Ada masyarakat yang mengeluhkan pengurusan administrasi yang dinilai berbelit.https://news.okezone.com/read/2019/03/29/338/2036805/warga-dki-keluhkan-sulitnya-perpanjang-kjp-plusidhttps://news.okezone.com/read/2019/03/29/338/2036805/warga-dki-keluhkan-sulitnya-perpanjang-kjp-plushttps://news.okezone.com/read/2019/03/29/338/2036805/warga-dki-keluhkan-sulitnya-perpanjang-kjp-plusJum'at 29 Maret 2019 19:02 WIBHarits Tryan AkhmadIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2019/03/29/338/2036805/warga-dki-keluhkan-sulitnya-perpanjang-kjp-plus-xIX652Ow3t.jpgJAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengubah kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjadi KJP Plus, per tahun ini untuk siswa tidak mampu di Ibu Kota. Namun dalam perjalanannya, KJP Plus dikeluhkan oleh masyarakat. Ada masyarakat yang mengeluhkan pengurusan administrasi yang dinilai berbelit, hingga terjadinya saldo terpotong lantaran kesalahan sistem perbankan yang belum bekerja optimal. “Temuan saya ketika bertemu warga, khususnya warga Jakarta Timur, beberapa warga mengeluhkan soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus,” ujar mantan anggota DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah. <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/12/30/55088/278739_medium.jpg" alt="Pembagian KJP Plus Tahap II di SDN 22 Palmerah" width="100%" /> Ia mengatakan, saat dialog dengan warga, ia banyak mendapatkan keluhan mengenai pelaksanaan KJP. Baca Juga : Tahun Ini KJP Plus Bakal Bisa Ditarik Tunai Menurut Wanda, proses perpanjangan KJP yang dinilai menyulitkan warga dikarenakan mereka dimintai melengkapi dokumen administrasi kependudukan, membeli materai, memindai dokumen. Selain itu, caleg DPR RI Dapil Jakarta Timur dari Nasdem menambahkan, warga dimintai sejumlah syarat lainnya ketika mengurus perpanjangan KJP Plus. “Saya harap perpanjangan mengurus KJP Plus dipermudah, kasihan rakyat kecil, jangan dipersulit sudah sangat membantu mereka,” tuturnya. Baca Juga : Sandiaga Pastikan KJP Plus untuk Warga DKI Sedang Finalisasi JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengubah kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjadi KJP Plus, per tahun ini untuk siswa tidak mampu di Ibu Kota. Namun dalam perjalanannya, KJP Plus dikeluhkan oleh masyarakat. Ada masyarakat yang mengeluhkan pengurusan administrasi yang dinilai berbelit, hingga terjadinya saldo terpotong lantaran kesalahan sistem perbankan yang belum bekerja optimal. “Temuan saya ketika bertemu warga, khususnya warga Jakarta Timur, beberapa warga mengeluhkan soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus,” ujar mantan anggota DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah. <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/12/30/55088/278739_medium.jpg" alt="Pembagian KJP Plus Tahap II di SDN 22 Palmerah" width="100%" /> Ia mengatakan, saat dialog dengan warga, ia banyak mendapatkan keluhan mengenai pelaksanaan KJP. Baca Juga : Tahun Ini KJP Plus Bakal Bisa Ditarik Tunai Menurut Wanda, proses perpanjangan KJP yang dinilai menyulitkan warga dikarenakan mereka dimintai melengkapi dokumen administrasi kependudukan, membeli materai, memindai dokumen. Selain itu, caleg DPR RI Dapil Jakarta Timur dari Nasdem menambahkan, warga dimintai sejumlah syarat lainnya ketika mengurus perpanjangan KJP Plus. “Saya harap perpanjangan mengurus KJP Plus dipermudah, kasihan rakyat kecil, jangan dipersulit sudah sangat membantu mereka,” tuturnya. Baca Juga : Sandiaga Pastikan KJP Plus untuk Warga DKI Sedang Finalisasi