Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2019-2024 diminta hati-hati dalam menggunakan dana APBD.https://news.okezone.com/read/2019/02/20/337/2020507/3-kali-gubernur-riau-ditangkap-kpk-syamsuar-diminta-hati-hati-gunakan-apbdidhttps://news.okezone.com/read/2019/02/20/337/2020507/3-kali-gubernur-riau-ditangkap-kpk-syamsuar-diminta-hati-hati-gunakan-apbdhttps://news.okezone.com/read/2019/02/20/337/2020507/3-kali-gubernur-riau-ditangkap-kpk-syamsuar-diminta-hati-hati-gunakan-apbdRabu 20 Februari 2019 13:20 WIBFakhrizal Fakhri Presiden Jokowi lantik Syamsuar-Edy Natar Nasution menjadi gubernur dan wagub Riau. (Foto: Fakhrizal Fakhri/Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/02/20/337/2020507/3-kali-gubernur-riau-ditangkap-kpk-syamsuar-diminta-hati-hati-gunakan-apbd-JX63szknTk.jpgJAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Edy Natar Nasution untuk hati-hati menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tjahjo mengatakan sudah tiga kali Gubernur Riau dicokok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersangkut kasus tindak pidana korupsi. Ketiga gubernur itu adalah Rusli Zainal, Saleh Djasit, dan Annas Maamun. "Harus memahami area rawan korupsi di dalam konteks perencanaan anggaran. Tiga gubernur lho itu semua terkait masalah program perencanaan anggaran. Saya kira ini hati-hati," kata Tjahjo ketika berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019). (Baca juga: Jokowi Lantik Syamsuar-Edy Natar Menjadi Gubernur dan Wagub Riau) Tjahjo juga mengajak Syamsuar dan Edy Natar Nasution untuk melakukan pertemuan dengan KPK guna membahas berbagai potensi korupsi yang bisa terjadi di Riau. Dengan begitu, ia berharap langkah yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Riau bisa sesuai mekanisme dan aturan hukum. "Pokoknya silakan jalan sesuai diskresi yang punya, tetapi harus sesuai mekanisme dan hukum yang berlaku, apakah UU, peraturan di bawah UU, sampai perda," ujar Tjahjo. (Baca juga: Ini Pesan Khusus Jokowi ke Gubernur dan Wagub Riau yang Baru Dilantik) Tjahjo menilai perpaduan Syamsuar dan Edy Natar Nasution merupakan kombinasi kepala daerah serta wakil yang cukup serasi. Terlebih, Syamsuar sebelumnya pernah lama menjabat Bupati Siak sehingga paham birokrasi. "Yang penting bisa menata kelola pemerintahan dan struktur pemerintahan di Riau diperkuat, sehingga fungsi pembinaan dan pengawasan melekat pada gubernur dan wakil gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, mampu mempercepat, mendorong konsolidasi, baik di kota maupun kabupaten yang ada," ujarnya.JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Edy Natar Nasution untuk hati-hati menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tjahjo mengatakan sudah tiga kali Gubernur Riau dicokok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersangkut kasus tindak pidana korupsi. Ketiga gubernur itu adalah Rusli Zainal, Saleh Djasit, dan Annas Maamun. "Harus memahami area rawan korupsi di dalam konteks perencanaan anggaran. Tiga gubernur lho itu semua terkait masalah program perencanaan anggaran. Saya kira ini hati-hati," kata Tjahjo ketika berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019). (Baca juga: Jokowi Lantik Syamsuar-Edy Natar Menjadi Gubernur dan Wagub Riau) Tjahjo juga mengajak Syamsuar dan Edy Natar Nasution untuk melakukan pertemuan dengan KPK guna membahas berbagai potensi korupsi yang bisa terjadi di Riau. Dengan begitu, ia berharap langkah yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Riau bisa sesuai mekanisme dan aturan hukum. "Pokoknya silakan jalan sesuai diskresi yang punya, tetapi harus sesuai mekanisme dan hukum yang berlaku, apakah UU, peraturan di bawah UU, sampai perda," ujar Tjahjo. (Baca juga: Ini Pesan Khusus Jokowi ke Gubernur dan Wagub Riau yang Baru Dilantik) Tjahjo menilai perpaduan Syamsuar dan Edy Natar Nasution merupakan kombinasi kepala daerah serta wakil yang cukup serasi. Terlebih, Syamsuar sebelumnya pernah lama menjabat Bupati Siak sehingga paham birokrasi. "Yang penting bisa menata kelola pemerintahan dan struktur pemerintahan di Riau diperkuat, sehingga fungsi pembinaan dan pengawasan melekat pada gubernur dan wakil gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, mampu mempercepat, mendorong konsolidasi, baik di kota maupun kabupaten yang ada," ujarnya.