Membludaknya volume kendaraan ini yang akhirnya membuat banyak parkir liar bermunculanhttps://news.okezone.com/read/2019/02/09/338/2015551/membeludaknya-volume-kendaraan-picu-kemunculan-parkir-liaridhttps://news.okezone.com/read/2019/02/09/338/2015551/membeludaknya-volume-kendaraan-picu-kemunculan-parkir-liarhttps://news.okezone.com/read/2019/02/09/338/2015551/membeludaknya-volume-kendaraan-picu-kemunculan-parkir-liarSabtu 09 Februari 2019 13:27 WIBWijayakusumahttps://img.okezone.com/content/2019/02/08/338/2015551/membeludaknya-volume-kendaraan-picu-kemunculan-parkir-liar-FRE8X4zqq2.jpgBEKASI - Dewasa ini masyarakat semakin dimudahkan dalam memperoleh kendaraan dengan sistem kredit. Cukup hanya bermodalkan KTP serta KK, satu unit kendaraan bermotor sudah bisa didapatkan. Membludaknya volume kendaraan ini yang akhirnya membuat banyak parkir liar bermunculan, akibat minimnya ketersediaan lahan parkir resmi. Kemunculan parkir liar yang memakan hak pejalan kaki karena menggunakan trotoar sebagai lahan parkir, sudah lama terendus pemerintah daerah. Namun entah kenapa keberadaan parkir liar ini masih terus eksis, bahkan bisa dibilang kian bertambah banyak. Tak sedikit masyarakat khususnya para pengguna jalan yang mengeluhkan keberadaan parkir liar yang kerap berimbas macet dan mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Salah satunya parkir liar yang berada di Kayuringin, Bekasi Selatan tepat di belakang pusat perbelanjaan Bekasi Cyber Park (BCP). "Yang jelas sebagai warga terganggu karena jalan jadi macet karena lalu lalang kendaraan baik yang akan parkir maupun yang sudah selesai parkir. Bagi pejalan kaki apalagi haknya jelas-jelas terampas karena trotoar digunakan parkir kendaraan," kata Afandi, warga Rawalumbu Bekasi kepada Okezone, Jum'at (8/2/2019). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOS8wMi8wOC8xLzExODU1My8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Afandi mengaku sudah sangat jengkel dengan keberadaan parkir liar yang kerap ditemui di hampir seluruh sudut Kota Bekasi. "Dikit-dikit harus bayar parkir, padahal gak jelas uang itu masuk ke kantong siapa. Bayangin kita cuma beli sesuatu dan yang kita cari ternyata gak ada. Tapi kita harus keluar duit buat bayar parkir itu tentu menjengkelkan. Biar cuma dua ribu kalau sering repot juga," keluhnya. Warga pun menyayangkan sikap pemerintah daerah yang seolah tutup mata atas permasalahan yang sudah berjalan menahun ini. "Itu bukti ada pembiayaran dari pihak Pemkot Bekasi dalam hal ini Dinas Perhubungan. Padahal jelas fungsi dari trotoar digunakan untuk pejalan kali bukan parkir kendaraan," tegasnya. Afandi meminta pemerintah daerah dan aparat yang berwenang agar menindak tegas keberadaan parkir liar yang sudah sangat meresahkan masyarakat tersebut. "Jangan pandang bulu, harus berani tegas ambil sikap lakukan penertiban. Kalau tidak berani saya curiga ada oknum pemerintah daerah menikmati setoran dari parkir liar," tutupnya. Menyikapi fenomena parkir liar, Kadishub Pemkot Bekasi, Yayan Yuliana menuturkan, selama ini pihaknya kesulitan dalam memantau keberadaan parkir liar yang beroperasi di Kota Bekasi. Namun demikian, pihaknya tetap memprioritaskan pemasukan kas daerah yang diperoleh dari parkir liar sekalipun. "Memang kondisinya di tempat-tempat yang tidak terpantau oleh kita. Makanya mereka langsung ada disitu parkir liar. Yang jelas kita dengan Bapenda selalu koordinasi, bersinergi kita supaya titik-titik parkir itu yang penting ada pendapatan masuk ke