Pemilu tersebut telah tertunda beberapa kali.https://news.okezone.com/read/2019/01/23/18/2008468/thailand-akan-gelar-pemilu-pertama-pasca-kudeta-militer-pada-24-maretidhttps://news.okezone.com/read/2019/01/23/18/2008468/thailand-akan-gelar-pemilu-pertama-pasca-kudeta-militer-pada-24-marethttps://news.okezone.com/read/2019/01/23/18/2008468/thailand-akan-gelar-pemilu-pertama-pasca-kudeta-militer-pada-24-maretRabu 23 Januari 2019 18:47 WIBRahman AsmardikaFoto: Reuters.https://img.okezone.com/content/2019/01/23/18/2008468/thailand-akan-gelar-pemilu-pertama-pasca-kudeta-militer-pada-24-maret-EbTLwdePDs.jpgBANGKOK – Thailand akan menggelar pemilihan umum (pemilu) untuk mengembalikan pemerintahan sipil di negara itu pada 24 Maret mendatang. Ini akan menjadi pemilu pertama yang akan digelar di Thailand sejak kudeta militer pada 2014. Pada Desember lalu, komisi pemilu Thailand mengatakan bahwa pemilihan akan diadakan pada 24 Februari, tetapi pemerintah militer menyatakan keprihatinan mereka jadwal itu akan berbenturan dengan persiapan awal untuk penobatan Raja Maha Vajiralongkorn, yang dijadwalkan digelar pada 4-6 Mei. Demikian diwartakan Reuters. BACA JUGA: Berulangkali Tertunda, Thailand Batal Gelar Pemilu pada Februari 2019 Bulan lalu, junta militer mencabut larangan kegiatan politik yang diberlakukan sejak kudeta, sehingga memungkinkan partai politik untuk memulai kampanye. BANGKOK – Thailand akan menggelar pemilihan umum (pemilu) untuk mengembalikan pemerintahan sipil di negara itu pada 24 Maret mendatang. Ini akan menjadi pemilu pertama yang akan digelar di Thailand sejak kudeta militer pada 2014. Pada Desember lalu, komisi pemilu Thailand mengatakan bahwa pemilihan akan diadakan pada 24 Februari, tetapi pemerintah militer menyatakan keprihatinan mereka jadwal itu akan berbenturan dengan persiapan awal untuk penobatan Raja Maha Vajiralongkorn, yang dijadwalkan digelar pada 4-6 Mei. Demikian diwartakan Reuters. BACA JUGA: Berulangkali Tertunda, Thailand Batal Gelar Pemilu pada Februari 2019 Bulan lalu, junta militer mencabut larangan kegiatan politik yang diberlakukan sejak kudeta, sehingga memungkinkan partai politik untuk memulai kampanye.