Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menegaskan pihaknya mendorong pencabutan UU Penodaan agamahttps://news.okezone.com/read/2019/02/05/606/2014074/prioritas-psi-jika-lolos-ke-senayan-cabut-uu-penodaan-agamaidhttps://news.okezone.com/read/2019/02/05/606/2014074/prioritas-psi-jika-lolos-ke-senayan-cabut-uu-penodaan-agamahttps://news.okezone.com/read/2019/02/05/606/2014074/prioritas-psi-jika-lolos-ke-senayan-cabut-uu-penodaan-agamaSelasa 05 Februari 2019 19:43 WIBFahreza Rizkyhttps://img.okezone.com/content/2019/02/05/606/2014074/prioritas-psi-jika-lolos-ke-senayan-cabut-uu-penodaan-agama-RrPSYhZpor.jpgJAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menegaskan pihaknya mendorong pencabutan UU Penodaan agama (PNPS/1965) lantaran dinilai bersifat karet. Hal ini dikatakan dia setelah mengunjungi Meliana di Lapas Permpuan Tanjung Gusta, Medan untuk bersama-sama merayakan Imlek. Meliana merupakan terpidana kasus penodaan agama yang divonis 18 bulan penjara. Selain bertemu Meliana, Toni bertemu Atui (suami Meliana), Ferry dan Nita (anak Meliana) serta Ranto Sibarani (pengacara Meliana). Toni berujar Meliana dalam kondisi baik di dalam penjara. Namun demi keadilan, Meliana meminta agar MA segera memutus kasasinya yang sudah dikirim sejak bulan Desember lalu. "Dalam kesempatan ini PSI menegaskan, akan mencabut UU Penodaan Agama (PNPS/1965) yang bersifat karet. Ini adalah agenda perioritas PSI bila masuk DPR RI nanti," kata Toni dalam keterangan pers tertulisnya, Selasa (5/2/2019). Toni berujar, beleid tersebut menurut Amnesty International, telah menjerat lebih banyak orang pada masa reformasi dibandingkan pada masa orde baru. Karena bersifat karet UU ini dapat menjerat siapa saja: Ahok, Meliana atau mungkin Rocky Gerung dan siapa saja. "Meski berberda pilihan politik dengan Rocky Gerung, PSI tidak setuju Rocky dijerat dengan UU ini," ungkapnya. PSI, sambung Toni, percaya agama adalah suci dan absolut. Namun tafsir terhadap agama adalah relatif dan subjektif. Karenanya Toni berpendapat negara tidak perlu masuk mengurus tafsir keagamaan mana yang paling tepat, akurat dan objektif. "Biarkan penafsiran itu menjadi bagian dari kebebasan berfikir dan berpendapat serta dinamika dan dialektika akademis para ulama, teolog dan akademisi tanpa campur tangan negara," tukasnya. "Dengan demikian tidak akan ada Ahok, Meliana dan rakyat Indonesia lain yang terjerat UU karet ini," pungkas Toni. JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menegaskan pihaknya mendorong pencabutan UU Penodaan agama (PNPS/1965) lantaran dinilai bersifat karet. Hal ini dikatakan dia setelah mengunjungi Meliana di Lapas Permpuan Tanjung Gusta, Medan untuk bersama-sama merayakan Imlek. Meliana merupakan terpidana kasus penodaan agama yang divonis 18 bulan penjara. Selain bertemu Meliana, Toni bertemu Atui (suami Meliana), Ferry dan Nita (anak Meliana) serta Ranto Sibarani (pengacara Meliana). Toni berujar Meliana dalam kondisi baik di dalam penjara. Namun demi keadilan, Meliana meminta agar MA segera memutus kasasinya yang sudah dikirim sejak bulan Desember lalu. "Dalam kesempatan ini PSI menegaskan, akan mencabut UU Penodaan Agama (PNPS/1965) yang bersifat karet. Ini adalah agenda perioritas PSI bila masuk DPR RI nanti," kata Toni dalam keterangan pers tertulisnya, Selasa (5/2/2019). Toni berujar, beleid tersebut menurut Amnesty International, telah menjerat lebih banyak orang pada masa reformasi dibandingkan pada masa orde baru. Karena bersifat karet UU ini dapat menjerat siapa saja: Ahok, Meliana atau mungkin Rocky Gerung dan siapa saja. "Meski berberda pilihan politik dengan Rocky Gerung, PSI tidak setuju Rocky dijerat dengan UU ini," ungkapnya. PSI, sambung Toni, percaya agama adalah suci dan absolut. Namun tafsir terhadap agama adalah relatif dan subjektif. Karenanya Toni berpendapat negara tidak perlu masuk mengurus tafsir keagamaan mana yang paling tepat, akurat dan objektif. "Biarkan penafsiran itu menjadi bagian dari kebebasan berfikir dan berpendapat serta dinamika dan dialektika akademis para ulama, teolog dan akademisi tanpa campur tangan negara," tukasnya. "Dengan demikian tidak akan ada Ahok, Meliana dan rakyat Indonesia lain yang terjerat UU karet ini," pungkas Toni.