Menurut Ryamizard, anggaran pertahanan yang dialokasikan saat ini cukup besar, yakni sebanyak Rp108,36 trilun pada APBN 2019.https://news.okezone.com/read/2019/04/15/337/2043860/menhan-jawab-tudingan-gatot-soal-ketimpangan-anggaran-tniidhttps://news.okezone.com/read/2019/04/15/337/2043860/menhan-jawab-tudingan-gatot-soal-ketimpangan-anggaran-tnihttps://news.okezone.com/read/2019/04/15/337/2043860/menhan-jawab-tudingan-gatot-soal-ketimpangan-anggaran-tniSenin 15 April 2019 19:21 WIBFahreza RizkyMenteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu (tengah) saat berbincang dengan awak media di Jakarta, Senin (15/4/2019). (Foto : Fahreza Rizky/Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/04/15/337/2043860/menhan-jawab-tudingan-gatot-soal-ketimpangan-anggaran-tni-0InEyXRoGt.jpgJAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menjawab pernyataan Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo soal ketimpangan anggaran TNI. Menurut Ryamizard, anggaran pertahanan yang dialokasikan saat ini cukup besar, yakni sebanyak Rp108,36 trilun pada APBN 2019. "Sudah, sudah itu Gatot. Anggaran kita sebelumnya di bawah Rp50 (triliun-red) kan, Rp60, Rp50, sekarang sudah seratus lebih. Rp108 (triliun-red), apalagi? Mau ngambil uang rakyat, enggak mungkin. Kita ini tentara rakyat, rakyat dululah yang diutamakan," kata Ryamizard saat berbincang dengan awak media di Jakarta, Senin (15/4/2019). Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini mengatakan, militer di India sangat kuat karena disokong anggaran yang cukup besar. Namun, rakyat di sana kurang mendapat perhatian anggaran dari negara sehingga berdampak pada lemahnya ketahanan rakyat. Ryamizard tidak ingin pertahanan di Indonesia mendapat anggaran yang besar, sedangkan rakyat dinomorduakan, sebagaimana terjadi di India. "Kalau di India sana militer kuat, tapi rakyat banyak yang miskin. Kalau kepanasan mati, kedinginan mati. Itu jangan sampai terjadi di sini dong. Masak kita menomorsepuluhkan rakyat. Pokoknya alutsista bagus rakyat terserah, (itu) enggak bener. Bukan tentara rakyat itu. Rakyat (harus) didahulukan," tuturnya. Indonesia, kata Ryamizard, menghadapi ancaman nyata dan belum nyata. Salah satu contoh ancaman yang belum nyata itu adalah perang besar. Karena itu, saat ini alokasi anggaran pertahanan disesuaikan dengan skala ancaman yang ada tanpa harus menomorduakan kepentingan rakyat. "Kalau belum nyata kan perang besar itu kan jauh. Kalau mau terjadi ada indikasi kita sudah siap. Ini kan enggak ada indikasi, (jadi) ini rakyat dulu. Masak kita tentara rakyat, rakyat dinomorduakan? Nomor satu rakyat. Di India itu kan nomor satu di Asia militernya, tapi banyak rakyat tak punya rumah, masa mau gitu. Ya enggaklah. Kita ini tentara rakyat," ucapnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menganggap anggaran TNI berbeda jauh dengan Polri. Padahal kebutuhan TNI jauh lebih besar karena memiliki banyak peralatan tempur dan kebutuhan lainnya. "APBNP TNI yaitu Departemen Pertahanan, Mabes TNI, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara jumlah personelnya lebih dari 455 ribu mempunyai ratusan pesawat terbang, tempur mempunyai ratusan kapal perang, ribuan tank dan senjata berat anggarannya hanya Rp6 triliun lebih," ujar Gatot saat menghadiri pidato kebangsaan Prabowo Subianto di Surabaya, Jumat 12 April 2019. Anggaran Rp6 triliun itu akhirnya dibagi-bagi, Departemen Pertahanan dapat Rp1 triliun, tiga matri TNI masing-masing Rp1 triliun lebih dan Mabes TNI Rp900 miliar. Ia tidak menyalahkan siapapun atas kondisi ini. Semasa menjabat sebagai Panglima, Gatot mengaku sudah berupaya