Wiranto yang menyatakan penyebar hoaks dapat dijerat dengan Undang-Undang Terorisme sebagai suatu hal yang berlebihan.  https://news.okezone.com/read/2019/03/21/605/2032984/bpn-prabowo-sebut-wiranto-berlebihan-minta-penyebar-hoax-dijerat-uu-terorismeidhttps://news.okezone.com/read/2019/03/21/605/2032984/bpn-prabowo-sebut-wiranto-berlebihan-minta-penyebar-hoax-dijerat-uu-terorismehttps://news.okezone.com/read/2019/03/21/605/2032984/bpn-prabowo-sebut-wiranto-berlebihan-minta-penyebar-hoax-dijerat-uu-terorismeKamis 21 Maret 2019 11:23 WIBMuhamad RizkyFoto Ilustrasi shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2019/03/21/605/2032984/bpn-prabowo-sebut-wiranto-berlebihan-minta-penyebar-hoax-dijerat-uu-terorisme-UPi8HHwv9V.jpg JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Suhud Alynudin mengatakan, pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang menyatakan penyebar hoaks dapat dijerat dengan Undang-Undang Terorisme sebagai suatu hal yang berlebihan. "Karena kalau kita lihat definisi terorisme itu merupakan puncak aksi kekerasan. Terrorism is the apex of violence. Yang menimbulkan ketakutan massal. Oleh karena itu penanganannya dilakukan oleh detasemen khusus," kata Suhud kepada Okezone, Kamis (21/3/2019). Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai bahwa hoax berkaitan dengan kecerdasan literasi masyarakat dalam penggunaan media sosial. Justru menurutnya untuk menangani hal tersebut pemerintah harus berperan besar terhadap masyarakat.   "Yang mampu memproduksi hoax secara massif dengan motif politik dan ideologi tentulah pihak-pihak yang memiliki sumber daya besar. Tidak mungkin rakyat kecil mampu memproduksi hoax yg besar dan massif," ungkapnya. "Kami kira dalam soal hoax yang diperlukan adalah tindakan tegas dan adil pihak aparat. Jangan terkesan aparat bertindak tidak adil dalam menindak pelaku penyebar hoax," tambahnya. Sebelumnya, Wiranto kesal dengan maraknya penyebaran informasi bohong atau hoaks. Pemerintah menilai pelaku penyebar hoaks bisa dijerat dengan Undang-Undang Terorisme jika perbuatannya menimbulkan ketakutan di masyarakat. "Terorisme itu kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoaks untuk tidak ke TPS, itu sudah terorisme," ujar Wiranto usai memimpin rapat koordinasi persiapan keamanan kampanye terbuka Pemilu 2019 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin. JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Suhud Alynudin mengatakan, pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang menyatakan penyebar hoaks dapat dijerat dengan Undang-Undang Terorisme sebagai suatu hal yang berlebihan. "Karena kalau kita lihat definisi terorisme itu merupakan puncak aksi kekerasan. Terrorism is the apex of violence. Yang menimbulkan ketakutan massal. Oleh karena itu penanganannya dilakukan oleh detasemen khusus," kata Suhud kepada Okezone, Kamis (21/3/2019). Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai bahwa hoax berkaitan dengan kecerdasan literasi masyarakat dalam penggunaan media sosial. Justru menurutnya untuk menangani hal tersebut pemerintah harus berperan besar terhadap masyarakat.   "Yang mampu memproduksi hoax secara massif dengan motif politik dan ideologi tentulah pihak-pihak yang memiliki sumber daya besar. Tidak mungkin rakyat kecil mampu memproduksi hoax yg besar dan massif," ungkapnya. "Kami kira dalam soal hoax yang diperlukan adalah tindakan tegas dan adil pihak aparat. Jangan terkesan aparat bertindak tidak adil dalam menindak pelaku penyebar hoax," tambahnya. Sebelumnya, Wiranto kesal dengan maraknya penyebaran informasi bohong atau hoaks. Pemerintah menilai pelaku penyebar hoaks bisa dijerat dengan Undang-Undang Terorisme jika perbuatannya menimbulkan ketakutan di masyarakat. "Terorisme itu kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoaks untuk tidak ke TPS, itu sudah terorisme," ujar Wiranto usai memimpin rapat koordinasi persiapan keamanan kampanye terbuka Pemilu 2019 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.