Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai jika WNA bisa mendapatkan e-KTP, hal itu sangat membahayakan bagi keamanan Indonesia. https://news.okezone.com/read/2019/02/27/337/2023555/wna-punya-e-ktp-fadli-zon-itu-bahayakan-keamanan-negaraidhttps://news.okezone.com/read/2019/02/27/337/2023555/wna-punya-e-ktp-fadli-zon-itu-bahayakan-keamanan-negarahttps://news.okezone.com/read/2019/02/27/337/2023555/wna-punya-e-ktp-fadli-zon-itu-bahayakan-keamanan-negaraRabu 27 Februari 2019 16:07 WIBPutra Ramadhani AstyawanWakil Ketua DPR RI, Fadli Zon saat di Bogor (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/02/27/337/2023555/wna-punya-e-ktp-fadli-zon-itu-bahayakan-keamanan-negara-yrIa4iBjid.png BOGOR - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai jika Warga Negara Asing (WNA) bisa mendapatkan e-KTP, hal itu sangat membahayakan bagi keamanan Indonesia. Karena bisa disebut dengan penyusupan. "Gak bisa lah WNA punya KTP. Kalau bisa seperti itu, bisa membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Bisa ada penyusupan dari WNA, lama-lama bisa merubah demografi kita, merubah peta kependudukan kita," kata Fadli Zon, di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019). Seharusnya, Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dapat lebih mengawasi dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap keberadaan WNA. "Tim Pora seharusnya bekerja ya mengawasi orang asing. Jadi kalau ada yang mendapat e-KTP harus dicek, apa mendapatkannya ilegal apa legal. Kalau ilegal artinya harus ada yang diperiksa, sisi keamanan nasional ini sangat membahayakan, karena ada penyusup bisa mendapat e-KTP," ungkap Fadli Zon.   Fadli Zon menambahkan, persoalan seperti ini bukan hanya sekedar terkait Pilpres dan Pileg melainkan persoalan negara yang harus ditangani secara serius. "Harus di cek keseluruhan jangan sampai yang di Cianjur itu fenomena gunung es, ini baru yang ketahuan padahal masih banyak kasus seperti ini. Ini bukan persoalan Pilpres, ini persoalan negara karena WNA bisa dapat e-KTP namanya infiltrasi harusnya TNI sudah dalam kasus ini. Kita tidak tahu latar belakang mereka, bisa saja mereka tentara," tutupnya. Sebelumnya, jagat dunia maya tengah dihebohkan dengan foto yang beredar di media sosial terkait kepemilikan e-KTP oleh warga negara asing (WNA) yang bertuliskan alamat di Cianjur, Jawa Barat. Namun, dalam e-KTP tersebut terdapat perbedaan yaitu pada kolom kewarganegaraan dan masa berlakunya. Hal itu menimbulkan kegaduhan di masyarakat terlebih menjelang Pilpres dan Pileg. BOGOR - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai jika Warga Negara Asing (WNA) bisa mendapatkan e-KTP, hal itu sangat membahayakan bagi keamanan Indonesia. Karena bisa disebut dengan penyusupan. "Gak bisa lah WNA punya KTP. Kalau bisa seperti itu, bisa membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Bisa ada penyusupan dari WNA, lama-lama bisa merubah demografi kita, merubah peta kependudukan kita," kata Fadli Zon, di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019). Seharusnya, Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dapat lebih mengawasi dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap keberadaan WNA. "Tim Pora seharusnya bekerja ya mengawasi orang asing. Jadi kalau ada yang mendapat e-KTP harus dicek, apa mendapatkannya ilegal apa legal. Kalau ilegal artinya harus ada yang diperiksa, sisi keamanan nasional ini sangat membahayakan, karena ada penyusup bisa mendapat e-KTP," ungkap Fadli Zon.   Fadli Zon menambahkan, persoalan seperti ini bukan hanya sekedar terkait Pilpres dan Pileg melainkan persoalan negara yang harus ditangani secara serius. "Harus di cek keseluruhan jangan sampai yang di Cianjur itu fenomena gunung es, ini baru yang ketahuan padahal masih banyak kasus seperti ini. Ini bukan persoalan Pilpres, ini persoalan negara karena WNA bisa dapat e-KTP namanya infiltrasi harusnya TNI sudah dalam kasus ini. Kita tidak tahu latar belakang mereka, bisa saja mereka tentara," tutupnya. Sebelumnya, jagat dunia maya tengah dihebohkan dengan foto yang beredar di media sosial terkait kepemilikan e-KTP oleh warga negara asing (WNA) yang bertuliskan alamat di Cianjur, Jawa Barat. Namun, dalam e-KTP tersebut terdapat perbedaan yaitu pada kolom kewarganegaraan dan masa berlakunya. Hal itu menimbulkan kegaduhan di masyarakat terlebih menjelang Pilpres dan Pileg.