Agar lapangan kerja baru terbuka lebih luas, Menaker Hanif Dakhiri meminta pelaku usaha asal Korsel meningkatkan nilai investasi.https://news.okezone.com/read/2019/03/04/1/2025621/menaker-minta-pengusaha-asal-korsel-tingkatkan-investasi-dan-jaga-hubungan-industrialidhttps://news.okezone.com/read/2019/03/04/1/2025621/menaker-minta-pengusaha-asal-korsel-tingkatkan-investasi-dan-jaga-hubungan-industrialhttps://news.okezone.com/read/2019/03/04/1/2025621/menaker-minta-pengusaha-asal-korsel-tingkatkan-investasi-dan-jaga-hubungan-industrialSenin 04 Maret 2019 16:15 WIBAbu Sahma PaneFoto: dok.Humas Kemenakerhttps://img.okezone.com/content/2019/03/04/1/2025621/menaker-minta-pengusaha-asal-korsel-tingkatkan-investasi-dan-jaga-hubungan-industrial-UdZKZLInz3.jpgJAKARTA – Agar lapangan kerja baru terbuka lebih luas, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri meminta pelaku usaha asal Korea Selatan (Korsel) meningkatkan nilai investasi di Indonesia. Investasi perusahaan-perusahaan asal Korsep yang beroperasi di berbagai daerah di Indonesia mampu menyerap kurang lebih 1 juta tenaga kerja Indonesia. Tak hanya itu, Menteri Hanif pun meminta agar manajemen perusahaan terus memupuk hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha di perusahan masing-masing untuk peningkatan produktivitas usaha dan kesejahteraan pekerja. "Komitmen bersama untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis ini diharapkan dapat terus meningkatkan nilai investasi yang masuk ke Indonesia," ujarnya saat menjadi narasumber dalam 2019 Korean Business Dialogue di Ballroom Hotel Mulia Jakarta, Rabu (27/2/2019). Hanif mengatakan saat ini pemerintah juga terus mendorong perlunya investasi SDM yang masif dari dunia industri. Ia menilai investasi SDM di Indonesia dari sektor swasta masih sangat rendah. "Karena pada dasarnya pembangunan SDM tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan harus juga didukung oleh investasi industri dan kelompok-kelompok bisnis juga," ucapnya. Mengenai hubungan industrial, Hanif menjelaskan salah satu cara untuk memupuk hubungan industrial, yakni membudayakan dialog sosial di lingkungan kerja. Untuk itu, pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit harus dilakukan dengan komunikasi yang efektif. Tujuannya untuk menghindari kesalahpahaman, kecurigaan, dan ketidakpercayaan yang mengarah pada perselisihan antara pekerja dan pengusaha. "Kami juga mengapresiasi atas dialog sosial yang terus ditingkatkan oleh perusahaan Korea dengan para pekerjanya dalam menjalankan kegiatan bisnisya di Indonesia," ujarnya. Hanif menambahkan, pemerintah sendiri terus berupaya mewujudkan iklim industri yang kondusif melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Salah satunya, Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan). PP tersebut memberi kepastian kepada pelaku usaha dalam menyusun perencanaan keuangan. Bagi para pekerja, PP Pengupahan memberi kepastian kenaikan upah tiap tahunnya. "Aturan ini memberikan kepastian dan menguntungkan, baik bagi pekerja dan pengusaha," jelas Menaker. Senada dengan Menaker, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi atas investasi pengusaha Korea yang mampu menyerap kurang lebih 1 juta tenaga kerja Indonesia. Kedepan, hubungan antara Indonesia-Korea harus terus diperkuat. Salah satunya dengan investasi SDM. Baik melalui sistem pendidikan vokasi maupun pelatihan vokasi. "Sudah saatnya hubungan Indonesia-Korea masuk ke next level dalam bekerja sama dalam berbagai bidang" paparnya. Dialog bertemakan "Together We Grow" ini diselenggarakan oleh Korean Chamber of Commerce and Industry (Kocham) Indonesia. Dengan diikuti 150 perwakilan instansi pemerintah dan perusahaan Korea Selatan. Acara ini bertujuan sebagai wadah dialog bagi para pebisnis Korea dan