Sebanyak 700 narapidana dan tahanan di Rutan Klas 1 Bandung, Jawa Barat tak dapat mencoblos di Pemilu 2019.https://news.okezone.com/read/2019/04/15/605/2043721/ratusan-napi-dan-tahanan-di-rutan-bandung-tak-bisa-nyoblosidhttps://news.okezone.com/read/2019/04/15/605/2043721/ratusan-napi-dan-tahanan-di-rutan-bandung-tak-bisa-nyobloshttps://news.okezone.com/read/2019/04/15/605/2043721/ratusan-napi-dan-tahanan-di-rutan-bandung-tak-bisa-nyoblosSenin 15 April 2019 14:35 WIBCDB YudistiraIlustrasi (Foto: Ist)https://img.okezone.com/content/2019/04/15/605/2043721/ratusan-napi-dan-tahanan-di-rutan-bandung-tak-bisa-nyoblos-6xn5Ta8h0d.jpgBANDUNG - Sebanyak 700 narapidana dan tahanan di Rutan Klas 1 Bandung, Jawa Barat tak dapat mencoblos di Pemilu 2019. Salah satu faktor mereka tak dapat menggunakan hak pilihnya adalah masalah administrasi. "Sudah final tidak ada tambahan lagi. Ya kurang lebih setengahnya (tidak mencoblos)," ujar Kepala Keamanan Alviantino di Rutan Bandung, Jalan Jakarta, Kota Bandung, Senin (15/4/2019). (Baca Juga: KPU Pastikan Pemilih Bisa Nyoblos di Atas Pukul 13.00 WIB asal Penuhi Syarat) Menurutnya, napi dan tahanan yang tak bisa mencoblos mengalami permasalahan bagian administrasi. Di antaranya nomor induk kependudukan (NIK) para warga binaan yang tidak valid. "Permasalahannya yang tidak bisa mencoblos karena NIK-nya itu. Ada yang tidak valid. Sehingga mereka tidak bisa mencoblos," katanya. (Baca Juga: Pendukung Capres-Cawapres Dilarang Lakukan Pawai Kemenangan) Sementara itu, terkait dengan pengetahuan soal cara menggunakan hak pilihnya, dirinya mengklaim sudah mendapatkan sosialisasi dari KPU. "Termasuk calon-calonnya. Kalau Pilpres mereka sudah tahu calon-calonnya. Nah, yang legislatif ini, kelihatannya mereka belum mengenal," kata dia. BANDUNG - Sebanyak 700 narapidana dan tahanan di Rutan Klas 1 Bandung, Jawa Barat tak dapat mencoblos di Pemilu 2019. Salah satu faktor mereka tak dapat menggunakan hak pilihnya adalah masalah administrasi. "Sudah final tidak ada tambahan lagi. Ya kurang lebih setengahnya (tidak mencoblos)," ujar Kepala Keamanan Alviantino di Rutan Bandung, Jalan Jakarta, Kota Bandung, Senin (15/4/2019). (Baca Juga: KPU Pastikan Pemilih Bisa Nyoblos di Atas Pukul 13.00 WIB asal Penuhi Syarat) Menurutnya, napi dan tahanan yang tak bisa mencoblos mengalami permasalahan bagian administrasi. Di antaranya nomor induk kependudukan (NIK) para warga binaan yang tidak valid. "Permasalahannya yang tidak bisa mencoblos karena NIK-nya itu. Ada yang tidak valid. Sehingga mereka tidak bisa mencoblos," katanya. (Baca Juga: Pendukung Capres-Cawapres Dilarang Lakukan Pawai Kemenangan) Sementara itu, terkait dengan pengetahuan soal cara menggunakan hak pilihnya, dirinya mengklaim sudah mendapatkan sosialisasi dari KPU. "Termasuk calon-calonnya. Kalau Pilpres mereka sudah tahu calon-calonnya. Nah, yang legislatif ini, kelihatannya mereka belum mengenal," kata dia.