PAD," jelasnya. "Yang terpenting itu adalah lokasi parkir itu ada pendapatan atau pemasukan kepada kas daerah. Karena kita sendiri, Bapenda pun tidak semua lokasi-lokasi bisa ditangani oleh dia. Makanya kalau ada yang menangani itu kita hubungi. Yang penting ada pendapatan ke kas daerah," ujar Yayan. Meski terdapat Perda soal parkir serta Perwal tentang tarif, Yayan mengaku hal tersebut tak lantas berpengaruh pada bermunculannya parkir liar di Kota Bekasi. Yang terpenting kas daerah bisa bertambah dari retribusi parkir liar tersebut. "Cuma kan namanya hal-hal seperti itu, kalau misalnya parkir-parkir yang sudah izin, ya itu memang resmi itu pemasukannya juga rutin. Itu yang menjadi potensi sebenarnya. Daripada istilahnya itu memang tidak tertagih, tidak menjadi potensi yang bisa dipungut oleh kita, ya sudah kita pungut saja. Yang penting bisa tertib dan rapi," terangnya. Sejauh ini, kata Yayan, pihaknya bersama Bapenda rutin melakukan pengecekan serta evaluasi terkait keberadaan parkir liar. Jika ditemui lokasi parkir liar yang memang masih dianggap layak untuk beroperasi, maka pihaknya akan rutin melakukan pengecekan. Sebaliknya, jika lokasi parkir dinilai tidak layak, maka dilakukan penindakan. "Yang jelas kalau memang dari ketentuan dan teknis bisa untuk lokasi parkir, ya sudah kita nanti akan cek. Kalau misalnya ada suatu lokasi, disitu dari segi lalu lintas tidak cocok untuk parkir, ya kita tertibkan. Kita tidak semata-mata menentukan untuk pemasukan kas daerah, tidak begitu," paparnya. Terkait sanksi, Yayan mengaku pihaknya belum pernah memberikan sanksi apapun terhadap juru parkir maupun pengguna parkir liar. Hal ini masih belum dianggap perlu selama masih bisa ditertibkan. "Tidak ada win-win solution, kalau memang dia melanggar aturan kita tertibkan," pungkasnya. Sekedar informasi, sesuai Pasal 29 tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal, tarif retribusi parkir di Kota Bekasi untuk sepeda motor hanya sebesar Rp1000 untuk 2 jam pertama. Untuk tiap jam berikutnya dikenakan tarif sebesar Rp500.BEKASI - Dewasa ini masyarakat semakin dimudahkan dalam memperoleh kendaraan dengan sistem kredit. Cukup hanya bermodalkan KTP serta KK, satu unit kendaraan bermotor sudah bisa didapatkan. Membludaknya volume kendaraan ini yang akhirnya membuat banyak parkir liar bermunculan, akibat minimnya ketersediaan lahan parkir resmi. Kemunculan parkir liar yang memakan hak pejalan kaki karena menggunakan trotoar sebagai lahan parkir, sudah lama terendus pemerintah daerah. Namun entah kenapa keberadaan parkir liar ini masih terus eksis, bahkan bisa dibilang kian bertambah banyak. Tak sedikit masyarakat khususnya para pengguna jalan yang mengeluhkan keberadaan parkir liar yang kerap berimbas macet dan mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Salah satunya parkir liar yang berada di Kayuringin, Bekasi Selatan tepat di belakang pusat perbelanjaan Bekasi Cyber Park (BCP). "Yang jelas sebagai warga terganggu karena jalan jadi macet karena lalu lalang kendaraan baik yang akan parkir maupun yang sudah selesai parkir. Bagi pejalan kaki apalagi haknya jelas-jelas terampas karena trotoar digunakan parkir kendaraan," kata Afandi, warga Rawalumbu Bekasi kepada Okezone, Jum'at (8/2/2019). