Menjelang Pemilu 2019, Pemerintah Provinsi Jambi masih kesulitan melakukan perekaman KTP-el terhadap 4.200 warga Suku Anak Dalam.https://news.okezone.com/read/2019/03/20/340/2032492/pemerintah-kesulitan-rekam-ktp-el-4-200-warga-suku-anak-dalam-jambiidhttps://news.okezone.com/read/2019/03/20/340/2032492/pemerintah-kesulitan-rekam-ktp-el-4-200-warga-suku-anak-dalam-jambihttps://news.okezone.com/read/2019/03/20/340/2032492/pemerintah-kesulitan-rekam-ktp-el-4-200-warga-suku-anak-dalam-jambiRabu 20 Maret 2019 10:52 WIBAzhari SultanIlustrasi KTP-el. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/03/20/340/2032492/pemerintah-kesulitan-rekam-ktp-el-4-200-warga-suku-anak-dalam-jambi-5XCQbnTlxm.jpgJAMBI – Jelang Pemilihan Umum 2019 ternyata penduduk Jambi yang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el/e-KTP) baru mencapai 96 persen. Masih 4 persen sisanya atau sekira 100 ribu orang belum melakukan perekaman KTP-el. Kemudian diketahui ada sekira 4.200 warga Suku Anak Dalam (SAD) yang termasuk belum melakukan perekaman KTP-el. Jumlah mereka sendiri tercatat mencapai 11 ribu jiwa. Sementara penduduk Jambi hingga awal 2019 diperkirakan sebanyak 3,5 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk yang wajib memiliki KTP-el sekira 2,4 juta jiwa. Data itu sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Jambi Arief Munandar kepada sejumlah media. Ia mengatakan, hal-hal yang jadi masalah saat ini yakni dari 11 ribu warga SAD, ada sekira 4.200 jiwa yang belum terekam e-KTP atau 1.885 KK. "SAD di Jambi ini dua tipe, ada yang membaur dengan masyarakat dan yang masih nomaden (pindah-pindah). Yang 4.200 jiwa warga SAD ini yang belum terekam e-KTP," ungkap Arief, Rabu (20/3/2019). (Baca juga: 268 WNA di Tangsel Punya Suket dan KTP Elektronik) Mereka, lanjut dia, hidupnya tinggal di kebun-kebun sawit, hutan-hutan, dan lain sebagainya. "Padahal, mereka ini sudah dibuat rumah, tapi kebiasaan melangun atau berpindah-pindah membuat sulit petugas mendatanya," ujar Arief. Ia menerangkan, pihaknya hanya bertugas membantu mendata jumlah penduduk yang memiliki KTP-el. "Sedangkan yang berhak menilai bisa atau tidaknya potensi memilih warga adalah pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum)," ujar Arief. Terpisah, Sekda Provinsi Jambi M Dianto mengakui bahwa sebagian warga SAD sudah melakukan perekaman KTP-el. Upaya terus dilakukan agar semua penduduk Jambi, termasuk warga SAD, bisa memiliki KTP-el. "Kita lagi upayakan mereka (SAD) bisa memiliki e-KTP, nanti melalui jenang dan tumenggung mereka untuk bisa mengajak warganya untuk perekaman e-KTP," tutur Dianto. Hingga kini data dari Dukcapil Jambi menyatakan sebanyak 96 persen warga sudah selesai melakukan perekaman KTP-el. "(Sisanya) 4 persen ini yang terbanyak dan belum di Kabupaten Sarolangun dan Merangin," imbuh Dianto. (Baca juga: Soal E-KTP WNA, Kemendagri: Banyak Warga Asing Belum Terdata) Dianto menambahkan, alasan warga belum melakukan perekaman e-KTP; pertama, tempat perekaman yang dilakukan di kecamatan jauh dari permukiman. "Alasan kedua adalah penduduk itu sendiri yang beranggapan bahwa mereka tidak memerlukan KTP," tuturnya. Selanjutnya, ia berharap ke depannya seluruh masyarakat Jambi memiliki KTP dan KK. Pasalnya, apabila ada yang masuk program keluarga harapan (PKH), mereka harus memiliki KK dan KTP. "Apalagi mereka akan mendapatkan beras program rastra, itu mereka harus punya KTP. Lalu untuk pelayanan kesehatan melalui BPJS atau Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, semuanya