, pernyataan prabowo bahwa Presiden adalah Chief of Law Enforcement Officer adalah cermin bawah sadarnya untuk gunakan jabatan Presiden sebagai alat intervensi hukum.   Atas pernyataan tersebut, Hasto tidak heran mengapa Prabowo-Sandi terus melakukan kontrasting. “Berbagai persoalan lapangan yang diangkat Sandi perlu dicek kebenaran sebagai real case atau bagian dari kemasan untuk menyerang Pak Jokowi,” ujarnya.  Baca juga: Prabowo Ingin Biaya Kampanye Murah, Jokowi: Anggaran Saya Kecil, Bapak Juga Tahu Hal yang menarik, lanjutnya, adalah posisi Kyai Maruf sebagai Cawapres yang memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan Pak Jokowi. Malahan, Agresifnya Sandiaga hanya menyampaikan pesan proaktifnya wapres paslon 02 tersebut. “Agresifnya Sandi sekedar menyampaikan pesan bahwa Sandi lebih proaktif. Namun dalam tata pemerintahan yang baik, apa yang ditampilkan Sandi dikhawatirkan akan menciptakan peluang konflik. Sebab konstitusi mengatakan Wapres itu membantu presiden. Dengan demikian posisi yang diambil Kyai Maruf sangatlah tepat, mendukung kebijakan Presiden,” ujarnya.JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) menilai Prabowo Subianto membuat pernyataan yang keliru mengenai tugas pemerintah. Di mana Prabowo menyebutkan Presiden itu sebagai Chief of Law Enforcement. “Pernyataan yang berbahaya. Presiden menentukan kebijakan politik hukum sebagai penjabaran fungsinya sebagai kepala pemerintahan. Presiden tidak boleh intervensi atas masalah hukum,” ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan PDIP, Hasto Kristiyanto, Jakarta, Kamis (17/1/2019).  Baca juga: PDIP Sebut Visi-Misi Prabowo-Sandi Terkesan Melupakan HAM Jadi, lanjutnya, pernyataan prabowo bahwa Presiden adalah Chief of Law Enforcement Officer adalah cermin bawah sadarnya untuk gunakan jabatan Presiden sebagai alat intervensi hukum.   Atas pernyataan tersebut, Hasto tidak heran mengapa Prabowo-Sandi terus melakukan kontrasting. “Berbagai persoalan lapangan yang diangkat Sandi perlu dicek kebenaran sebagai real case atau bagian dari kemasan untuk menyerang Pak Jokowi,” ujarnya.  Baca juga: Prabowo Ingin Biaya Kampanye Murah, Jokowi: Anggaran Saya Kecil, Bapak Juga Tahu Hal yang menarik, lanjutnya, adalah posisi Kyai Maruf sebagai Cawapres yang memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan Pak Jokowi. Malahan, Agresifnya Sandiaga hanya menyampaikan pesan proaktifnya wapres paslon 02 tersebut. “Agresifnya Sandi sekedar menyampaikan pesan bahwa Sandi lebih proaktif. Namun dalam tata pemerintahan yang baik, apa yang ditampilkan Sandi dikhawatirkan akan menciptakan peluang konflik. Sebab konstitusi mengatakan Wapres itu membantu presiden. Dengan demikian posisi yang diambil Kyai Maruf sangatlah tepat, mendukung kebijakan Presiden,” ujarnya.