Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan adanya kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019. https://news.okezone.com/read/2019/04/18/605/2045259/komnas-ham-temukan-minimnya-surat-suara-di-lapas-cipinangidhttps://news.okezone.com/read/2019/04/18/605/2045259/komnas-ham-temukan-minimnya-surat-suara-di-lapas-cipinanghttps://news.okezone.com/read/2019/04/18/605/2045259/komnas-ham-temukan-minimnya-surat-suara-di-lapas-cipinangKamis 18 April 2019 16:47 WIBArie Dwi SatrioFoto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2019/04/18/605/2045259/komnas-ham-temukan-minimnya-surat-suara-di-lapas-cipinang-XjJvZh5GE7.jpg JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan adanya kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019. Salah satu temuan Komnas HAM yakni, kurangnya surat suara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menceritakan, kurangnya surat suara tersebut ditemukan saat dirinya memantau pelaksanaan pemilu 2019 di Lapas Cipinang, pada 17 April 2019, kemarin. Kata Taufan Damanik, penyelenggara pemilu hanya menyediakan 1.000 surat suara, padahal, ada 4.000 warga binaan di Lapas Cipinang. "Kita masih menemukan di Lapas, di Rutan Cipinang ada 4.000 lebih warga binaan, tapi surat suara yang masuk hanya 1.000. Ada beberapa warga binaan yang ingin memilih tapi ternyata enggak bisa memilih," kata Taufan Damanik saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).   Menurut Taufan Damanik, temuan pada pelaksanaan pemilu serentak hanya seputar masalah tekhnis. Taufan meminta agar kekurangan tersebut tidak dijadikan indikator kegagalan dalam pelaksanaan pemilu 2019. ‎"Jadi total semua masalah tehnis itu, ini kan masukan kita sejak awal dalam rangka perbaikan. Respon cepat mereka meyakini kami bahwa mereka sudah bekerja semaksimal mungkin," sambungnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komnas HAM, Sandrayati Moniaga menjelaskan kekurangan surat suara bukan sepenuhnya kesalahan pihak penyelenggara pemilu. Tapi, ada beberapa hal administrasi yang belum lengkap dari warga binaan di Lapas tersebut. "Temuan kami bukan hanya soal penyelenggara pemilu, tapi juga administrasi di Rutan dan Lapas. Banyak tahanan yang tidak punya KTP," terang Sandra di lokasi yang sama.   JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan adanya kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019. Salah satu temuan Komnas HAM yakni, kurangnya surat suara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menceritakan, kurangnya surat suara tersebut ditemukan saat dirinya memantau pelaksanaan pemilu 2019 di Lapas Cipinang, pada 17 April 2019, kemarin. Kata Taufan Damanik, penyelenggara pemilu hanya menyediakan 1.000 surat suara, padahal, ada 4.000 warga binaan di Lapas Cipinang. "Kita masih menemukan di Lapas, di Rutan Cipinang ada 4.000 lebih warga binaan, tapi surat suara yang masuk hanya 1.000. Ada beberapa warga binaan yang ingin memilih tapi ternyata enggak bisa memilih," kata Taufan Damanik saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).   Menurut Taufan Damanik, temuan pada pelaksanaan pemilu serentak hanya seputar masalah tekhnis. Taufan meminta agar kekurangan tersebut tidak dijadikan indikator kegagalan dalam pelaksanaan pemilu 2019. ‎"Jadi total semua masalah tehnis itu, ini kan masukan kita sejak awal dalam rangka perbaikan. Respon cepat mereka meyakini kami bahwa mereka sudah bekerja semaksimal mungkin," sambungnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komnas HAM, Sandrayati Moniaga menjelaskan kekurangan surat suara bukan sepenuhnya kesalahan pihak penyelenggara pemilu. Tapi, ada beberapa hal administrasi yang belum lengkap dari warga binaan di Lapas tersebut. "Temuan kami bukan hanya soal penyelenggara pemilu, tapi juga administrasi di Rutan dan Lapas. Banyak tahanan yang tidak punya KTP," terang Sandra di lokasi yang sama.