https://news.okezone.com/read/2019/03/28/337/2036147/kpk-eksekusi-politikus-golkar-eni-saragih-ke-lapas-tangerangidhttps://news.okezone.com/read/2019/03/28/337/2036147/kpk-eksekusi-politikus-golkar-eni-saragih-ke-lapas-tangeranghttps://news.okezone.com/read/2019/03/28/337/2036147/kpk-eksekusi-politikus-golkar-eni-saragih-ke-lapas-tangerangKamis 28 Maret 2019 14:46 WIBArie Dwi SatrioEni Saragih dieksekusi ke Lapas Tangeranghttps://img.okezone.com/content/2019/03/28/337/2036147/kpk-eksekusi-politikus-golkar-eni-saragih-ke-lapas-tangerang-TOT4mEk85Q.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Politikus Golkar, Eni Maulani Saragih ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Anak dan Wanita Tangerang, hari ini. Eni dieksekusi setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap atau inkrah. "KPK telah melakukan eksekusi terhadap terpidana Eni. M. Saragih," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019). Diketahui, Eni Saragih dijatuhi pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan, serta pencabutan hak politik selama 3 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. (Baca Juga: Eni Saragih Divonis 6 Tahun Penjara dan Denda Rp200 Juta) Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI tersebut divonis bersalah terkait perkara suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1 telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.‎ Eni terbukti menerima suap dari pengusaha Johannes B Kotjo. Putusan di tingkat pertama tersebut telah berkekuatan hukum tetap setelah KPK dan Eni Saragih sama-sama tidak mengajukan upaya hukum lanjutan. KPK berpandangan hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap Eni sudah proporsional. "Dann terdakwa juga sudah mengembalikan uang yang diterima pada proses penyidikan ataupun persidangan," pungkasnya.JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Politikus Golkar, Eni Maulani Saragih ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Anak dan Wanita Tangerang, hari ini. Eni dieksekusi setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap atau inkrah. "KPK telah melakukan eksekusi terhadap terpidana Eni. M. Saragih," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019). Diketahui, Eni Saragih dijatuhi pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan, serta pencabutan hak politik selama 3 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. (Baca Juga: Eni Saragih Divonis 6 Tahun Penjara dan Denda Rp200 Juta) Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI tersebut divonis bersalah terkait perkara suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1 telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.‎ Eni terbukti menerima suap dari pengusaha Johannes B Kotjo. Putusan di tingkat pertama tersebut telah berkekuatan hukum tetap setelah KPK dan Eni Saragih sama-sama tidak mengajukan upaya hukum lanjutan. KPK berpandangan hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap Eni sudah proporsional. "Dann terdakwa juga sudah mengembalikan uang yang diterima pada proses penyidikan ataupun persidangan," pungkasnya.