Visi dan misi terkait hak asasi manusia (HAM)  yang dilontarkan capres Joko Widodo dalam debat pertama semalam dinilai lebih maju.https://news.okezone.com/read/2019/01/18/605/2006091/visi-dan-misi-ham-jokowi-dinilai-lebih-majuidhttps://news.okezone.com/read/2019/01/18/605/2006091/visi-dan-misi-ham-jokowi-dinilai-lebih-majuhttps://news.okezone.com/read/2019/01/18/605/2006091/visi-dan-misi-ham-jokowi-dinilai-lebih-majuJum'at 18 Januari 2019 08:05 WIBFadel PrayogaJokowi-Ma'ruf Amin di debat pertama Pilpres 2019. (Foto: Arif Julianto/Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/01/18/605/2006091/visi-dan-misi-ham-jokowi-dinilai-lebih-maju-gIZ3T1dFMy.jpgJAKARTA – Setelah menyaksikan debat pertama calon presiden dan wakil presiden, pandangan terkait topik hak asasi manusia (HAM) yang dibahas sang petahana Joko Widodo dinilai lebih maju dibandingkan Prabowo Subianto. Hal itu terutama dalam hal hak ekonomi sosial dan budaya. Beberapa pengalaman menunjukkan pemenuhan HAM dengan menitikberatkan pada anggaran negara lebih tepat dilakukan di negara industri maju, kuat APBN-nya, dan kurang kekayaan alam. Sedangkan di negara agraris, seharusnya bertumpu pada redistribusi sumber daya produktif. (Baca juga: Perindo Yakin Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Akan Meroket Pasca-Debat Pertama Pilpres) "Oleh karenanya kurang tepat jika capres Prabowo Subianto dalam melindungi HAM, memberantas korupsi, dan perbaikan kinerja birokrasi menitikberatkan pada peningkatan anggaran, gaji, dan investasi, sehingga menambah berat beban APBN di tengah perekononian dunia yang penuh tantangan akibat krisis dan perang komoditas," ungkap Gunawan, penasihat senior Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Jumat (18/1/2019). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOS8wMS8xNy8xLzExODI5MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> (Baca juga: Melihat Kembali Visi-Misi Jokowi dan Prabowo di Debat Perdana Pilpres 2019) Ia mengatakan, lebih tepat semestinya redistribusi sumber daya produktif berupa sumber-sumber agrarian, khususnya redistribusi tanah. Jokowi sendiri menyebutnya sebagai akses kepada lahan. Gunawan menerangkan, Jokowi sendiri sesungguhnya masih ada waktu untuk merealisasikan Inpres Moratorium Sawit dan Perpres Reforma Agraria dalam rangka redistribusi tanah kepada rakyat dan memperkuat perkebunan rakyat.JAKARTA – Setelah menyaksikan debat pertama calon presiden dan wakil presiden, pandangan terkait topik hak asasi manusia (HAM) yang dibahas sang petahana Joko Widodo dinilai lebih maju dibandingkan Prabowo Subianto. Hal itu terutama dalam hal hak ekonomi sosial dan budaya. Beberapa pengalaman menunjukkan pemenuhan HAM dengan menitikberatkan pada anggaran negara lebih tepat dilakukan di negara industri maju, kuat APBN-nya, dan kurang kekayaan alam. Sedangkan di negara agraris, seharusnya bertumpu pada redistribusi sumber daya produktif. (Baca juga: Perindo Yakin Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Akan Meroket Pasca-Debat Pertama Pilpres) "Oleh karenanya kurang tepat jika capres Prabowo Subianto dalam melindungi HAM, memberantas korupsi, dan perbaikan kinerja birokrasi menitikberatkan pada peningkatan anggaran, gaji, dan investasi, sehingga menambah berat beban APBN di tengah perekononian dunia yang penuh tantangan akibat krisis dan perang komoditas," ungkap Gunawan, penasihat senior Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Jumat (18/1/2019). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOS8wMS8xNy8xLzExODI5MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> (Baca juga: Melihat Kembali Visi-Misi Jokowi dan Prabowo di Debat Perdana Pilpres 2019) Ia mengatakan, lebih tepat semestinya redistribusi sumber daya produktif berupa sumber-sumber agrarian, khususnya redistribusi tanah. Jokowi sendiri menyebutnya sebagai akses kepada lahan. Gunawan menerangkan, Jokowi sendiri sesungguhnya masih ada waktu untuk merealisasikan Inpres Moratorium Sawit dan Perpres Reforma Agraria dalam rangka redistribusi tanah kepada rakyat dan memperkuat perkebunan rakyat.