Harus dikaji dan didalami dulu.https://news.okezone.com/read/2019/02/15/338/2018220/dprd-minta-pemprov-dki-kaji-ulang-dana-pembangunan-pada-masyarakatidhttps://news.okezone.com/read/2019/02/15/338/2018220/dprd-minta-pemprov-dki-kaji-ulang-dana-pembangunan-pada-masyarakathttps://news.okezone.com/read/2019/02/15/338/2018220/dprd-minta-pemprov-dki-kaji-ulang-dana-pembangunan-pada-masyarakatJum'at 15 Februari 2019 06:24 WIBAchmad Fardiansyah ilustrasihttps://img.okezone.com/content/2019/02/15/338/2018220/dprd-minta-pemprov-dki-kaji-ulang-dana-pembangunan-pada-masyarakat-lPRxPbyhcU.jpgJAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Bestari Barus meminta Pemprov DKI untuk mengkaji ulang rencana pengalokasian APBD untuk membangun kampung yang dikelola oleh masyarakat. "Harus dikaji dan didalami dulu," katanya kepada Okezone, Jumat (15/2/2019). Bestari menambahkan, jika tanpa pengkajian secara mendalam dirinya mengaku khawatir akan menjadi persoalan di kemudian hari. (Baca Juga: Pemprov DKI Siapkan Pergub soal Pemberian Dana Pembangunan untuk Masyarakat) "(Kalau tidak dikaji) Dapat menimbulkan persoalan di belakang hari," tambahnya. Selain itu, Pemprov juga harus membeberkan bagaimana mekanisme laporan dan pengawasan penggunaan APBD yang dikelola masyarakat untuk membangun kampung. "Kompetensinya menyerap APBD seperti apa? Bagaimana dengan mekanisme pelapora penggunaan dana dan lain-lain," tutupnya. Sebagaimana diketahui. Pemprov DKI berencana akan mengeluarkan kebijakan swakelola dana dari APBD untuk menata kampung. Namun, hingga saat ini Pemprov DKI belum membeberkan berapa besaran dana yang akan digelontorkan untuk pembangunan kampung. Dalam pemberian dana APBD kepada masyarakat untuk pembangunan di wilayahnya, rencananya akan direalisasikan mulai tahun ini.JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Bestari Barus meminta Pemprov DKI untuk mengkaji ulang rencana pengalokasian APBD untuk membangun kampung yang dikelola oleh masyarakat. "Harus dikaji dan didalami dulu," katanya kepada Okezone, Jumat (15/2/2019). Bestari menambahkan, jika tanpa pengkajian secara mendalam dirinya mengaku khawatir akan menjadi persoalan di kemudian hari. (Baca Juga: Pemprov DKI Siapkan Pergub soal Pemberian Dana Pembangunan untuk Masyarakat) "(Kalau tidak dikaji) Dapat menimbulkan persoalan di belakang hari," tambahnya. Selain itu, Pemprov juga harus membeberkan bagaimana mekanisme laporan dan pengawasan penggunaan APBD yang dikelola masyarakat untuk membangun kampung. "Kompetensinya menyerap APBD seperti apa? Bagaimana dengan mekanisme pelapora penggunaan dana dan lain-lain," tutupnya. Sebagaimana diketahui. Pemprov DKI berencana akan mengeluarkan kebijakan swakelola dana dari APBD untuk menata kampung. Namun, hingga saat ini Pemprov DKI belum membeberkan berapa besaran dana yang akan digelontorkan untuk pembangunan kampung. Dalam pemberian dana APBD kepada masyarakat untuk pembangunan di wilayahnya, rencananya akan direalisasikan mulai tahun ini.