Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Aziz mengatakan akan melakukan pengecekan bersama-sama dengan tim dari BPN. https://news.okezone.com/read/2019/03/11/606/2028449/kpu-dan-tim-prabowo-bakal-telusuri-dugaan-17-5-juta-dpt-tak-wajaridhttps://news.okezone.com/read/2019/03/11/606/2028449/kpu-dan-tim-prabowo-bakal-telusuri-dugaan-17-5-juta-dpt-tak-wajarhttps://news.okezone.com/read/2019/03/11/606/2028449/kpu-dan-tim-prabowo-bakal-telusuri-dugaan-17-5-juta-dpt-tak-wajarSenin 11 Maret 2019 15:18 WIBArie Dwi SatrioFoto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2019/03/11/606/2028449/kpu-dan-tim-prabowo-bakal-telusuri-dugaan-17-5-juta-dpt-ganda-r8cIEtJFf4.jpgJAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Aziz mengatakan akan melakukan pengecekan bersama-sama dengan tim dari Badan Pemenangan Nasional (‎BPN) Prabowo-Sandiaga, terkait adanya dugaan 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak wajar. "Dimungkinkan kami akan cek ke lapangan secara bersama-sama dengan (cara) menarik sample. Katakanlah, dari 17,5 juta, itu tarik sample berapa, benar enggak ada orangnya, gitu," kata Viryan usai ditemui BPN Prabowo-Sandiaga di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019). Nantinya, kata Viryan, KPU akan mengecek secara administratif dengan cara menyandingkan data kependudukan dari Kemendagri dengan DPT yang ada. Jika memang ada kecocokan data tersebut, maka KPU akan menindaklanjutinya. "Ada yang sifatnya pengecekan secara administratif dengan menyandingkan data kependudukan engan DPT. Selama ketemu angka dan bulan yang sama, maka clear," terangnya.   ‎Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandiaga telah melaporkan adanya dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak wajar alias ganda ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut kubu Prabowo, ada sekira 17,5 juta DPT yang diduga tidak wajar. "Menurut kami BPN tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17,5 juta nama ya itu minimla, itu namanya dianggap ganda bisa juga dinilai invalid dan lain-lain," kata Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga‎, Hashim Djodjohadikusumo. Sementara itu, Juru Debat BPN Prabowo - Sandiaga, Riza Patria menjelaskan bahwa, 17,5 juta DPT ganda tersebut terlihat dari beberapa orang yang tanggal kelahirannya sama. KPU sendiri, kata Riza, ternyata sudah memiliki data tersebut dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. "Nah nanti kami cari waktu untuk temui Kemendagri Dukcapil untuk meminta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar," ‎ujar Riza saat mendampingi Djodjo Hadikusumo.  JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Aziz mengatakan akan melakukan pengecekan bersama-sama dengan tim dari Badan Pemenangan Nasional (‎BPN) Prabowo-Sandiaga, terkait adanya dugaan 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak wajar. "Dimungkinkan kami akan cek ke lapangan secara bersama-sama dengan (cara) menarik sample. Katakanlah, dari 17,5 juta, itu tarik sample berapa, benar enggak ada orangnya, gitu," kata Viryan usai ditemui BPN Prabowo-Sandiaga di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019). Nantinya, kata Viryan, KPU akan mengecek secara administratif dengan cara menyandingkan data kependudukan dari Kemendagri dengan DPT yang ada. Jika memang ada kecocokan data tersebut, maka KPU akan menindaklanjutinya. "Ada yang sifatnya pengecekan secara administratif dengan menyandingkan data kependudukan engan DPT. Selama ketemu angka dan bulan yang sama, maka clear," terangnya.   ‎Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandiaga telah melaporkan adanya dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak wajar alias ganda ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut kubu Prabowo, ada sekira 17,5 juta DPT yang diduga tidak wajar. "Menurut kami BPN tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17,5 juta nama ya itu minimla, itu namanya dianggap ganda bisa juga dinilai invalid dan lain-lain," kata Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga‎, Hashim Djodjohadikusumo. Sementara itu, Juru Debat BPN Prabowo - Sandiaga, Riza Patria menjelaskan bahwa, 17,5 juta DPT ganda tersebut terlihat dari beberapa orang yang tanggal kelahirannya sama. KPU sendiri, kata Riza, ternyata sudah memiliki data tersebut dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. "Nah nanti kami cari waktu untuk temui Kemendagri Dukcapil untuk meminta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar," ‎ujar Riza saat mendampingi Djodjo Hadikusumo.