Mendagri Tjahjo Kumolo meminta ASN, TNI dan Polri netral agar Pemilu 2019 sukses.https://news.okezone.com/read/2019/02/15/337/2018517/apel-bersama-asn-mendagri-kami-resah-kampanye-banyak-berbau-ujaran-kebencian-dan-hoaksidhttps://news.okezone.com/read/2019/02/15/337/2018517/apel-bersama-asn-mendagri-kami-resah-kampanye-banyak-berbau-ujaran-kebencian-dan-hoakshttps://news.okezone.com/read/2019/02/15/337/2018517/apel-bersama-asn-mendagri-kami-resah-kampanye-banyak-berbau-ujaran-kebencian-dan-hoaksJum'at 15 Februari 2019 17:56 WIBFakhrizal Fakhri Mendagri Tjahjo Kumolo memberi keterangan pers di sela apel di Monas (Fakhrizal/Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/02/15/337/2018517/apel-bersama-asn-mendagri-kami-resah-kampanye-banyak-berbau-ujaran-kebencian-dan-hoaks-AxON8dHEK8.jpgJAKARTA – Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) serta taruna IPDN apel bersama di Lapangan Monas, Jakarta, dalam rangka persiapan Pemilu serentak 2019. Apel dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Dia menjelaskan, apel ini dilakukan guna mengkonsolidasikan seluruh jajaran Kemendagri yang resah lantaran banyaknya sebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian yang mewarnai jalannya Pemilu Serentak 2019. "(Kami) ini merasa resah dan gelisah karena seharusnya kampanye yang beretika, bermartabat, adu konsep dan adu gagasan, ternyata ditenggarai banyaknya yang berbau fitnah, berujar kebencian, hoaks ini harus dihentikan karena tujuan Pileg dan Pilpres ini membangun rasa kesatuan dan persatuan," kata Tjahjo usai apel di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (15/2/2019). Menurut Tjahjo, Pemilu seharusnya ajang beradu program untuk bangsa dan negara dalam jangka pendek dalam lima tahun ke depan. Dengan begitu, semakin mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. "Maka atas masukan itulah kami sepakat hari ini gotong-royong, nyetak kaus masing untuk adanya ikrar bersama agar bisa didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia, mari kita sukseskan Pileg dan Pilpres ini yang bermartabat yang demokratis tanpa ujaran kebencian tanpa yang merusak persatuan dan kesatuan jangan sampai ada hal-hal yang bersifat politik," ujarnya.   Tjahjo ingin mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri baik dari pusat dan di daerah untuk bersama-sama membangun sistem Pemilu dalam sistem pemerintahan presidensial yang semakin demokratis. ASN harus netral agar jalannya Pemilu 2019 bisa sukses. "Sudah tadi kami sampaikan semua ASN harus netral sama dengan TNI dan Polri, setiap kepala daerah boleh mengajukan kampanye asal ikutin arahan-arahan yang dikeluarkan KPU dan Bawaslu sebagimana UU yang ada, seminggu satu kali tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Tjahjo. Tjahjo menjelaskan, kepala daerah tidak boleh menggunakan anggaran daerah saat membantu capres dan cawapres berkampanye. Ia melanjutkan bahwa kepala daerah harus mematuhi seluruh UU, KPU, maupun aturan Panwas jika mendukung jagoannya di Pilpres 2019. "Karena apapun kepala daerah termasuk Mendagri juga dipilih dari partai politik, dipilih oleh Bapak Presiden, dipilih oleh gabungan partai politik dalam kerangka untuk menjadi kepala daerah. Begitu dia menjadi kepala daerah, dia harus netral karena sebagai pengemban pabrik yang harus diikuti semua staf ASN-nya. Jadi harus dipisahkan di situ, tapi ASN-nya harus netral," ujarnya. JAKARTA – Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) serta taruna IPDN apel bersama di Lapangan Monas, Jakarta, dalam rangka persiapan Pemilu serentak 2019. Apel dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Dia menjelaskan, apel ini dilakukan guna mengkonsolidasikan seluruh jajaran Kemendagri yang resah lantaran banyaknya sebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian yang mewarnai jalannya Pemilu Serentak 2019. "(Kami) ini merasa resah dan gelisah karena seharusnya kampanye yang beretika, bermartabat, adu konsep dan adu gagasan, ternyata ditenggarai banyaknya yang berbau fitnah, berujar kebencian, hoaks ini harus dihentikan karena tujuan Pileg dan Pilpres ini membangun rasa kesatuan dan persatuan," kata Tjahjo usai apel di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (15/2/2019). Menurut Tjahjo, Pemilu seharusnya ajang beradu program untuk bangsa dan negara dalam jangka pendek dalam lima tahun ke depan. Dengan begitu, semakin mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. "Maka atas masukan itulah kami sepakat hari ini gotong-royong, nyetak kaus masing untuk adanya ikrar bersama agar bisa didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia, mari kita sukseskan Pileg dan Pilpres ini yang bermartabat yang demokratis tanpa ujaran kebencian tanpa yang merusak persatuan dan kesatuan jangan sampai ada hal-hal yang bersifat politik," ujarnya.   Tjahjo ingin mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri baik dari pusat dan di daerah untuk bersama-sama membangun sistem Pemilu dalam sistem pemerintahan presidensial yang semakin demokratis. ASN harus netral agar jalannya Pemilu 2019 bisa sukses. "Sudah tadi kami sampaikan semua ASN harus netral sama dengan TNI dan Polri, setiap kepala daerah boleh mengajukan kampanye asal ikutin arahan-arahan yang dikeluarkan KPU dan Bawaslu sebagimana UU yang ada, seminggu satu kali tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Tjahjo. Tjahjo menjelaskan, kepala daerah tidak boleh menggunakan anggaran daerah saat membantu capres dan cawapres berkampanye. Ia melanjutkan bahwa kepala daerah harus mematuhi seluruh UU, KPU, maupun aturan Panwas jika mendukung jagoannya di Pilpres 2019. "Karena apapun kepala daerah termasuk Mendagri juga dipilih dari partai politik, dipilih oleh Bapak Presiden, dipilih oleh gabungan partai politik dalam kerangka untuk menjadi kepala daerah. Begitu dia menjadi kepala daerah, dia harus netral karena sebagai pengemban pabrik yang harus diikuti semua staf ASN-nya. Jadi harus dipisahkan di situ, tapi ASN-nya harus netral," ujarnya.