harus punya KTP," ucap Dianto. Ia menyatakan menjelang Pemilu 2019 ini seluruh masyarakat Jambi harus bisa memiliki KTP-el. "Kita berharap seluruh masyarakat itu yang memang usianya di atas 17 tahun harus mempunyai KTP. Itu tidak dilihat dari kondisinya saat ini ataupun dari mana mereka bertempat tinggal," kata Dianto.JAMBI – Jelang Pemilihan Umum 2019 ternyata penduduk Jambi yang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el/e-KTP) baru mencapai 96 persen. Masih 4 persen sisanya atau sekira 100 ribu orang belum melakukan perekaman KTP-el. Kemudian diketahui ada sekira 4.200 warga Suku Anak Dalam (SAD) yang termasuk belum melakukan perekaman KTP-el. Jumlah mereka sendiri tercatat mencapai 11 ribu jiwa. Sementara penduduk Jambi hingga awal 2019 diperkirakan sebanyak 3,5 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk yang wajib memiliki KTP-el sekira 2,4 juta jiwa. Data itu sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Jambi Arief Munandar kepada sejumlah media. Ia mengatakan, hal-hal yang jadi masalah saat ini yakni dari 11 ribu warga SAD, ada sekira 4.200 jiwa yang belum terekam e-KTP atau 1.885 KK. "SAD di Jambi ini dua tipe, ada yang membaur dengan masyarakat dan yang masih nomaden (pindah-pindah). Yang 4.200 jiwa warga SAD ini yang belum terekam e-KTP," ungkap Arief, Rabu (20/3/2019). (Baca juga: 268 WNA di Tangsel Punya Suket dan KTP Elektronik) Mereka, lanjut dia, hidupnya tinggal di kebun-kebun sawit, hutan-hutan, dan lain sebagainya. "Padahal, mereka ini sudah dibuat rumah, tapi kebiasaan melangun atau berpindah-pindah membuat sulit petugas mendatanya," ujar Arief. Ia menerangkan, pihaknya hanya bertugas membantu mendata jumlah penduduk yang memiliki KTP-el. "Sedangkan yang berhak menilai bisa atau tidaknya potensi memilih warga adalah pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum)," ujar Arief. Terpisah, Sekda Provinsi Jambi M Dianto mengakui bahwa sebagian warga SAD sudah melakukan perekaman KTP-el. Upaya terus dilakukan agar semua penduduk Jambi, termasuk warga SAD, bisa memiliki KTP-el. "Kita lagi upayakan mereka (SAD) bisa memiliki e-KTP, nanti melalui jenang dan tumenggung mereka untuk bisa mengajak warganya untuk perekaman e-KTP," tutur Dianto. Hingga kini data dari Dukcapil Jambi menyatakan sebanyak 96 persen warga sudah selesai melakukan perekaman KTP-el. "(Sisanya) 4 persen ini yang terbanyak dan belum di Kabupaten Sarolangun dan Merangin," imbuh Dianto. (Baca juga: Soal E-KTP WNA, Kemendagri: Banyak Warga Asing Belum Terdata) Dianto menambahkan, alasan warga belum melakukan perekaman e-KTP; pertama, tempat perekaman yang dilakukan di kecamatan jauh dari permukiman. "Alasan kedua adalah penduduk itu sendiri yang beranggapan bahwa mereka tidak memerlukan KTP," tuturnya. Selanjutnya, ia berharap ke depannya seluruh masyarakat Jambi memiliki KTP dan KK. Pasalnya, apabila ada yang masuk program keluarga harapan (PKH), mereka harus memiliki KK dan KTP. "Apalagi mereka akan mendapatkan beras program rastra, itu mereka harus punya KTP. Lalu untuk pelayanan kesehatan melalui BPJS atau Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, semuanya harus punya KTP," ucap Dianto. Ia menyatakan menjelang Pemilu 2019 ini seluruh masyarakat Jambi harus bisa memiliki KTP-el. "Kita berharap seluruh masyarakat itu yang memang usianya di atas 17 tahun harus mempunyai KTP. Itu tidak dilihat dari kondisinya saat ini ataupun dari mana mereka bertempat tinggal," kata Dianto.