memperjuangkan, tapi belum berhasil. Kemudian Gatot membandingkan anggaran TNI dengan institusi lain. Baca Juga : Gatot Nurmantyo Resmi Dukung Prabowo-Sandi "Tetapi ada institusi yang tidak punya pesawat tempur, senjatanya pendek dan ada senjata panjang sedikit saja dan jumlah personelnya tidak sampai ribu-ribu tetapi anggarannya Rp4 triliun dan Kepolisian Republik Indonesia Rp17 triliun," tuturnya. JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menjawab pernyataan Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo soal ketimpangan anggaran TNI. Menurut Ryamizard, anggaran pertahanan yang dialokasikan saat ini cukup besar, yakni sebanyak Rp108,36 trilun pada APBN 2019. "Sudah, sudah itu Gatot. Anggaran kita sebelumnya di bawah Rp50 (triliun-red) kan, Rp60, Rp50, sekarang sudah seratus lebih. Rp108 (triliun-red), apalagi? Mau ngambil uang rakyat, enggak mungkin. Kita ini tentara rakyat, rakyat dululah yang diutamakan," kata Ryamizard saat berbincang dengan awak media di Jakarta, Senin (15/4/2019). Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini mengatakan, militer di India sangat kuat karena disokong anggaran yang cukup besar. Namun, rakyat di sana kurang mendapat perhatian anggaran dari negara sehingga berdampak pada lemahnya ketahanan rakyat. Ryamizard tidak ingin pertahanan di Indonesia mendapat anggaran yang besar, sedangkan rakyat dinomorduakan, sebagaimana terjadi di India. "Kalau di India sana militer kuat, tapi rakyat banyak yang miskin. Kalau kepanasan mati, kedinginan mati. Itu jangan sampai terjadi di sini dong. Masak kita menomorsepuluhkan rakyat. Pokoknya alutsista bagus rakyat terserah, (itu) enggak bener. Bukan tentara rakyat itu. Rakyat (harus) didahulukan," tuturnya. Indonesia, kata Ryamizard, menghadapi ancaman nyata dan belum nyata. Salah satu contoh ancaman yang belum nyata itu adalah perang besar. Karena itu, saat ini alokasi anggaran pertahanan disesuaikan dengan skala ancaman yang ada tanpa harus menomorduakan kepentingan rakyat. "Kalau belum nyata kan perang besar itu kan jauh. Kalau mau terjadi ada indikasi kita sudah siap. Ini kan enggak ada indikasi, (jadi) ini rakyat dulu. Masak kita tentara rakyat, rakyat dinomorduakan? Nomor satu rakyat. Di India itu kan nomor satu di Asia militernya, tapi banyak rakyat tak punya rumah, masa mau gitu. Ya enggaklah. Kita ini tentara rakyat," ucapnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menganggap anggaran TNI berbeda jauh dengan Polri. Padahal kebutuhan TNI jauh lebih besar karena memiliki banyak peralatan tempur dan kebutuhan lainnya. "APBNP TNI yaitu Departemen Pertahanan, Mabes TNI, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara jumlah personelnya lebih dari 455 ribu mempunyai ratusan pesawat terbang, tempur mempunyai ratusan kapal perang, ribuan tank dan senjata berat anggarannya hanya Rp6 triliun lebih," ujar Gatot saat menghadiri pidato kebangsaan Prabowo Subianto di Surabaya, Jumat 12 April 2019. Anggaran Rp6 triliun itu akhirnya dibagi-bagi, Departemen Pertahanan dapat Rp1 triliun, tiga matri TNI masing-masing Rp1 triliun lebih dan Mabes TNI Rp900 miliar. Ia tidak menyalahkan siapapun atas kondisi ini. Semasa menjabat sebagai Panglima, Gatot mengaku sudah berupaya memperjuangkan, tapi belum berhasil. Kemudian Gatot membandingkan anggaran TNI dengan institusi lain. Baca Juga : Gatot Nurmantyo Resmi Dukung Prabowo-Sandi "Tetapi ada institusi yang tidak punya pesawat tempur, senjatanya pendek dan ada senjata panjang sedikit saja dan jumlah personelnya tidak sampai ribu-ribu tetapi anggarannya Rp4 triliun dan Kepolisian Republik Indonesia Rp17 triliun," tuturnya.