KH Ma'ruf Amin meminta istilah cebong dan kampret dikubur dalam-dalam pascapemungutan suara Pilpres 2019.https://news.okezone.com/read/2019/04/21/605/2046166/ramai-ramai-serukan-rekonsiliasi-pasca-pilpres-2019idhttps://news.okezone.com/read/2019/04/21/605/2046166/ramai-ramai-serukan-rekonsiliasi-pasca-pilpres-2019https://news.okezone.com/read/2019/04/21/605/2046166/ramai-ramai-serukan-rekonsiliasi-pasca-pilpres-2019Minggu 21 April 2019 19:04 WIBErha Aprili RamadhoniIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2019/04/21/605/2046166/ramai-ramai-serukan-rekonsiliasi-pasca-pilpres-2019-PT9bWCGLAv.jpgJAKARTA – Gelaran pemungutan suara Pemilu 2019, baik Pilpres maupun Pileg telah berakhir. Segala persaingan maupun ketegangan dalam pesta demokrasi tersebut diharapkan surut dengan telah selesainya tahap pemungutan suara. Sejumlah tokoh mengimbau kepada publik untuk tetap menjaga kerukunan, persatuan, dan tali silatuhrami, meski pada Pemilu kemarin berada dalam posisi yang berseberangan, yang dirangkum Okezone, pada Minggu (21/4/2019):    KH Ma'ruf Amin Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin, tegas menyampaikan agar istilah "cebong" maupun "kampret" dikubur dalam-dalam. Ia berharap agat istilah tersebut tak digunakan lagi, seiring dengan selesainya proses pemungutan suara. “Ya, jangan lagi bunyi lagi. Selesai sampai kemarin. Kita kubur ada cebong ada kampret kubur saja,” ujar Ma’ruf Amin saat ditemui di kediamannya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019). Sekadar diketahui, cebong merupakan sebutan yang ditujukan untuk pendukung paslon nomor urut 01, sedangkan kampret untuk paslon nomor urut 02. Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi Pernyataan serupa juga dikeluarkan Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk menyudahi sebutan kampret maupun cebong. "Mulai saat ini mari kita akhiri penyebutan 'kampret' dan 'cebong' dan kita kembali menjadi manusia yang mulia karena kita adalah saudara," kata Zainut kepada Okezone di Jakarta, Sabtu (20/4/2019). MUI mengajak kepada seluruh pihak yang berseberangan karena perbedaan pandangan politik kembali merajut tali silaturahmi. Sebab, Zainut berpandangan selama beberapa bulan ke belakang, masyarakat Indonesia terkotak-kotak oleh perbedaan pilihan. "Berakhirnya pencoblosan hendaknya seluruh masyarakat kembali merajut tali silaturahmi dan persaudaraan yang selama ini tercabik-cabik, terkotak-kotak, dan terbelah karena perbedaan pilihan sehingga kita sering 'perang' di medsos maupun dalam kehidupan keseharian kita," tuturnya. Ketum LPOI & PBNU, Said Aqil Siradj Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siradj, mengajak seluruh komponen bangsa elemen masyarakat untuk rekonsiliasi pasca-pemungutan suara Pemilu 2019. Ia pun mengajak umat Islam untuk memperbanyak salawat, zikir, dan berdoa demi kebaikan kondisi bangsa. "Kami juga mengajak seluruh umat Islam memperbanyak doa, zikir, dan salawatan agar bangsa Indonesia mendapat berkah dari Allah SWT," kata Said yang juga Ketum PBNU, pada Jumat (19/4/2019). Untuk proses pemilu sendiri, Said Aqil mengimbau masyarakat untuk tetap menunggu hasil resmi dari KPU RI terkait pemenang Pilpres 2019, meski kini sejumlah lembaga survei telah merilis hasil hitung cepat (quick count). "Mari kita sabar untuk menunggu hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilu yang dilakukan KPU sebagai satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya. Ketum PP Muhamadiyah, Haedar Nashir Haedar Nashir mengajak rakyat Indonesia untuk tetap tenang pascapemungutan suara Pilpres 2019, lantaran adanya