Meski telah dilakukan berbagai sosialisasi, dirinya tidak menjamin bahwa masyarakat 100 persen memilih dalam pemilu nanti.https://news.okezone.com/read/2019/02/25/605/2022304/lsi-prediksi-golput-capai-30-tkn-jokowi-itu-bagian-dari-demokrasiidhttps://news.okezone.com/read/2019/02/25/605/2022304/lsi-prediksi-golput-capai-30-tkn-jokowi-itu-bagian-dari-demokrasihttps://news.okezone.com/read/2019/02/25/605/2022304/lsi-prediksi-golput-capai-30-tkn-jokowi-itu-bagian-dari-demokrasiSenin 25 Februari 2019 06:31 WIBMuhamad RizkyIlustrasi (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2019/02/25/605/2022304/lsi-prediksi-golput-capai-30-tkn-jokowi-itu-bagian-dari-demokrasi-NUOlHc7lRD.jpgJAKARTA - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memperkirakan ada 30 persen masyarakat golongan putih atau golput alias tidak memberikan hak suaranya di Pemilu 2019. Mereka tidak memilih dengan berbagai macam alasan. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ahmad Rofiq menilai, fenomena golput memang selalu terjadi di setiap Pemilu. Bahakan kata dia, di setiap Pemilu angka golput bisa mencapai 30 hingga 35 persen karena beberapa faktor. "Nah, itu kan golput yang ideologis atau secar teknis. Misalnya secara teknis dia tidak berada di daerah tempat dia memilih. Terus yang ideologis itu ya tidak cocok dengan yang dua-duanya," kata Rofiq saat dikonfirmasi Okezone di Jakarta, Minggu, 24 Februari 2019. Untuk itu kata dia, fenomena tingginya angka golput bukanlah masalah. Meski begitu pihaknya terus berupaya melakukan kampanye agar masyarakat tidak golput dan mengajak untuk datang ke TPS guna menentukan pilihan. "Jadi, mereka juga diberikan pemahaman-pemahaman terkait tentang pentingnya untuk memilih, menentukan masa depan Indonesia, dan mereka juga diedukasi seberapa penting mereka harus terlibat dalam menyukseskan Pemilu 2019 ini," tuturnya. Meski telah dilakukan berbagai sosialisasi, dirinya tidak menjamin bahwa masyarakat 100 persen memilih dalam pemilu nanti. Sebab, hal itu merupakan salah satu bagian dari nilai demokrasi. "Kita telah berusaha, tetapi kan untuk menjanjikan 100 persen pemilih itu susah. Tapi soal golput itu kan juga memberikan kebebasan, dan itu bagian dari demokrasi. Kita juga tidak bisa memaksakan," ujar Rofiq. <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/11/27/54503/275508_medium.jpg" alt="40940 Kotak Suara Disiapkan KPU Surabaya Jelang Pemilu 2019" width="100%" /> Sebelumnya peneliti LSI, Adjie Al Farabi mengatakan, mayoritas masyarakat memilih golput karena alasan teknis atau administratif, di samping pertimbangan ideologis. "Golput itu banyak alasan, ada yang karena alasan politis atau alasan yang ideologis, tapi itu mungkin hanya di bawah 10 persen. Tapi majority mereka yang golput itu sebetulnya karena alasan yang sifatnya teknis dan administratif," kata Adjie Al Farabi dalam diskusi Polemik MNCTrijaya bertajuk ‘Menjaga Suara Rakyat’ di D'Consulate Resto, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 Februari 2019 lalu. Berdasarkan hasil penelitian LSI, sebut Adji, mayoritas masyarakat yang memilih golput karena alasan pindah KTP atau pindah daerah pemilihan (dapil). Hal itu membuat mereka enggan mengurus kelengkapan administratif sebagai persyaratan mencoblos di tempat baru.JAKARTA - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memperkirakan ada 30 persen masyarakat golongan putih atau golput alias tidak memberikan hak suaranya di Pemilu 2019. Mereka tidak memilih dengan berbagai macam alasan. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ahmad Rofiq menilai, fenomena golput memang selalu terjadi di setiap Pemilu. Bahakan kata dia, di setiap Pemilu angka golput bisa mencapai 30 hingga 35 persen karena beberapa faktor. "Nah, itu kan golput yang ideologis atau secar teknis. Misalnya secara teknis dia tidak berada di daerah tempat dia memilih. Terus yang ideologis itu ya tidak cocok dengan yang dua-duanya," kata Rofiq saat dikonfirmasi Okezone di Jakarta, Minggu, 24 Februari 2019. Untuk itu kata dia, fenomena tingginya angka golput bukanlah masalah. Meski begitu pihaknya terus berupaya melakukan kampanye agar masyarakat tidak golput dan mengajak untuk datang ke TPS guna menentukan pilihan. "Jadi, mereka juga diberikan pemahaman-pemahaman terkait tentang pentingnya untuk memilih, menentukan masa depan Indonesia, dan mereka juga diedukasi seberapa penting mereka harus terlibat dalam menyukseskan Pemilu 2019 ini," tuturnya. Meski telah dilakukan berbagai sosialisasi, dirinya tidak menjamin bahwa masyarakat 100 persen memilih dalam pemilu nanti. Sebab, hal itu merupakan salah satu bagian dari nilai demokrasi. "Kita telah berusaha, tetapi kan untuk menjanjikan 100 persen pemilih itu susah. Tapi soal golput itu kan juga memberikan kebebasan, dan itu bagian dari demokrasi. Kita juga tidak bisa memaksakan," ujar Rofiq. <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/11/27/54503/275508_medium.jpg" alt="40940 Kotak Suara Disiapkan KPU Surabaya Jelang Pemilu 2019" width="100%" /> Sebelumnya peneliti LSI, Adjie Al Farabi mengatakan, mayoritas masyarakat memilih golput karena alasan teknis atau administratif, di samping pertimbangan ideologis. "Golput itu banyak alasan, ada yang karena alasan politis atau alasan yang ideologis, tapi itu mungkin hanya di bawah 10 persen. Tapi majority mereka yang golput itu sebetulnya karena alasan yang sifatnya teknis dan administratif," kata Adjie Al Farabi dalam diskusi Polemik MNCTrijaya bertajuk ‘Menjaga Suara Rakyat’ di D'Consulate Resto, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 Februari 2019 lalu. Berdasarkan hasil penelitian LSI, sebut Adji, mayoritas masyarakat yang memilih golput karena alasan pindah KTP atau pindah daerah pemilihan (dapil). Hal itu membuat mereka enggan mengurus kelengkapan administratif sebagai persyaratan mencoblos di tempat baru.