Mahfud MD, Sinta Wahid dan sejumlah tokoh Suluh Kebangsaan mendatangi KPU untuk memberikan dukungan di tengah upaya delegitimasi.https://news.okezone.com/read/2019/04/10/605/2041637/mahfud-md-istri-gus-dur-dan-sejumlah-tokoh-dukung-kpu-lawan-upaya-delegitimasiidhttps://news.okezone.com/read/2019/04/10/605/2041637/mahfud-md-istri-gus-dur-dan-sejumlah-tokoh-dukung-kpu-lawan-upaya-delegitimasihttps://news.okezone.com/read/2019/04/10/605/2041637/mahfud-md-istri-gus-dur-dan-sejumlah-tokoh-dukung-kpu-lawan-upaya-delegitimasiRabu 10 April 2019 16:50 WIBFadel PrayogaPertemuan KPU dengan sejumlah tokoh Suluh Kebangsaan (Fadel/Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/04/10/605/2041637/mahfud-md-istri-gus-dur-dan-sejumlah-tokoh-dukung-kpu-lawan-upaya-delegitimasi-WmLvaB9kHD.jpgJAKARTA - Ketua Organisasi Suluh Kebangsaan, Mahfud MD bersama sejumlah tokoh menyambangi Kantor Pusat Komisi Pemilihan Umun (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019). Mereka datang untuk memberikan dukungan ke KPU di tengah upaya dugaan delegitimasi. Mahfud MD datang bersama jajaran tokoh Suluh Kebangsaan di antaranya istri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah Wahid serta putrinya Alissa Wahid. Menurut Mahfud, mereka mendatangi KPU RI untuk memberi dukungan ke penyelenggara pemilu dalam menyongsong pesta demokrasi pada Rabu 17 April 2019. Hal tersebut didasari kegelisahannya karena akhir-akhir KPU kerap diserang dengan berbagai isu seperti tak netral dalam menyelenggarakan Pemilu hingga tuduhan servernya diatur untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. "Kami akan memberi dukungan kepada KPU untuk meneruskan tugas-tugas yang penuh profesional dalam rangka menyongsong pemungutan suara Pemilu 17 April yang akan datang," kata Mahfud. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai selama ini kinerja KPU masih sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ia meminta kepada seluruh masyarakat agar senantiasa mendukung KPU agar Pemilu nanti berjalan aman dan damai. "Gangguan-gangguan itu berupa misalnya upaya mendelegitimasi KPU sebagai lembaga yang indepeden dan merupakan juga ada upaya-upaya yang mendelegitimasi hasil Pemilu sebelum ini terlaksana," ujarnya. Menurut dia, sudah ada lembaga yang bekerja mengawasi kinerja KPU, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DKPP yang juga independen. Ia meyakini, kedua lembaga itu bisa bersikap bijak dalam melakukan pengawasan ke KPU. "Pada pemilu kali ini pengawasan bukan hanya dilakukan lembaga struktural tetapi dilakukan masyarakat secara bebas baik swasta, atau negara, ada lembaga survei yang bisa menjadi alat untuk referensi," kata dia. (sal)JAKARTA - Ketua Organisasi Suluh Kebangsaan, Mahfud MD bersama sejumlah tokoh menyambangi Kantor Pusat Komisi Pemilihan Umun (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019). Mereka datang untuk memberikan dukungan ke KPU di tengah upaya dugaan delegitimasi. Mahfud MD datang bersama jajaran tokoh Suluh Kebangsaan di antaranya istri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah Wahid serta putrinya Alissa Wahid. Menurut Mahfud, mereka mendatangi KPU RI untuk memberi dukungan ke penyelenggara pemilu dalam menyongsong pesta demokrasi pada Rabu 17 April 2019. Hal tersebut didasari kegelisahannya karena akhir-akhir KPU kerap diserang dengan berbagai isu seperti tak netral dalam menyelenggarakan Pemilu hingga tuduhan servernya diatur untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. "Kami akan memberi dukungan kepada KPU untuk meneruskan tugas-tugas yang penuh profesional dalam rangka menyongsong pemungutan suara Pemilu 17 April yang akan datang," kata Mahfud. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai selama ini kinerja KPU masih sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ia meminta kepada seluruh masyarakat agar senantiasa mendukung KPU agar Pemilu nanti berjalan aman dan damai. "Gangguan-gangguan itu berupa misalnya upaya mendelegitimasi KPU sebagai lembaga yang indepeden dan merupakan juga ada upaya-upaya yang mendelegitimasi hasil Pemilu sebelum ini terlaksana," ujarnya. Menurut dia, sudah ada lembaga yang bekerja mengawasi kinerja KPU, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DKPP yang juga independen. Ia meyakini, kedua lembaga itu bisa bersikap bijak dalam melakukan pengawasan ke KPU. "Pada pemilu kali ini pengawasan bukan hanya dilakukan lembaga struktural tetapi dilakukan masyarakat secara bebas baik swasta, atau negara, ada lembaga survei yang bisa menjadi alat untuk referensi," kata dia. (sal)