Pemerintah Indonesia, dalam membahas kedekatan kedua belah pihak terkait hubungan kerja sama ekonomi. Turut hadir dalam acara ini, Dubes Republik Korea untuk Indonesia, Kim Chang Beom; Dirjen PHI dan Jamsos, Haiyani Rumondang; Direktur KKHI, Aswansyah; Dirjen Pajak, Robert Pakpahan; Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi; dan Ketua Umum APINDO, Hariyadi Sukamdani. JAKARTA – Agar lapangan kerja baru terbuka lebih luas, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri meminta pelaku usaha asal Korea Selatan (Korsel) meningkatkan nilai investasi di Indonesia. Investasi perusahaan-perusahaan asal Korsep yang beroperasi di berbagai daerah di Indonesia mampu menyerap kurang lebih 1 juta tenaga kerja Indonesia. Tak hanya itu, Menteri Hanif pun meminta agar manajemen perusahaan terus memupuk hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha di perusahan masing-masing untuk peningkatan produktivitas usaha dan kesejahteraan pekerja. "Komitmen bersama untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis ini diharapkan dapat terus meningkatkan nilai investasi yang masuk ke Indonesia," ujarnya saat menjadi narasumber dalam 2019 Korean Business Dialogue di Ballroom Hotel Mulia Jakarta, Rabu (27/2/2019). Hanif mengatakan saat ini pemerintah juga terus mendorong perlunya investasi SDM yang masif dari dunia industri. Ia menilai investasi SDM di Indonesia dari sektor swasta masih sangat rendah. "Karena pada dasarnya pembangunan SDM tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan harus juga didukung oleh investasi industri dan kelompok-kelompok bisnis juga," ucapnya. Mengenai hubungan industrial, Hanif menjelaskan salah satu cara untuk memupuk hubungan industrial, yakni membudayakan dialog sosial di lingkungan kerja. Untuk itu, pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit harus dilakukan dengan komunikasi yang efektif. Tujuannya untuk menghindari kesalahpahaman, kecurigaan, dan ketidakpercayaan yang mengarah pada perselisihan antara pekerja dan pengusaha. "Kami juga mengapresiasi atas dialog sosial yang terus ditingkatkan oleh perusahaan Korea dengan para pekerjanya dalam menjalankan kegiatan bisnisya di Indonesia," ujarnya. Hanif menambahkan, pemerintah sendiri terus berupaya mewujudkan iklim industri yang kondusif melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Salah satunya, Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan). PP tersebut memberi kepastian kepada pelaku usaha dalam menyusun perencanaan keuangan. Bagi para pekerja, PP Pengupahan memberi kepastian kenaikan upah tiap tahunnya. "Aturan ini memberikan kepastian dan menguntungkan, baik bagi pekerja dan pengusaha," jelas Menaker. Senada dengan Menaker, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi atas investasi pengusaha Korea yang mampu menyerap kurang lebih 1 juta tenaga kerja Indonesia. Kedepan, hubungan antara Indonesia-Korea harus terus diperkuat. Salah satunya dengan investasi SDM. Baik melalui sistem pendidikan vokasi maupun pelatihan vokasi. "Sudah saatnya hubungan Indonesia-Korea masuk ke next level dalam bekerja sama dalam berbagai bidang" paparnya. Dialog bertemakan "Together We Grow" ini diselenggarakan oleh Korean Chamber of Commerce and Industry (Kocham) Indonesia. Dengan diikuti 150 perwakilan instansi pemerintah dan perusahaan Korea Selatan. Acara ini bertujuan sebagai wadah dialog bagi para pebisnis Korea dan Pemerintah Indonesia, dalam membahas kedekatan kedua belah pihak terkait hubungan kerja sama ekonomi. Turut hadir dalam acara ini, Dubes Republik Korea untuk Indonesia, Kim Chang Beom; Dirjen PHI dan Jamsos, Haiyani Rumondang; Direktur KKHI, Aswansyah; Dirjen Pajak, Robert Pakpahan; Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi; dan Ketua Umum APINDO, Hariyadi Sukamdani.