Tidak ada demokrasi yang maju tanpa dukungan pers yang bebas dan dilindungi,https://news.okezone.com/read/2019/01/27/337/2009954/tidak-ada-demokrasi-yang-maju-tanpa-perlindungan-kebebasan-persidhttps://news.okezone.com/read/2019/01/27/337/2009954/tidak-ada-demokrasi-yang-maju-tanpa-perlindungan-kebebasan-pershttps://news.okezone.com/read/2019/01/27/337/2009954/tidak-ada-demokrasi-yang-maju-tanpa-perlindungan-kebebasan-persMinggu 27 Januari 2019 11:30 WIBFahreza Rizkyilustrasihttps://img.okezone.com/content/2019/01/27/337/2009954/tidak-ada-demokrasi-yang-maju-tanpa-perlindungan-kebebasan-pers-OVSYlBFNJd.jpgJAKARTA - Demokrasi di Indonesia selama ini bisa dikatakan telah berjalan baik. Hal tersebut tidak lepas atas sumbangsih dari kebebasan pers. "Tidak ada demokrasi yang maju tanpa dukungan pers yang bebas dan dilindungi," ujar Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Yurgen Alifia Sutarno, Minggu (27/1/2019). Karena itu, pihaknya mengkritik Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, yang menyetujui pemberian remisi perubahan jenis hukuman untuk I Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali, Anak Agung Bagus Narendra Prabangsa. Jubir PSI Yurgen Alivia Sutarno (Baca Juga: Menkumham: Remisi Pembunuh Wartawan Bali Jangan Dilihat Secara Politis) Remisi dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 tahun 2018 tersebut, mengubah hukuman terhadap Susrama dari pidana penjara seumur hidup menjadi 20 tahun. "Harusnya nama Susrama tidak dinaikkan ke meja Presiden," kata dia. Diketahui, Prabangsa dibunuh pada 11 Februari 2009 setelah menulis rangkaian pemberitaan terkait korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli. "Ini kasus serius. Tidak banyak kasus kejahatan pers yang terungkap tuntas. Kami mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk mempertimbangkan ulang Keppres ini," ujarnya. PSI juga mendukung sejumlah komunitas pers yang berencana mengambil langkah-langkah hukum untuk menggugat remisi tersebut ke PTUN. "Kami berharap Pak Yasonna dan jajarannya lebih hati-hati lagi dalam memberikan remisi. Harus diteliti kasus per kasus. Bagi kami, Susrama tak layak dapat remisi," kata dia.JAKARTA - Demokrasi di Indonesia selama ini bisa dikatakan telah berjalan baik. Hal tersebut tidak lepas atas sumbangsih dari kebebasan pers. "Tidak ada demokrasi yang maju tanpa dukungan pers yang bebas dan dilindungi," ujar Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Yurgen Alifia Sutarno, Minggu (27/1/2019). Karena itu, pihaknya mengkritik Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, yang menyetujui pemberian remisi perubahan jenis hukuman untuk I Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali, Anak Agung Bagus Narendra Prabangsa. Jubir PSI Yurgen Alivia Sutarno (Baca Juga: Menkumham: Remisi Pembunuh Wartawan Bali Jangan Dilihat Secara Politis) Remisi dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 tahun 2018 tersebut, mengubah hukuman terhadap Susrama dari pidana penjara seumur hidup menjadi 20 tahun. "Harusnya nama Susrama tidak dinaikkan ke meja Presiden," kata dia. Diketahui, Prabangsa dibunuh pada 11 Februari 2009 setelah menulis rangkaian pemberitaan terkait korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli. "Ini kasus serius. Tidak banyak kasus kejahatan pers yang terungkap tuntas. Kami mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk mempertimbangkan ulang Keppres ini," ujarnya. PSI juga mendukung sejumlah komunitas pers yang berencana mengambil langkah-langkah hukum untuk menggugat remisi tersebut ke PTUN. "Kami berharap Pak Yasonna dan jajarannya lebih hati-hati lagi dalam memberikan remisi. Harus diteliti kasus per kasus. Bagi kami, Susrama tak layak dapat remisi," kata dia.