Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai perlu adanya evaluasi soal penyelenggaraan Pemilu serentak 2019.https://news.okezone.com/read/2019/04/22/605/2046723/mendagri-nilai-perlu-adanya-evaluasi-pemilu-serentakidhttps://news.okezone.com/read/2019/04/22/605/2046723/mendagri-nilai-perlu-adanya-evaluasi-pemilu-serentakhttps://news.okezone.com/read/2019/04/22/605/2046723/mendagri-nilai-perlu-adanya-evaluasi-pemilu-serentakSenin 22 April 2019 21:44 WIBFakhrizal Fakhri Mendagri, Tjahjo Kumolo (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/04/22/605/2046723/mendagri-nilai-perlu-adanya-evaluasi-pemilu-serentak-UxfuZn3hvL.jpg JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai perlu adanya evaluasi soal penyelenggaraan Pemilu serentak 2019. Kendati begitu, ia memastikan bahwa tak ingin mendesak wacana evaluasi itu. "Kami tidak ingin mendesak dulu, tapi setelah pengumuman KPU resmi nanti, kemungkinan awal pemerintahan baru akan membahas bersama dengan DPR," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/4/2019).   Tjahjo memastikan akan terlebih dahulu menunggu evaluasi yang akan dikeluarkan diinternal penyelenggara Pemilu dan Bawaslu. Sedangkan, Kemendagri sudah membuat evaluasi terlebih dahulu. "Kemendagri sudah membuat evaluasi yang menyangkut keputusan MK. Keserentakan itu apakah harus hari, tanggal, jam, atau bulan yang sama," imbuhnya. Tjahjo juga menyoroti soal masa kampanye yang dinilai terlalu lama. Menurut dia, jadwal kampanye seharusnya bisa lebih diefektifkan kembali guna menjalankan Pemilu yang lebih demokratis. "Mengenai massa kampanye apakah harus sekian bulan. Itu aja. Saya kira yang penting bagaimana membangun sebuah sistem Pemilu yang demokratis, lebih efektif, lebih efisien," tandasnya.   JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai perlu adanya evaluasi soal penyelenggaraan Pemilu serentak 2019. Kendati begitu, ia memastikan bahwa tak ingin mendesak wacana evaluasi itu. "Kami tidak ingin mendesak dulu, tapi setelah pengumuman KPU resmi nanti, kemungkinan awal pemerintahan baru akan membahas bersama dengan DPR," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/4/2019).   Tjahjo memastikan akan terlebih dahulu menunggu evaluasi yang akan dikeluarkan diinternal penyelenggara Pemilu dan Bawaslu. Sedangkan, Kemendagri sudah membuat evaluasi terlebih dahulu. "Kemendagri sudah membuat evaluasi yang menyangkut keputusan MK. Keserentakan itu apakah harus hari, tanggal, jam, atau bulan yang sama," imbuhnya. Tjahjo juga menyoroti soal masa kampanye yang dinilai terlalu lama. Menurut dia, jadwal kampanye seharusnya bisa lebih diefektifkan kembali guna menjalankan Pemilu yang lebih demokratis. "Mengenai massa kampanye apakah harus sekian bulan. Itu aja. Saya kira yang penting bagaimana membangun sebuah sistem Pemilu yang demokratis, lebih efektif, lebih efisien," tandasnya.