Pemerintah menilai pelaku penyebar hoaks bisa dijerat dengan Undang-Undang Terorisme.https://news.okezone.com/read/2019/03/20/337/2032683/wiranto-sebut-penyebar-hoaks-bisa-dijerat-dengan-uu-terorismeidhttps://news.okezone.com/read/2019/03/20/337/2032683/wiranto-sebut-penyebar-hoaks-bisa-dijerat-dengan-uu-terorismehttps://news.okezone.com/read/2019/03/20/337/2032683/wiranto-sebut-penyebar-hoaks-bisa-dijerat-dengan-uu-terorismeRabu 20 Maret 2019 17:17 WIBFakhrizal Fakhri Wiranto (Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/03/20/337/2032683/wiranto-sebut-penyebar-hoaks-bisa-dijerat-dengan-uu-terorisme-RY4EFEbxVV.jpgJAKARTA - Menko Polhukam Wiranto kesal dengan maraknya penyebaran informasi bohong atau hoaks. Pemerintah menilai pelaku penyebar hoaks bisa dijerat dengan Undang-Undang Terorisme jika perbuatannya menimbulkan ketakutan di masyarakat. "Terorisme itu kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoaks untuk tidak ke TPS, itu sudah terorisme," ujar Wiranto usai memimpin rapat koordinasi persiapan keamanan kampanye terbuka Pemilu 2019 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (20/3/2019). “Oleh karena itu kita gunakan Undang-Undang Terorisme," sambungnya. Wiranto menilai, hoaks sengaja disemburkan menjelang Pemilu 2019 untuk meneror psikologi masyarakat. Tujuannya menganggu kenyamanan Pemilu. "Berita-berita palsu, buatan, berita bohong yang dilansir ke publik saya kira ini teror. Meneror psikologi masyarakat. Oleh karena itu ya kita hadapi sebagai teror," ujarnya. Ia pun meminta aparat penegak hukum segera mengatasi teror yang melalui berita hoaks tersebut. "Segera kita atasi dengan cara-cara tegas, tapi bertumpu kepada hukum," ucapnya. Menurut dia, berita hoaks tersebut telah membangun opini seakan Pemilu 2019 akan berlangsung tidak aman dan berpotensi terjadinya kecurangan. Ia menerangkan, hoaks tersebut berpotensi memunculkan kerusuhan-kerusuhan dan meningkatnya eskalasi politik dan keamanan saat berlangsungnya Pemilu serentak pada 17 April 2019. "Tujuannya apa, agar masyarakat ketakutan untuk memilih, masyarakat ngabur ke luar negeri sebelum Pemilu. Saya katakan jangan, ini isu tidak ada dasar," kata mantan Panglima ABRI itu.JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto kesal dengan maraknya penyebaran informasi bohong atau hoaks. Pemerintah menilai pelaku penyebar hoaks bisa dijerat dengan Undang-Undang Terorisme jika perbuatannya menimbulkan ketakutan di masyarakat. "Terorisme itu kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoaks untuk tidak ke TPS, itu sudah terorisme," ujar Wiranto usai memimpin rapat koordinasi persiapan keamanan kampanye terbuka Pemilu 2019 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (20/3/2019). “Oleh karena itu kita gunakan Undang-Undang Terorisme," sambungnya. Wiranto menilai, hoaks sengaja disemburkan menjelang Pemilu 2019 untuk meneror psikologi masyarakat. Tujuannya menganggu kenyamanan Pemilu. "Berita-berita palsu, buatan, berita bohong yang dilansir ke publik saya kira ini teror. Meneror psikologi masyarakat. Oleh karena itu ya kita hadapi sebagai teror," ujarnya. Ia pun meminta aparat penegak hukum segera mengatasi teror yang melalui berita hoaks tersebut. "Segera kita atasi dengan cara-cara tegas, tapi bertumpu kepada hukum," ucapnya. Menurut dia, berita hoaks tersebut telah membangun opini seakan Pemilu 2019 akan berlangsung tidak aman dan berpotensi terjadinya kecurangan. Ia menerangkan, hoaks tersebut berpotensi memunculkan kerusuhan-kerusuhan dan meningkatnya eskalasi politik dan keamanan saat berlangsungnya Pemilu serentak pada 17 April 2019. "Tujuannya apa, agar masyarakat ketakutan untuk memilih, masyarakat ngabur ke luar negeri sebelum Pemilu. Saya katakan jangan, ini isu tidak ada dasar," kata mantan Panglima ABRI itu.