perbedaan dalam menyikapi hasil hitung cepat (quick count). Ia meminta publik untuk terus bersabar menanti hasil resmi dari KPU RI, terkait pemenang Pilpres 2019. "Mengajak semua pihak untuk 'cooling down' yang ditunjukkan dengan sikap menahan diri, menjaga ketenangan, dan bersabar menunggu hasil penghitungan dan pengumuman resmi dari KPU," kata dia. Haedar juga berharap para kontestan pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif serta para tim sukses dan pendukungnya tidak membuat pernyataan spekulatif dan konfrontatif yang dapat menjadikan susana pascapemilu dan kehidupan kebangsaan menjadi tidak kondusif. Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menyatakan tak perlu ada rekonsiliasi atau pemulihan hubungan antara kubu paslon 01 dan 02. Karena menurutnya, pada Pilpres 2019, tidak ada hal yang perlu direkonsiliasikan lantaran tak ada permusuhan. "Saya kira, tidak perlu ada yang direkonsiliasi karena tidak ada permusuhan, tidak ada konflik, yang ada hanya perbedaan politik, dinamika politik, dan itu hal-hal yang wajar dalam demokrasi," ucap Karding kepada Okezone di Jakarta, Sabtu (20/4/2019). Menurut Karding, yang justru harus didorong saat ini adalah asas menghormati dan saling menghargai hasil proses demokrasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Demokrasi itu adalah yang harus kita taati bersama. Apalagi nanti, KPU sebagai penyelenggara juga harus menjadi rujukan kita. Kita tidak boleh membangun klaim (kemenangan) sendiri dan sebagainya," tuturnya. Mantan Ketua MK, Mahfud MD Jokowi dan Prabowo dianggap jadi kunci untuk meredam perbedaan di arus bawah, terutama dengan adanya saling klaim pascapemungutan suara Pilpres 2019. "Kalau terjadi kontroversi seperti itu, maka kuncinya (perdamaian-red) ada di kedua kandidat, yakni Pak Jokowi dan Pak Prabowo," kata Mahfud saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, ‎Minggu (21/4/2019). Menurutnya, baik Jokowi dan Prabowo perlu mencontohkan sifat sportivitas dalam berkompetisi kepada para pendukungnya. "Mereka perlu menyerukan dan mencontohkan sportivitas dalam berkontestasi," katanya.JAKARTA – Gelaran pemungutan suara Pemilu 2019, baik Pilpres maupun Pileg telah berakhir. Segala persaingan maupun ketegangan dalam pesta demokrasi tersebut diharapkan surut dengan telah selesainya tahap pemungutan suara. Sejumlah tokoh mengimbau kepada publik untuk tetap menjaga kerukunan, persatuan, dan tali silatuhrami, meski pada Pemilu kemarin berada dalam posisi yang berseberangan, yang dirangkum Okezone, pada Minggu (21/4/2019):    KH Ma'ruf Amin Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin, tegas menyampaikan agar istilah "cebong" maupun "kampret" dikubur dalam-dalam. Ia berharap agat istilah tersebut tak digunakan lagi, seiring dengan selesainya proses pemungutan suara. “Ya, jangan lagi bunyi lagi. Selesai sampai kemarin. Kita kubur ada cebong ada kampret kubur saja,” ujar Ma’ruf Amin saat ditemui di kediamannya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019). Sekadar diketahui, cebong merupakan sebutan yang ditujukan untuk pendukung paslon nomor urut 01, sedangkan kampret untuk paslon nomor urut 02. Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi Pernyataan serupa juga dikeluarkan Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk menyudahi sebutan kampret maupun cebong. "Mulai saat ini mari kita akhiri penyebutan 'kampret' dan 'cebong' dan kita kembali menjadi manusia yang mulia karena kita adalah saudara," kata Zainut kepada Okezone di Jakarta, Sabtu (20/4/2019). MUI mengajak kepada seluruh pihak yang berseberangan karena perbedaan pandangan politik kembali merajut tali silaturahmi. Sebab, Zainut berpandangan selama beberapa bulan ke belakang, masyarakat Indonesia terkotak-kotak oleh perbedaan pilihan. "Berakhirnya pencoblosan hendaknya seluruh masyarakat kembali merajut tali silaturahmi dan persaudaraan yang selama ini tercabik-cabik, terkotak-kotak, dan terbelah karena perbedaan pilihan sehingga kita sering 'perang' di medsos maupun dalam kehidupan keseharian kita," tuturnya. Ketum LPOI & PBNU, Said Aqil Siradj Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siradj, mengajak seluruh komponen bangsa elemen masyarakat untuk rekonsiliasi pasca-pemungutan suara Pemilu 2019. Ia pun mengajak umat Islam untuk memperbanyak salawat, zikir, dan berdoa demi kebaikan kondisi bangsa. "Kami juga mengajak seluruh umat Islam memperbanyak doa, zikir, dan salawatan agar bangsa Indonesia mendapat berkah dari Allah SWT," kata Said yang juga Ketum PBNU, pada Jumat (19/4/2019). Untuk proses pemilu sendiri, Said Aqil mengimbau masyarakat untuk tetap menunggu hasil resmi dari KPU RI terkait pemenang Pilpres 2019, meski kini sejumlah lembaga survei telah merilis hasil hitung cepat (quick count). "Mari kita sabar untuk menunggu hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilu yang dilakukan KPU sebagai satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya. Ketum PP Muhamadiyah, Haedar Nashir Haedar Nashir mengajak rakyat Indonesia untuk tetap tenang pascapemungutan suara Pilpres 2019, lantaran adanya perbedaan dalam menyikapi hasil hitung cepat (quick count). Ia meminta publik untuk terus bersabar menanti hasil resmi dari KPU RI, terkait pemenang Pilpres 2019. "Mengajak semua pihak untuk 'cooling down' yang ditunjukkan dengan sikap menahan diri, menjaga ketenangan, dan bersabar menunggu hasil penghitungan dan pengumuman resmi dari KPU," kata dia. Haedar juga berharap para kontestan pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif serta para tim sukses dan pendukungnya tidak membuat pernyataan spekulatif dan konfrontatif yang dapat menjadikan susana pascapemilu dan kehidupan kebangsaan menjadi tidak kondusif. Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menyatakan tak perlu ada rekonsiliasi atau pemulihan hubungan antara kubu paslon 01 dan 02. Karena menurutnya, pada Pilpres 2019, tidak ada hal yang perlu direkonsiliasikan lantaran tak ada permusuhan. "Saya kira, tidak perlu ada yang direkonsiliasi karena tidak ada permusuhan, tidak ada konflik, yang ada hanya perbedaan politik, dinamika politik, dan itu hal-hal yang wajar dalam demokrasi," ucap Karding kepada Okezone di Jakarta, Sabtu (20/4/2019). Menurut Karding, yang justru harus didorong saat ini adalah asas menghormati dan saling menghargai hasil proses demokrasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Demokrasi itu adalah yang harus kita taati bersama. Apalagi nanti, KPU sebagai penyelenggara juga harus menjadi rujukan kita. Kita tidak boleh membangun klaim (kemenangan) sendiri dan sebagainya," tuturnya. Mantan Ketua MK, Mahfud MD Jokowi dan Prabowo dianggap jadi kunci untuk meredam perbedaan di arus bawah, terutama dengan adanya saling klaim pascapemungutan suara Pilpres 2019. "Kalau terjadi kontroversi seperti itu, maka kuncinya (perdamaian-red) ada di kedua kandidat, yakni Pak Jokowi dan Pak Prabowo," kata Mahfud saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, ‎Minggu (21/4/2019). Menurutnya, baik Jokowi dan Prabowo perlu mencontohkan sifat sportivitas dalam berkompetisi kepada para pendukungnya. "Mereka perlu menyerukan dan mencontohkan sportivitas dalam berkontestasi," katanya.