Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan pengujian sejumlah pasal dalam UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.https://news.okezone.com/read/2019/02/14/337/2017909/mk-bakal-putuskan-uji-uu-asn-yang-diajukan-guru-honoreridhttps://news.okezone.com/read/2019/02/14/337/2017909/mk-bakal-putuskan-uji-uu-asn-yang-diajukan-guru-honorerhttps://news.okezone.com/read/2019/02/14/337/2017909/mk-bakal-putuskan-uji-uu-asn-yang-diajukan-guru-honorerKamis 14 Februari 2019 14:56 WIBAntaraFoto Ilustrasihttps://img.okezone.com/content/2019/02/14/337/2017909/mk-bakal-putuskan-uji-uu-asn-yang-diajukan-guru-honorer-QjjhGLRNIr.JPG JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan pengujian sejumlah pasal dalam UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diajukan oleh sejumlah guru honorer di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. "Mahkamah akan menggelar sidang pengucapan putusan untuk perkara pengujian UU 5/2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujar juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK Jakarta, seperti dilansir Antaranews, Kamis (14/2/2019). Adapun para guru honorer yang menjadi pemohon perkara ini, menguji Pasal 94 (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU ASN. Ketentuan tersebut memuat syarat batas usia maksimal untuk peserta CPNS adalah 35 tahun, dan mensyaratkan minimal kualifikasi akademik untuk tenaga fungsional adalah S-1.   Ketentuan tersebut dinilai para pemohon telah mempersempit ruang dan peluang tenaga honorer untuk diangat menjadi CPNS, selain itu pemohon yang telah mengabdi selama belasan tahun sebagai tenaga pengajar honorer merasa disisihkan akibat ketentuan tersebut. Kebijakan pemerintah tersebut dinilai tidak berpihak kepada tenaga honorer, karena tenaga honorer dikatakan pemohon tidak diberi kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam proses penerimaan CPNS 2018. Pemohon kemudian meminta Mahkamah menyatakan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan bertentangan dengan UUD 1945. Namun pada sidang perbaikan permohonan (29/1), pemohon menyampaikan surat penarikan permohonan yang diterima langsung oleh ketua panel Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna. JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan pengujian sejumlah pasal dalam UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diajukan oleh sejumlah guru honorer di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. "Mahkamah akan menggelar sidang pengucapan putusan untuk perkara pengujian UU 5/2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujar juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK Jakarta, seperti dilansir Antaranews, Kamis (14/2/2019). Adapun para guru honorer yang menjadi pemohon perkara ini, menguji Pasal 94 (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU ASN. Ketentuan tersebut memuat syarat batas usia maksimal untuk peserta CPNS adalah 35 tahun, dan mensyaratkan minimal kualifikasi akademik untuk tenaga fungsional adalah S-1.   Ketentuan tersebut dinilai para pemohon telah mempersempit ruang dan peluang tenaga honorer untuk diangat menjadi CPNS, selain itu pemohon yang telah mengabdi selama belasan tahun sebagai tenaga pengajar honorer merasa disisihkan akibat ketentuan tersebut. Kebijakan pemerintah tersebut dinilai tidak berpihak kepada tenaga honorer, karena tenaga honorer dikatakan pemohon tidak diberi kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam proses penerimaan CPNS 2018. Pemohon kemudian meminta Mahkamah menyatakan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan bertentangan dengan UUD 1945. Namun pada sidang perbaikan permohonan (29/1), pemohon menyampaikan surat penarikan permohonan yang diterima langsung oleh ketua panel Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna.