Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan sebanyak 11 pos lintas batas negara siap dibangun pada tahun ini.https://news.okezone.com/read/2019/01/29/337/2010683/mendagri-11-pos-lintas-batas-negara-terpadu-siap-dibangunidhttps://news.okezone.com/read/2019/01/29/337/2010683/mendagri-11-pos-lintas-batas-negara-terpadu-siap-dibangunhttps://news.okezone.com/read/2019/01/29/337/2010683/mendagri-11-pos-lintas-batas-negara-terpadu-siap-dibangunSelasa 29 Januari 2019 07:29 WIBMuhamad RizkyMendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: Puspen Kemendagri)https://img.okezone.com/content/2019/01/29/337/2010683/mendagri-11-pos-lintas-batas-negara-terpadu-siap-dibangun-xmjUeNx1TN.jpgJAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, selaku kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara (Tasbara) 2019 di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, pada Senin 28 Januari 2019. Rakor ini diharapkan menjadi sarana koordinasi dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan tahun 2018, sekaligus penajaman program prioritas pengelolaan perbatasan negara pada 2019. "Rapat Koordinasi ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara yang ditandai dengan peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas (KISS) antar-pemangku kepentingan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi serta stakeholder lainnya," kata Tjahjo, sebagaimana keterangan yang diterima Okezone, Selasa (29/1/2019). BNPP sendiri bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara serta kawasan perbatasan. Pada 2019, BNPP akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah perbatasan untuk pembangunan 11 daerah perbatasan sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana-Prasana Penunjang di Kawasan Perbatasan. "Gubernur dan bupati/wali kota di lima provinsi yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur yang menjadi lokasi pembangunan 11 PLBN di tahun 2019 agar memberikan dukungan antara lain berupa koordinasi dan penyiapan lahan, pengalihan atau hibah aset, percepatan proses perizinan, serta fasilitasi pembangunannya," ujar Tjahjo. Kesebelas PLBN yang akan dibangun yakni PLBN Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Long Midang/Krayan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang Provinsi NTT, PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT, PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, serta PLBN Sota di Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Tercatat BNPP pada 2018 mendulang berbagai keberhasilan, di antaranya di bidang pengelolaan batas wilayah negara yaitu penyelesaian outstanding boundary problems (OBP) RI-Malaysia, penegasan batas wilayah negara dengan pemasangan pilar RI-RDTL dan pilar RI-PNG, pembangunan jalur inspeksi dan patroli perbatasan (JIPP) RI-Malaysia, pembangunan sarana-prasarana hankam, serta pembangunan infrastruktur pendukung pelayanan lintas batas negara. Sedangkan di bidang pengelolaan potensi dan infrastruktur kawasan perbatasan, BNPP telah berhasil mengoordinasikan capaian berupa penyelesaian regulasi tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, telekomunikasi, pembangunan perekonomian, konektivitas, sarana-prasarana pemerintahan, peningkatan kualitas aparatur pemerintahan dan penguatan kelembagaan di kawasan perbatasan negara, serta penataan administrasi kependudukan dan bantuan sosial masyarakat.JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, selaku kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara (Tasbara) 2019 di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, pada Senin 28 Januari 2019. Rakor ini diharapkan menjadi sarana koordinasi dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan tahun 2018, sekaligus penajaman program prioritas pengelolaan perbatasan negara pada 2019. "Rapat Koordinasi ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara yang ditandai dengan peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas (KISS) antar-pemangku kepentingan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi serta stakeholder lainnya," kata Tjahjo, sebagaimana keterangan yang diterima Okezone, Selasa (29/1/2019). BNPP sendiri bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara serta kawasan perbatasan. Pada 2019, BNPP akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah perbatasan untuk pembangunan 11 daerah perbatasan sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana-Prasana Penunjang di Kawasan Perbatasan. "Gubernur dan bupati/wali kota di lima provinsi yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur yang menjadi lokasi pembangunan 11 PLBN di tahun 2019 agar memberikan dukungan antara lain berupa koordinasi dan penyiapan lahan, pengalihan atau hibah aset, percepatan proses perizinan, serta fasilitasi pembangunannya," ujar Tjahjo. Kesebelas PLBN yang akan dibangun yakni PLBN Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Long Midang/Krayan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang Provinsi NTT, PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT, PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, serta PLBN Sota di Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Tercatat BNPP pada 2018 mendulang berbagai keberhasilan, di antaranya di bidang pengelolaan batas wilayah negara yaitu penyelesaian outstanding boundary problems (OBP) RI-Malaysia, penegasan batas wilayah negara dengan pemasangan pilar RI-RDTL dan pilar RI-PNG, pembangunan jalur inspeksi dan patroli perbatasan (JIPP) RI-Malaysia, pembangunan sarana-prasarana hankam, serta pembangunan infrastruktur pendukung pelayanan lintas batas negara. Sedangkan di bidang pengelolaan potensi dan infrastruktur kawasan perbatasan, BNPP telah berhasil mengoordinasikan capaian berupa penyelesaian regulasi tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, telekomunikasi, pembangunan perekonomian, konektivitas, sarana-prasarana pemerintahan, peningkatan kualitas aparatur pemerintahan dan penguatan kelembagaan di kawasan perbatasan negara, serta penataan administrasi kependudukan dan bantuan sosial masyarakat.