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOS8wMi8wOC8xLzExODU1My8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Afandi mengaku sudah sangat jengkel dengan keberadaan parkir liar yang kerap ditemui di hampir seluruh sudut Kota Bekasi. "Dikit-dikit harus bayar parkir, padahal gak jelas uang itu masuk ke kantong siapa. Bayangin kita cuma beli sesuatu dan yang kita cari ternyata gak ada. Tapi kita harus keluar duit buat bayar parkir itu tentu menjengkelkan. Biar cuma dua ribu kalau sering repot juga," keluhnya. Warga pun menyayangkan sikap pemerintah daerah yang seolah tutup mata atas permasalahan yang sudah berjalan menahun ini. "Itu bukti ada pembiayaran dari pihak Pemkot Bekasi dalam hal ini Dinas Perhubungan. Padahal jelas fungsi dari trotoar digunakan untuk pejalan kali bukan parkir kendaraan," tegasnya. Afandi meminta pemerintah daerah dan aparat yang berwenang agar menindak tegas keberadaan parkir liar yang sudah sangat meresahkan masyarakat tersebut. "Jangan pandang bulu, harus berani tegas ambil sikap lakukan penertiban. Kalau tidak berani saya curiga ada oknum pemerintah daerah menikmati setoran dari parkir liar," tutupnya. Menyikapi fenomena parkir liar, Kadishub Pemkot Bekasi, Yayan Yuliana menuturkan, selama ini pihaknya kesulitan dalam memantau keberadaan parkir liar yang beroperasi di Kota Bekasi. Namun demikian, pihaknya tetap memprioritaskan pemasukan kas daerah yang diperoleh dari parkir liar sekalipun. "Memang kondisinya di tempat-tempat yang tidak terpantau oleh kita. Makanya mereka langsung ada disitu parkir liar. Yang jelas kita dengan Bapenda selalu koordinasi, bersinergi kita supaya titik-titik parkir itu yang penting ada pendapatan masuk ke PAD," jelasnya. "Yang terpenting itu adalah lokasi parkir itu ada pendapatan atau pemasukan kepada kas daerah. Karena kita sendiri, Bapenda pun tidak semua lokasi-lokasi bisa ditangani oleh dia. Makanya kalau ada yang menangani itu kita hubungi. Yang penting ada pendapatan ke kas daerah," ujar Yayan. Meski terdapat Perda soal parkir serta Perwal tentang tarif, Yayan mengaku hal tersebut tak lantas berpengaruh pada bermunculannya parkir liar di Kota Bekasi. Yang terpenting kas daerah bisa bertambah dari retribusi parkir liar tersebut. "Cuma kan namanya hal-hal seperti itu, kalau misalnya parkir-parkir yang sudah izin, ya itu memang resmi itu pemasukannya juga rutin. Itu yang menjadi potensi sebenarnya. Daripada istilahnya itu memang tidak tertagih, tidak menjadi potensi yang bisa dipungut oleh kita, ya sudah kita pungut saja. Yang penting bisa tertib dan rapi," terangnya. Sejauh ini, kata Yayan, pihaknya bersama Bapenda rutin melakukan pengecekan serta evaluasi terkait keberadaan parkir liar. Jika ditemui lokasi parkir liar yang memang masih dianggap layak untuk beroperasi, maka pihaknya akan rutin melakukan pengecekan. Sebaliknya, jika lokasi parkir dinilai tidak layak, maka dilakukan penindakan. "Yang jelas kalau memang dari ketentuan dan teknis bisa untuk lokasi parkir, ya sudah kita nanti akan cek. Kalau misalnya ada suatu lokasi, disitu dari segi lalu lintas tidak cocok untuk parkir, ya kita tertibkan. Kita tidak semata-mata menentukan untuk pemasukan kas daerah, tidak begitu," paparnya. Terkait sanksi, Yayan mengaku pihaknya belum pernah memberikan sanksi apapun terhadap juru parkir maupun pengguna parkir liar. Hal ini masih belum dianggap perlu selama masih bisa ditertibkan. "Tidak ada win-win solution, kalau memang dia melanggar aturan kita tertibkan," pungkasnya. Sekedar informasi, sesuai Pasal 29 tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal, tarif retribusi parkir di Kota Bekasi untuk sepeda motor hanya sebesar Rp1000 untuk 2 jam pertama. Untuk tiap jam berikutnya dikenakan tarif sebesar Rp500.