Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak Tahun 2019.https://news.okezone.com/read/2019/02/28/605/2024043/mendagri-berharap-tingkat-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-serentak-tinggiidhttps://news.okezone.com/read/2019/02/28/605/2024043/mendagri-berharap-tingkat-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-serentak-tinggihttps://news.okezone.com/read/2019/02/28/605/2024043/mendagri-berharap-tingkat-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-serentak-tinggiKamis 28 Februari 2019 16:10 WIBSarah HutagaolFoto Istimewahttps://img.okezone.com/content/2019/02/28/605/2024043/mendagri-berharap-tingkat-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-serentak-tinggi-0Pnf3liogn.jpg BATAM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 sebagaimana yang ditargetkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat tercapai. “Mudah-mudahan target KPU yang kita dukung bersama minimal 78 % untuk Pileg dan Pilpres Serentak akan bisa terwujud dengan baik,” ujar Tjahjo Kumolo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, Kamis (28/2/2019). Berkaca pada Pemilu sebelum-sebelumnya, Mendagri mengatakan, tingkat partisipasi Pemilih pada Pemilu 1955 dapat dibilang tergolong paling tinggi. Selanjutnya, setelah reformasi, hingga pelaksanaan Pemilu 2014 dan Pilkada Serentak rata-rata partisipasi masyarakat mencapai 74. “Karena kunci suksesnya sebuah proses konsolidasi demokrasi yang namanya Pemilu itu tingkat partisipasi politik masyarakat itu harus secara maksimal,” ujar Tjahjo.   Tugas utama Pemerintah setiap 5 (lima) tahun, sambung Tjahjo, adalah bagaimana secara bersama-sama membantu suksesnya peran penyelenggara, di antaranya KPU dan Bawaslu, dalam penyelenggaraan Pemilu. Tugas pemerintah pusat dan tugas pemerintah daerah, termasuk TNI-Polri membantu apa-apa yang dibutuhkan dalam tugas melancarkan KPU dalam pelaksanaan Pemilu. “Kami mengapresiasi kepada KPU dan Bawaslu yang telah sukses mengadakan Pilkada Serentak di 514 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi dengan segala dinamikanya. Semua Pilkada ini telah berjalan dengan lancar dan aman,” ujar Tjahjo. Untuk itu, dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih, Tjahjo juga meminta kepada, seluruh pihak untuk menggerakkan dan mengorganisir masyarakat untuk hadir di TPS menggunakan hak pilihnya secara demokratis. “Mari kita bersama-sama supaya target KPU yang minimal 78% ini akan bisa terwujud dg baik,” tandas Mendagri.   Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo juga menyampaikan seputar tingkat perekaman KTP-el yang hingga saat ini berada di angka 97,7 persen. Tjahjo menargetkan bisa mencapai angka 98 persen. “Ternyata kondisi geografis kita kondisi masyarakat kita yang bekerja, yang bolak balik di luar negeri itu belum secara maksimal terakomodasi dengan baik. Tapi minimal target kami sampai 98 % mudah-mudahan ini bisa ikut mendukung tingkat prtisipasi politik masyasrakat di dalam Pemilu,” papar Tjahjo. Selanjutnya, menyoal kewaspadaan, Tjahjo meyakini bahwa seluruh pihak siap dalam upaya mendukung kesuksesan Pemilu, dengan melakukan deteksi dini dalam konteks kewaspadaan. “Para Gubernur, Bupati/Walikota percayakan itu kepada TNI/Polri. Netralitas TNI yang sudah ada SOP-nya dalam tugas-tugas keamanan, juga kepada Kepolisian dalam rangka tugas-tugas pengamanan Pemilu, termasuk Kejaksaan dan koordinasi penuh dengan Panwas yang ada di daerah,” pungkas Tjahjo. BATAM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 sebagaimana yang ditargetkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat tercapai. “Mudah-mudahan target KPU yang kita dukung bersama minimal 78 % untuk Pileg dan Pilpres Serentak akan bisa terwujud dengan baik,” ujar Tjahjo Kumolo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, Kamis (28/2/2019). Berkaca pada Pemilu sebelum-sebelumnya, Mendagri mengatakan, tingkat partisipasi Pemilih pada Pemilu 1955 dapat dibilang tergolong paling tinggi. Selanjutnya, setelah reformasi, hingga pelaksanaan Pemilu 2014 dan Pilkada Serentak rata-rata partisipasi masyarakat mencapai 74. “Karena kunci suksesnya sebuah proses konsolidasi demokrasi yang namanya Pemilu itu tingkat partisipasi politik masyarakat itu harus secara maksimal,” ujar Tjahjo.   Tugas utama Pemerintah setiap 5 (lima) tahun, sambung Tjahjo, adalah bagaimana secara bersama-sama membantu suksesnya peran penyelenggara, di antaranya KPU dan Bawaslu, dalam penyelenggaraan Pemilu. Tugas pemerintah pusat dan tugas pemerintah daerah, termasuk TNI-Polri membantu apa-apa yang dibutuhkan dalam tugas melancarkan KPU dalam pelaksanaan Pemilu. “Kami mengapresiasi kepada KPU dan Bawaslu yang telah sukses mengadakan Pilkada Serentak di 514 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi dengan segala dinamikanya. Semua Pilkada ini telah berjalan dengan lancar dan aman,” ujar Tjahjo. Untuk itu, dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih, Tjahjo juga meminta kepada, seluruh pihak untuk menggerakkan dan mengorganisir masyarakat untuk hadir di TPS menggunakan hak pilihnya secara demokratis. “Mari kita bersama-sama supaya target KPU yang minimal 78% ini akan bisa terwujud dg baik,” tandas Mendagri.   Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo juga menyampaikan seputar tingkat perekaman KTP-el yang hingga saat ini berada di angka 97,7 persen. Tjahjo menargetkan bisa mencapai angka 98 persen. “Ternyata kondisi geografis kita kondisi masyarakat kita yang bekerja, yang bolak balik di luar negeri itu belum secara maksimal terakomodasi dengan baik. Tapi minimal target kami sampai 98 % mudah-mudahan ini bisa ikut mendukung tingkat prtisipasi politik masyasrakat di dalam Pemilu,” papar Tjahjo. Selanjutnya, menyoal kewaspadaan, Tjahjo meyakini bahwa seluruh pihak siap dalam upaya mendukung kesuksesan Pemilu, dengan melakukan deteksi dini dalam konteks kewaspadaan. “Para Gubernur, Bupati/Walikota percayakan itu kepada TNI/Polri. Netralitas TNI yang sudah ada SOP-nya dalam tugas-tugas keamanan, juga kepada Kepolisian dalam rangka tugas-tugas pengamanan Pemilu, termasuk Kejaksaan dan koordinasi penuh dengan Panwas yang ada di daerah,” pungkas Tjahjo.