Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, pendidikan politik dapat menekan meluasnya golongan putih (Golput) di Pilpres 2019.https://news.okezone.com/read/2019/01/25/605/2009511/pdip-sebut-pendidikan-politik-mampu-menekan-golputidhttps://news.okezone.com/read/2019/01/25/605/2009511/pdip-sebut-pendidikan-politik-mampu-menekan-golputhttps://news.okezone.com/read/2019/01/25/605/2009511/pdip-sebut-pendidikan-politik-mampu-menekan-golputJum'at 25 Januari 2019 20:03 WIBFahreza RizkyHasto Kristiyanto, Sekjen PDIP Sekaligus Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/01/25/605/2009511/pdip-sebut-pendidikan-politik-mampu-menekan-golput-y2oG8SNq9Q.jpgSURABAYA - Tren golongan putih (Golput) kini dimunculkan kembali. Keberadaan calon preisden (capres) dunia maya dalam wujud Nurhadi-Aldo dianggap semakin meluaskan kelompok golput. Ditanya tanggapannya soal tren golput itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan, sah-sah saja bagi setiap orang untuk berkreasi di media sosial. Namun menyangkut hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, sebaiknya benar-benar digunakan. (Baca Juga: Pemilu 2019, Angka Golput Dikhawatirkan Naik)  <img src="https://a.okezone.com/photos/2015/07/15/20364/127497_medium.jpg" alt="KPK Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto" width="100%" /> "Bagi PDIP, kami kurang sependapat jika golput sebagai hak. Karena setiap warga negara memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk memilih pemimpinnya," kata Hasto menjawab wartawan di sela-sela konsolidasi Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin di DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Jumat (25/1/2019). Hasto juga menyebut, sebaiknya yang makin dikuatkan justru pendidikan politik agar golput dapat ditekan. Sebab, pemilu merupakan saat yang tepat mencari pemimpin dengan semangat merangkul semua golongan masyarakat, dan pemimpin yang lebih melayani masyarakat. Dia juga menerangkan, hal yang harus dihindarkan adalah upaya 'meng-golput-kan' warga negara. Maka itu sebagai partai, PDI Perjuangan selalu mendorong perbaikan daftar pemilih, mendorong KPU netral dan tidak berafiliasi pada pihak tertentu, baik kepada penguasa atau yang di luar pemerintahan. PDI Perjuangan, kata Hasto, juga memperkuat peran Bawaslu agar pemilu bisa berjalan lebih ideal dan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu makin meningkat. (Baca Juga: Ustadz Abdul Somad: Umat Islam Wajib Nyoblos, Jangan Golput)  Sekretaris TKN itu menuturkan, justru dengan kampanye dan debat capres-cawapres, pihaknya berharap golput makin berkurang. Dengan itu, kualitas demokrasi Indonesia semakin meningkat. "Konstitusi menjamin hak untuk memilih dan dipilih. Itu melekat sebagai satu kesatuan. Sehingga saat mereka menyatakan diri golput, dia tak punya hak untuk dipilih juga. Jadi mari kita gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya," ucap dia.SURABAYA - Tren golongan putih (Golput) kini dimunculkan kembali. Keberadaan calon preisden (capres) dunia maya dalam wujud Nurhadi-Aldo dianggap semakin meluaskan kelompok golput. Ditanya tanggapannya soal tren golput itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan, sah-sah saja bagi setiap orang untuk berkreasi di media sosial. Namun menyangkut hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, sebaiknya benar-benar digunakan. (Baca Juga: Pemilu 2019, Angka Golput Dikhawatirkan Naik)  <img src="https://a.okezone.com/photos/2015/07/15/20364/127497_medium.jpg" alt="KPK Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto" width="100%" /> "Bagi PDIP, kami kurang sependapat jika golput sebagai hak. Karena setiap warga negara memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk memilih pemimpinnya," kata Hasto menjawab wartawan di sela-sela konsolidasi Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin di DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Jumat (25/1/2019). Hasto juga menyebut, sebaiknya yang makin dikuatkan justru pendidikan politik agar golput dapat ditekan. Sebab, pemilu merupakan saat yang tepat mencari pemimpin dengan semangat merangkul semua golongan masyarakat, dan pemimpin yang lebih melayani masyarakat. Dia juga menerangkan, hal yang harus dihindarkan adalah upaya 'meng-golput-kan' warga negara. Maka itu sebagai partai, PDI Perjuangan selalu mendorong perbaikan daftar pemilih, mendorong KPU netral dan tidak berafiliasi pada pihak tertentu, baik kepada penguasa atau yang di luar pemerintahan. PDI Perjuangan, kata Hasto, juga memperkuat peran Bawaslu agar pemilu bisa berjalan lebih ideal dan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu makin meningkat. (Baca Juga: Ustadz Abdul Somad: Umat Islam Wajib Nyoblos, Jangan Golput)  Sekretaris TKN itu menuturkan, justru dengan kampanye dan debat capres-cawapres, pihaknya berharap golput makin berkurang. Dengan itu, kualitas demokrasi Indonesia semakin meningkat. "Konstitusi menjamin hak untuk memilih dan dipilih. Itu melekat sebagai satu kesatuan. Sehingga saat mereka menyatakan diri golput, dia tak punya hak untuk dipilih juga. Jadi mari kita gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya," ucap dia.